press release/siaran pers kirim ke rilis@berita2.com

berita2.com Kamis, 27 Juli 2017

You are here: Home Nasional Umum

Umum

Tidak Benar, Yuddy Dipanggil Presiden

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (PANRB) melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman membantah pemberitaan sejumlah media massa, bahwa Menteri Yuddy Chrisnandi dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Bogor, Kamis (7/4/2016).

Bantahan itu terkait dengan berita di sejumlah media online,  Minggu (10/4/2016) bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil beberapa menteri ke Istana Bogor pada Kamis (7/4/2016) malam, salah satunya Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi.

Herman Suryatman menegaskan bahwa berita tersebut tidak benar. Pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 pukul 14.05 WIB pak Menteri Yuddy sudah berangkat menuju Sumatera Barat untuk menghadiri acara Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkonpanda) se Provinsi Sumatera Barat di Bukit Tinggi.
“Jadi pada hari Kamis malam, Pak Menteri berada di Bukit Tinggi. Pak Menteri membuka acara tersebut pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016, dilanjutkan peninjauan ke sejumlah penyelenggara pelayanan publik ,” ujarnya.

Dikatakan, pada hari Jumat Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke Markas Polres Bukit Tinggi, kemudian ke Kampus IPDN Sumatera Barat, serta ke kantor Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Hijauan Pakan Ternak Padang Mangatas.

Lebih lanjut Herman mengatakan, "Pak Menteri Yuddy kembali ke Jakarta pada hari Sabtu tanggal 9 April 2016 pukul 14.05 WIB."
"Kemudian pukul 18.10 WIB melakukkan perjalanan ke Bima NTB untuk menghadiri hari jadi ke-14 Kota Bima. Minggu pagi tanggal 10 April 2016, pak Menteri menjadi Inspektur Upacara pada peringatan HUT Kota Bima Ke-14,” ujarnya.

Usai mengikuti upacara dan kunjungan ke beberapa instansi, pada pukul 13.30 WITA, pak Menteri Yuddy kembali ke Jakarta. (ali)

Peningkatan status BNN masih dikaji

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Peningkatan status Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Lembaga setingkat Kementerian saat ini masih menjadi wacana yang sedang dipertimbangkan. Demikian jelas Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Selasa (15/03).

 

" Sebagai Menteri PANRB, saya bukannya tidak setuju atas usulan penguatan BNN menjadi selevel kementerian. Tapi negara kita sudah memiliki UU Narkotika yang mengatur BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Jadi saat ini Kementerian PANRB sedang mengkaji urgensi untuk mengubah status BNN ataupun UU tersebut," jelas Yuddy menanggapi pemberitaan sebuah harian, Selasa 15 Maret yang memuat bahwa Menteri Yuddy tidak setuju usulan BNN sekelas Menteri.

 

Yuddy membenarkan bahwa Indonesia saat ini sedang kondisi darurat narkoba, oleh karena itu Yuddy lebih mengedepankan rencana kerjasama integrasi antar lembaga dan instansi untuk mendukung BNN dalam meningkatkan kinerjanya membasmi peredaran narkoba di Indonesia. "Yang paling penting saat ini adalah bagaimana agar BNN dapat di-improve agar memiliki anggaran yang cukup, fasilitas yang memadai, SDM yang berkompeten, serta dapat melakukan kerjasama lintas instansi untuk meningkatkan performa BNN dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia," ujar Yuddy.

 

Menteri sependapat bahwa hal ini tentunya sangat memerlukan atensi dan dukungan bukan hanya dari kementerian lain, tapi juga dari DPR selaku legislatif dan masyarakat  untuk dapat melakukan pengawasan peredaran narkoba.

 

Sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 64 ayat 2, dinyatakan bahwa BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. Sedangkan dalam pasal 70 UU yang sama, yang menjabarkan soal tugas BNN, pada poin (c), dinyatakan, BNN berkoordinasi dengan Kepala Polri dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

 

Menteri Yuddy menjelaskan bahwa saat ini BNN saat ini dibawah koordinasi Kapolri. Jika posisi BNN dinilai lebih tepat diposisikan di bawah koordinasi Menkopolhukam, maka Kementerian PANRB juga akan mempertimbangkan opsi tersebut. Namun Yuddy juga menegaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk menaikkan status sebuah lembaga untuk menjadi setingkat kementerian. “Apabila Presiden sudah menginstruksikan, Kementerian PANRB akan melaksanakan perintah tersebut,” imbuhnya.

 

Yuddy menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja BNN,  yang baru-baru ini telah berhasil menangkap tangan seorang Bupati yang mengkonsumsi narkoba. "Pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak pandang bulu. Aparatur negara yang terduga mengkonsumsi narkoba apalagi sampai tertangkap basah, harus segera dinonaktifkan," tegas Yuddy.

 

Hal ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat dan aparatur negara. Bagi yang ketahuan memakai narkoba akan langsung diberikan sanksi disiplin berupa pemecatan. Kepala daerah, pimpinan instansi, serