press release/siaran pers kirim ke rilis@berita2.com

berita2.com Kamis, 22 Juni 2017

You are here: Home Nasional Umum

Umum

Jangan puas IPK meningkat, reformasi birokrasi jadi prioritas

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Pemerintah sependapat dengan  hasil survei Transparency International (TI) yang antara lain menyatakan bahwa  perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada  2015 merupakan buah dari pelaksanaan reformasi birokrasi.  Kenaikan ini  juga diharapkan menjadi modal dan pemicu bagi aparatur negara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Selain itu, reformasi birokrasi sudah semestinya dijadikan sebagai kerja prioritas di tengah kompleksnya relasi kuasa antar kekuatan. Dalam konteks ini, keberdaan Kementerian PANRB dinilai menjadi sangat penting dan strategis.



Seperti dirilis oleh Transparency International Indonesia  dalam Launching Corruption Perceptions Index 2015 di Jakarta, Rabu (27/1), IPK Indonesia 2015 meningkat dua poin dari 34 poin pada tahun 2014 menjadi 36 poin.

Peringkat Indonesia juga naik dari 107 pada 2014 menjadi  peringkat 88 dari 168 negara yang disurvei.  Indonesia menyodok 19 peringkat lantaran pada tahun sebelumnya berada di peringkat 107 dari 175 negara yang disurvei.



Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), Ilham Saenong menyatakan bahwa akuntabilitas publik meningkat sehingga menurunkan risiko korupsi. Ilham menilai, membaiknya nilai IPK karena ada upaya birokrasi memperbaiki diri. Implikasi dari perbaikan tersebut langsung dirasakan oleh masyarakat yang bisa menikmati pelayanan publik lebih baik, misalnya pelayanan imigrasi atau pembuatan surat izin mengemudi.



Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong dan mengajak seluruh jajaran birokrasi pemerintahan untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja.  

“Kami terus mendorong melalui penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/01).



Yuddy menyatakan, peningkatan IPK tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh elemen bangsa, yang menginginkan terjadinya perbaikan tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Hal itu dilakukan pemerintah melalui reformasi birokrasi, dengan membangun sistem yang baik, dengan komitmen kuat pemerintahan Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Jokowi – JK.



Diungkapkan, hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan adanya peningkatan indeks reformasi birokrasi. Menurut Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M Yusuf Ateh, dari 19 kemenetrian/lembaga yang telah dievaluasi tahun 2015 terjadi peningkatan yang signifikan. Kalau indeks 2014 baru 57,34, pada  2015 meningkat menjadi 67,21.



Ateh menambahkan, Kementerian PANRB bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) juga melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, untuk melihat dampak dari reformasi birokrasi. Hasilnya, skor dari 21 kementerian/lembaga  berada pada rentang 2,9 – 3,13 dari skala 4 sebagai skor terbaik.



Bukan hanya di instansi pusat, menurut Ateh, reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah juga menunjukkan kemajuan berarti. Hal itu ditunjukkan dengan membaiknya kualitas pelayanan publik di banyak daerah.



Indikator lain yang tidak boleh diabaikan adalah pelaksanaan seleksi CPNS yang semakin transparan dan bebas dari KKN, promosi jabatan yang dilakukan secara terbuka, serta tren penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semakin meningkat.



Pada awal pemerintahan Kabinet Kerja, pemerintah juga menggulirkan kebijakan yang mewajibkan seluruh aparatur negara untuk melaporkan harta kekayaannya, melalui Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Meski belum seluruhnya, tapi sebagian besar instansi pemerintah sudah melaksanakannya.



Menteri Yuddy menegaskan, pemerintah tidak berhenti dan berpuas diri dengan kenaikan IPK yang cenderung naik. Langkah-langkah nyata terus dilakukan untuk  membangun tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kenaikan IPK ini diharapkan menjadi pemicu segenap aparatur negara untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, yang kini dipenuhi dengan semangat revolusi mental,” ujarnya.



Oleh karena itu, Menteri Yuddy mengajak segenap pimpinan dan seluruh jajaran aparatur negara untuk terus dan terus bekerja dengan lebih baik, sehingga upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN dan melayani masyarakat dengan baik dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin kuat, sehingga pembangunan di semua sektor dapat terlaksana dengan baik.

Poin  Penting

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, mengatakan bahwa peningkatan IPK tersebut merupakan progress yang baik dan patut diapresiasi.



Meski belum signifikan, tapi trennya terus membaik. "Sumbangsih upaya reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas  pelayanan publik dan menekan resiko korupsi menjadi point penting naiknya IPK tahun 2015 ini," kata Gun Gun di Jakarta, Kamis (28/1).



Gun Gun meminta semua kalangan harus bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi dengan mendorong pelaksanaan akuntabilitas kelembagaan. Korupsi sebagai ultimate crime tidak bisa dilawan dengan cara parsial dan sporadis.



"Harus ada kerja berjejaring, evaluasi reguler yang membuat terciptanya sistem kontrol utk implementasi good governance. Kalau tdk ada kontrol atau evaluasi, maka birokrasi akan banyak menghadirkan free rider atau penunggang gelap yg jadi benalu kekuasaan," ungkapnya.



Menurut akademisi muda yang juga pakar komunikasi politik tersebut, kata kuncinya memang harus ada good will sekaligus political will untuk meletakkan reformasi birokrasi sebagai kerja prioritas di tengah kompleksnya relasi kuasa antar kekuatan. Dalam konteks demikian, keberdaan Kementerian PANRB menjadi sangat penting dan strategis. (ali)

Rapor akuntabilitas kinerja di Sumatera dan DIY membaik

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom ; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 156 pemerintah kabupaten/kota se Sumatera dan Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY),  di Yogyakarta, Senin (25/1). Secara umum terjadi peningkatan nilai  dari tahun lalu sebesar 47,46 menjadi 48,56.

 

Sebelumnya, penyerahan hasil evaluasi  pemerintah kabupaten/kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat digelar di Denpasar. 
"Untuk mewujudkan pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pemerintah menekankan pentingnya menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented gouvernment)," kata Menteri Yuddy.


Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, salah satu azas keuangan negara yang ditekankan adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil.


Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya, setelah mulai berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


Substansi evaluasi AKIP ini sejalan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta Peraturan Pemerintah (PP) turunannya, seperti PP No. 8 tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.


Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 tahun 2014 juga telah mengamanatkan kepada Kementerian PANRB untuk melakukan koordinasi pengevaluasian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.


Dijelaskan, dalam pasal 29 (5) Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PANRB mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.


Dalam pelaksanaanya, evaluasi yang dilakukan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Inspektorat Instansi. Sementara pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja disusun bersama-sama dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kemendagri.

Dengan demikian, setiap program atau kebijakan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan. "Orientasi pada input, yang berfokus pada besaran penyerapan anggaran seperti selama ini dijalankan, harus ditinggalkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran menjadi anggaran yang berbasis pada kinerja," ujarnya.

Yuddy juga mengatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, maka perlu dikembangkan dan diintegrasikan dalam sistem penganggaran dan pelaporan. "Dengan demikian, anggaran negara akan menjadi anggaran yang berbasis kinerja atau disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan menghasilkanoutput serta outcome," katanya.


Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, mengatakan bahwa tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja adalah untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam menghasilkan suatu manfaat bagi masyarakat.


Selain itu, evaluasi juga dikatakannya dilakukan untuk memetakan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dengan demikian, rekomendasi perbaikan bisa diberikan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja penggunaan anggaran dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.


"Pada akhirnya evaluasi bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kinerja tinggi dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja," ujar Ateh. (ali)

Hadapi MEA, Pemda harus siap kompetisi

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menekankan kepada seluruh jajaran instansi pemerintah kabupaten/kota se-provinsi di Sumatera dan Yogyakarta untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guna menghadapi kompetisi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Hal tersebut disampaikan Menteri Yuddy dalam Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Provinvi DIY dan Sumatera, di Yogyakarta, Senin (25/1).

"Kompetisi menjadi sesuatu yang mutlak yang akan terjadi, kinerja menjadi sebuah tuntutan, tata kelola pemerintahan yang baik akan menentukan apakah pemerintah bisa bersaing," ujar Yuddy dalam paparannya.

Untuk mewujudkan good and clean government yang sudah dicanangkan oleh pemerintah era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi sesuatu yang mutlak yang harus dicapai. Oleh karena itu setiap rupiah anggaran melalui sistem anggaran yang disebut APBN, yang kemudian ditransfer ke daerah menjadi APBD, harus menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dikatakan, kehadiran pemerintah harus memberikan nilai tambah. Ini tidak semata-mata sesuatu yang sifatnya seremonial, tetapi fenomenal. Jika biasanya anda diundang ke Jakarta kemudian pulang selesai begtu saja, pemerintahan Peresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin memperbaiki birokrasi.

"Kita harus terus bergerak memperbaiki birokrasi," tegasnya.

Yuddy juga mengatakan bahwa birokrasi harus mampu bergerak cepat dan merespon perkembangan jaman. Oleh karena itu, asumsi yang menyebutkan bahwa birokrasi hanya berbasis pada peraturan harus dibuang jauh, karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang menekankan pada kompetensi untuk berkompetisi.  (ali)

Moratorium CPNS sifatnya terbatas

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (PANRB), Yuddy Chrisnandi, menegaskan kebijakan moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terus dilanjutkan. Pemerintah belum memiliki rencana melaksanakan pengadaan Aparatur Sipil Ngara (ASN), baik untuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Hal tersebut diungkapkan Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (20/1).

"Pemerintah mengambil kebijakan bahwa moratorium penerimaan CPNS terus dilanjutkan. Pemerintah belum merencanakan pengadaan ASN, baik dari jalur P3K maupun jalur umum," kata Yuddy.

Meski begitu, lanjut Yuddy, moratorium ini bersifat terbatas. Karena pemerintah masih tetap membuka penerimaan pegawai khusus untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan.

"Moratorium ini tetap dikecualikan untuk tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, penegak hukum dan sekolah kedinasan. Fokus kita tahun ini lebih kepada penerimaan untuk guru-guru, untuk tenaga-tenaga medis, dan aparat penegak hukum," kata Yuddy.

Yuddy menjelaskan, kebijakan moratorium ini dibuat karena tuntutan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang mengharuskan adanya penataan sumber daya manusia aparatur agar lebih berkualitas dan profesional.

Di sisi lain, situasi anggaran pemerintah saat ini masih terbatas. Karena itu, pemerintah saat ini perlu rehat dulu dalam penerimaan pegawai.

"Kita juga harus melakukan penelaahan terhadap jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Apakah sudah memadai atau tidak. Kita lakukan moratorium. Sehingga kita bisa rehat dan melihat secara jernih kebutuhan aparatur kita seperti apa," kata Yuddy.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman mengatakan, Komisi II bersama pemerintah masih akan membahas mengenai penanganan eks tenaga honorer kategori II. Menurutnya, Presiden tidak mungkin tidak tahu mengenai masalah ini.

"Kita pelajari semuanya, tidak mungkin Presiden tidak tahu. Tidak mungkin pemerintah tidak menangkap aspirasi rakyat. Makanya akan kita bahas lagi dalam pertemuan satu atau dua minggu ke depan," kata Rambe.  (ali)

BPK agar fokus pemeriksaan isu strategis

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi menyarakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih fokus melakukan pemeriksaan kinerja dan efektivitas kebijakan strategis, bukan sekadar pemeriksaan bersifat mikro. Namun untuk mencapai hal tersebut diperlukan komitmen kuat dan harus meningkatkan etos kerja dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Saya mengajak BPK untuk berfikir secara makro, karena sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing. BPK tidak hanya harus melihat keuangan, tetapi outcome," ujar Yuddy dalam Sarasehan Refleksi 69 Tahun BPK, di Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut Yuddy, fokus pemeriksaan atas efektivitas kebijakan ini pada akhirnya akan mendorong governance yang semakin baik. Kebijaka strategis pemerintah,  akan dil;aksanakan oleh berbagai entitas, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. “BPK diharapkan berperan penting dalam menilai sejauh mana efektivitas suatu program dapat tercapai,” imbuhnya.

Menteri mengambil contoh beberapa kebijakan strategis bersifat makro yang mempengaruhi pengelolaan keuangan negara, seperti  perpanjangan kontrak karya Freeport, kebijakan pembangunan listrik, kebijakan tol laut, kebijakan kemudahan perijinan investasi, optimalisasi penerimaan daerah dan sebagainya.

Dikatakan bahwa praktik audit yang berfokus pada pemeriksaan kinerja dan efektivitas suatu kebijakan, yang tidak hanya fokus pada pemeriksaan keuangan telah dilakukan oleh negara-negara seperti Amerika, Australia, dan Inggris. Oleh karena itu kedepannya diharapkan BPK mampu mempertajam pemeriksaan.

Yuddy menambahkan bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, seharusnya mengarahkan BPK untuk melakukan tugas dan fungsi pemeriksaan tidak hanya dari hasil laporan keuangannya, tetapi outcome yang dihasilkan.

Jangan bangga dapat WTP

Dalam kesempatan itu, Yuddy meminta kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk tidak berbangga dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas laporan keuangan instansinya. Sebab WTP tersebut merupakan sebuah opini dari hasil pemeriksaan keuangan.

"Jangan bangga mendapat opini WTP, karena itu memang kewajiban. Sudah seharusnya seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan itu mendapat WTP," ujar Yuddy kepada wartawan
Menurut Yuddy,  opini yang dikeluarkan BPK seharusnya sudah tidak lagi dikejar, karena sudah saatnya bagi kementerian dan lembaga untuk menjadikan opini tersebut sebagai refleksi kualitas laporan keuangan instansi pemerintah yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Menteri mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah agar bekerjasama dengan BPK untuk menerapkan laporan keuangan tersebut berdasarkan indikator kesejahteraan sebagai penilainya. Misalnya, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut juga menjadi cerminan transparansi kinerja instansi pemerintah. "Biasakan untuk transparan dalam bekerja," ujarnya.

Dengan demikian, diharapkan peran BPK ke depannya untuk tidak sekedar menyematkan predikat atas hasil laporan keuangan, melainkan mendorong standar kinerja instansi pemerintah dengan menerapkan penilaian atas kinerja dan hasil yang dicapai.

Selain itu, Menteri Yuddy berharap agar BPK bisa memanfaatkan dan memberdayakan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk memberikan informasi berupa hasil pemeriksaan. Dengan demikian instansi pemerintah tidak harus diperiksa dua kali.  (ali)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

BALI

Panglima TNI beri pengarahan prajurit TNI di Bali

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko di dampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Torry Johar Banguntoro memberikan pengarahan kepada 2.360 Prajurit TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara serta PNS se-wilayah Garnisun Bali, di GOR Praja Raksaka Kodam IX/Udayana, Kamis (28/5/2015).   Panglima TNI dalam pengarahannya menyampaikan hal-hal mendasar supaya dilaksanakan dengan baik oleh Prajurit TNI dan PNS TNI, yaitu jangan ada prajurit ya...

Selanjutnya

Banten

Politikus PDIP pakai plat nomor palsu

berita-beritadotcom (Cilegon, Banten): Suhemi, anggota DPRD Cilegon ditilang Satlantas Polres Cilegon, Jumat (31/1/2014) malam. Politikus dari PDIP itu kena tilang lantaran diduga memakai plat kendaraan palsu atau bukan keluaran dari kepolisian. Demikian disiarkan Divisi Humas Polri"Dia menggunakan plat nomor palsu atau bukan keluaran dari Lantas, ya kita tilang. Untuk sementara STNK mobilnya kita amankan sebagai bukti pelanggaranya," ujar salah seorang ...

Selanjutnya

Jawa Timur

Bupati Madiun Imbau Masyarakat Agar Dukung Tax Amnesty

berita-beritadotcom: Bupati Madiun, Jawa Timur, H Muhtarom, mengimbau kepada masyarakatg untuk mendukung program pemerintah berupa pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Karena hal tersebut berkaitan dengan perekonomian negera dan kemakmuran rakyat. Bupati Madiun H Muhtarom, mengatakan, karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah disah 1 Juli lalu, masyarakat harus mengefektifkan pajak. Karena pendapat ne...

Selanjutnya

Jawa Barat

LHE AKIP diserahkan, Bandung sabet nilai A

berita-beritadotcom Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP). Kegiatan yang merupakan putaran keempat ini dilakukan penyerahan kepada 156 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan memperbaiki akuntabiltas kinerja instansi pemerintah berarti memperbaiki Indonesia.   Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, memberikan apresiasi ...

Selanjutnya

Gorontalo

Anggota DPRD Gorontalo terlibat narkoba, Jaksa tuntut rehabilitasi

berita2.com (Jakarta): Anggota DPRD Gorontalo,Yamin Akuba terlibat menggunakan sabu seberat 0,467 gram dituntut rehabilitasi.Tuntutan tampa pemeriksaan saksi ahli kedokteran tersebut,dibacakan jaksa Iwan SH ( kejari jakbar red ) dihadapan ketua majelis hakim,Musari SH pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (23/11/2011 ."Menuntut terdakwa,Yamin Akuba telah terbukti bersalah menggunakan sabu tampa ijin,serta dijatuhi 2 tahun rehabilitasi," Ujar jaksa Iwan.Menurut jaksa Iwan diruangan ...

Selanjutnya

Sulawesi Tenggara

Menyapa Masyarakat Sultra, Danrem 143/HO mengadakan Program Dialog Interaktif Lewat Udara

beritaberitadotcom: Untuk lebih memaksimalkan peran serta terhadap masyarakat dalam rangka melakukan terobosan-terobosan yang positif dan memaparkan setiap keberhasilan program-program TNI khususnya kepada masyarakat Sultra, maka dalam hal ini Danrem 143/HO Kolonel CZI Rido Hermawan, M.Sc. akan secara intens mengadakan dialog interaktif di Stasiun Televisi dan Stasiun Radio. Hal tersebut disampaikan oleh Danrem 143/HO kepada Rekan-rekan Media beberapa waktu lalu tepatnya pada ...

Selanjutnya

NTB

Sekda NTB minta jajarannya untuk terus berinovasi

berita-beritadotcom: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Rosiadi H.Sayuti meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan inovasi seiring tuntutan zaman. “Kalau ada inovasi maka dinamika pemerintahan akan selalu berjalan baik dan berkembang,” ujar Rosiadi saat Workshop Layanan Masyarakat melalui Inovasi Daerah, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (14/06). Dikatakan Rosiadi, inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat me...

Selanjutnya

NTT

Peringati 16 HAKTP, remaja Biinmafo tulis surat untuk Jokowi

berita-beritadotcom: Dalam rangka meryakan 16 Hari Ant Kekerasan Terhadap Perempuan, Aliansi Remaja Biinmafo (ARBI) yang bernaung di bahwa Institut Hak Asasi Perempuan melakukan beberapa  ranakaian kegiatan untuk menggugah seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah untuk bersama-sama menghapus berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual.Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi, melakukan Focus Group Disscussion untuk memetakan potensi kasus kekerasan seksual di Kabupaten ...

Selanjutnya

Kalimantan Tengah

MenPANRB 10 menit temui mahasiswa di Bandara Cilik Riwut

berita-beritadotcom: Bukan hanya keberangkatannya ke Palangkaraya yang mengalami perubahan jadwal, Jumat (1/4) Sesaat menjelang bertolak keberangkatannya ke Jakarta Sabtu (18/4) pagi, Menteri PANRB Yuddy Chirsnandi juga nyaris tertunda. Sesuai rencana awal, Yuddy berangkat ke Ibukota Kalimantan Tengah dengan menumpang pesawat pukul 05.45 dari bandara Soekarno Hatta. Tapi jadwal itu berubah, karena Menteri harus menghadiri pelantikan Kapolri di Istana Merdeka terlebih ...

Selanjutnya

Sumatera Barat

Izin PT TMAM Jasa Pengelolaan Objek Wisata Rimbo Panti diragukan

beritaberitadotcom: Belum memiliki izin yang sah dan jelas, pengelolaan tempat wisata alam Rimbo Panti yang berada di Kecamatan Panti akhirnya menimbulkan riak di tengah masyarakat setempat.Para niniak mamak dan masyarakat di Kecamatan Panti merasa dipermainkan oleh pemangku kepentingan atas adanya investor yakni PT. Tampuak Tangkai Alam Minangkabau (TTAM).Atas dasar itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman bersama Dinas Pemuda ...

Selanjutnya

Jawa Tengah

BKN persingkat layanan kepegawaian di Jawa Tengah

berita-beritadotcom : Badan Kepegawaian Negara (BKN) meresmikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Semarang (Rabu, 10/8) untuk mempercepat alur layanan kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah. UPT ini berlokasi di Eks Gedung Samsat Online Provinsi Jawa Tengah, Jalan Soekarno-Hatta Km.29, Bergas, Kabupaten Semarang. Peresmian dilakukan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. UPT Semarang merupakan salah satu dari 9 UPT ...

Selanjutnya

Yogyakarta

Ke Gunungkidul, Menteri Yuddy dorong deplikasi inovasi pelayanan publik

berita–beritadotcom: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul, Selasa (19/04). Salah satu kabupaten di Provinsi DIY ini menempatkan dua inovasi ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016, yakni Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dan One Stop Service Toilet (OSST) di SMKN 3 ...

Selanjutnya

Aceh

Simulasi CAT CPNS di Aceh

berita-beritadotcom : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menggelar sosialisasi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan sistem computer assisted test (CAT). Kali ini pelaksanaannya akan dilakukan di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, pada  Senin, 18 Agustus 2014.c Simulasi CAT ini dilaksanakan atas permintaan dari masyarakat di daerah tersebut, agar calon pelamar CPNS lebih siap dalam ...

Selanjutnya

Sumatera Utara

Mahasiswa USU berhasil ciptakan mobil listrik

News image

berita-beritadotcom: Salah satu karya mobil listrik berasal dari Mahasiswa Departemen Teknik Elektro USU yang tergabung dalam Tim Asatama USU. Berawal dari seorang mahasiswa yang ingin mempraktekkan ilmu yang dia dapat di bangku perkuliahan dalam kehidupan sehari-hari ternyata membuahkan hasil dan dapat menginspirasikan teman-temannya yang lain untuk sama-sama bergabung untuk menciptakan suatu karya yaitu mobil listrik yang hemat energi.Karya pertama dari As...

Selanjutnya

Riau

78 prajurit TNI bergeser ke lokasi kebakaran di Dumai

News image

berita-beritadotcom (Pekanbaru, Riau): Komandan Satgas Penanggulangan Bencana (Dansatgas PB) Asap Riau yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Korem 031/WB, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan pergeseran pasukan guna membantu pasukan TNI yang sudah ada, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Dumai dan sekitarnya. Menurut Dansatgas PB Asap Riau, pergeseran 78 Prajurit TNI adalah untuk memperkuat pasukan TN...

Selanjutnya

Jambi

2.500 hektar areal tanaman padi di Jambi telah diasuransikan ke JASINDO

berita-beritadotcom: Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yang diluncurkan oleh Pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan menunjuk salah satu asuransi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkemuka milik pemerintah, yakni PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (JASINDO) di daerah terutama di Provinsi Jambi khususnya, sejak aw...

Selanjutnya

Sumatera Selatan

Panglima TNI tanam jagung dan kedelai perdana di Sumsel

News image

berita-beritadotcom (Palembang, Sumatera Selatan): “Bersama rakyat TNI kuat sebagaimana kebersamaan di masa perjuangan kemerdekaan. Untuk itu, TNI dan petani harus terus bekerjasama di lapangan bagi kepentingan rakyat seperti halnya kerjasama pengembangan pertanian jagung dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional”, demikian sepenggal sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pada acara tanam jagung dan kedelai perdana di Desa Pulau Kabel Kab. Ogan Il...

Selanjutnya

Bengkulu

Kejagung Pertimbangkan Banding Atas Putusan Bebas Gubernur Bengkulu

berita2.com (Jakarta): Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas Gubernur Bengkulu (non aktif) Agusrin M Najamuddin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.“Tentunya, sesuai  ketentuan upaya hukum itu akan kita pertimbangkan. Sekarang, kita tunggu dulu salinan putusan dan lalu ditentukan sikap,” kata Kapuspenkum Noor Rachmad menangapi putusan bebas perkara korupsi kas daerah Pemprov Bengkulu, Rabu 25 Mei 2011Menurut Noor, sesuai ...

Selanjutnya

Lampung

Korem 043/Gatam Serahkan Senjata Api Ilegal ke Polda Lampung

News image

berita-beritadotcom: Komando Resort Militer (Korem) 043/Garuda hitam (Gatam) Lampung yang diwakili oleh Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Joko P. Putranto, M.Sc menyerahkan 131 pucuk senjata api ilegal yang didapat dari penyerahan sukarela masyarakat di Provinsi Lampung kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang diterima secara langsung oleh Kapolda Lampung Brigjen Pol Edwardsyah Pernong, di ruang loby Polda Lampung, Rabu (2/12/2015). Penyerahan senjata ap...

Selanjutnya

Kep. Bangka Belitung

Curi bensin, ABG dihajar massa

News image

berita-beritadotcom: Pria berinisial ML (13) kepergok saat mencuri sebuah satu jerigen bensin berisi lima liter, satu teh pucuk dan satu pulpy orange milik toko kelontong Amri (36), Selasa (19/5/2015) dinihari. Akibatnya, sekujur tubuh ABG tersebut babak belur digebukin massa.Peristiwa itu berawal saat Amri sedang tertidur di toko kelontongnya, tiba-tiba tersentak dan melihat bensin, teh pucuk dan puly orangenya sudah tidak ad...

Selanjutnya

Kalimantan Timur

Pertama di Indonesia, Kabupaten Malinau lakukan pemilihan RT serentak

berita-beritadotcom: Senin (30/05/2016) pagi, sejak pukul 07.30 wita, ribuan warga kabupaten Malinau,Kalimantan Utara, warga datang ke tps untuk mengikuti tahapan pemilihan umum 378 ketua rukun tetangga (RT) secara  langsung dan serentak .Pelaksanaan pemilihan umum  yang tersebar di 109 desa yang digelar oleh pemerintah  kabupaten Malinau ini, warga diajak memilih ketua rt yang baru dilingkungan mereka secara rahasia. dengan hanya memilih ...

Selanjutnya

Kep. Riau

Dua anggota TNI di Batam memang lindungi penimbunan BBM

News image

berita-beritadotcom: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim investigasi gabungan kasus bentrok antara dua satuan saat penggerebekan gudang penimbunan BBM di Batam, Kepulauan Riau. Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dengan didampingi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie, Passuspom Mabes TNI Mayjen TNI Maliki Mift, S.I.P, M.H. selaku Ketua Tim Investigasi, dan Br...

Selanjutnya

Kalimantan Barat

Ini kata Panglima TNI soal kesejahteraan di perbatasan

News image

berita-beritadotcom (Pontianak, Kalimantan Barat): Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Ka...

Selanjutnya

Kalimantan Selatan

4 warga Banjarmasin tewas minum Miras oplosan

News image

berita-beritadotcom (Banjarmasin, Kalimantan Selatan): Korban meninggal dunia akibat menenggak minuman keras (Miras) oplosan di Pasar Batuah Banjarmasin terus bertambah, yakni semula tiga orang dan kini menjadi empat orang. Kepala Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur, Kompol Wildan Albert Sik, di Banjarmasin, mengatakan hingga saat ini sudah empat orang yang meninggal dunia akibat minuman keras oplosan itu. Sebelumnya,korban yang dikabarkan tewas akibat minuman keras op...

Selanjutnya

Sulawesi Utara

XL salurkan SMS donasi banjir bagi masyarakat Manado dan Bekasi

berita-beritadotcom (Surabaya, Jawa Timur): Banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada awal 2014 telah membangkitkan kepedulian masyarakat luas, termasuk pelanggan XL. Melalui program SMS Donasi yang dibuka pada 17-31 Januari, telah terkumpul Rp. 278,130 juta yang telah disalurkan kepada korban banjir di sejumlah wilayah, antara lain di Manado dan Bekasi. Untuk Manado, donasi ini untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas ...

Selanjutnya

Sulawesi Tengah

Kasal gendong Balita, masyarakat Palu rindukan TNI AL

News image

berita-beritadotcom (Palu, Sulawesi Tengah):  Baru saja dua hari usai  digelarnya puncak peringatan Hari Nusantara (Harnus) 2013 di Anjungan Pantai Talise, tak sedikit masyarakat Palu yang terlihat bergerombol di beberapa sudut jalan yang berada di sepanjang Pantai Talise, Palu, Sulteng, sembari  mengelu-elukan Kepala Staf Angkatan laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio, maupun para prajurit TNI Angkatan Laut yang telah sukses dalam me...

Selanjutnya

Sulawesi Selatan

Jumat ini simulasi CAT di Unhas Makassar

berita-beritadotcom : Putaran kelima simulasi computer assisted test (CAT) akan dilakukan Kementerian PANRB di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat ini (18/7/2014). Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah yang akan menyelenggarakan tes kompetensi dasar (TKD) Aparatur Sipil Negara, khususnya CPNS dengan sistem CAT.Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, untuk memberikan penjelasan terkait dengan seleksi ...

Selanjutnya

Sulawesi Barat

China Investasi Rp 1,2 Triliun di Sulawesi Barat

berita2.com (Mamuju, Sulawesi Barat): Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat, Harry Warganegara mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan BUMD Sulbar telah menandatangani kerja sama dengan investor China PT China Geogchoubou Group Company (CGGC).Ia mengatakan, di bawah kesepakatan itu PT CGGC bersedia mengucurkan dana sekitar Rp22 triliun untuk pembangunan tiga mega proyek infrastruktur di Sulawesi Barat di mana provinsi ...

Selanjutnya

Maluku

Penipuan CPNS di Maluku terbongkar

berita-beritadotcom : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan surat resmi mengenai rencana ataupun jadwal rekruitmen CPNS. Masyarakat diminta tidak mempercayai informasi menyesatkan yang beredar, yang diyakini merupakan penipuan.   Adanya informasi terkait penjadwalan penerimaan CPNS tahun 2016 yang beredar di sejumlah media massa, baik cetak, online maupun media sosial, merupakan ...

Selanjutnya

Maluku Utara

Penculik Yudastira diamuk masa

berita-beritadotcom (Ternate, Maluku Utara): Seorang pria yang diketahui bernama Djamal Aziz, warga Desa Bajo Laluin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Sabtu (1/2/2014) dihakimi warga Kelurahan Kayu Merah. Ia dituding sedang berupaya menculik seorang bocah bernama Yudastira (2,8), warga RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Demikian disiarkan Divisi Humas PolriPeristiwa bermula saat ibu korban melihat ...

Selanjutnya

Papua

Yonif 406/CK Pasang Patok Perbatasan RI-PNG

berita-beritadotcom: Prajurit TNI yang tergabung dalam Batalyon Infantri 406/CK  mendapatkan kepercayaan melaksanakan tugas Pengamanan perbatasan  RI-PNG di sektor utara wilayah Distrik Senggi Provinsi Papua. Satgas Yonif 406/CK memiliki tanggung jawab memasang patok batas RI-PNG sejumlah 13 patok mulai dari MM 4.3 s.d 7.2. diantara ketiga belas patok tersebut baru terpatroli 4 patok oleh Satgas yang lama yaitu Patok MM 4.3, Patok ...

Selanjutnya

Papua Barat

Panglima TNI sidak Batalyon Infanteri 752 Papua Barat

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiharta, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dan Danrem Sorong Brigjen TNI Djoko Subandrio melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Batalyon Infanteri (Yonif) 752/Vira Yudha Sakti ya...

Selanjutnya

Berita Terkait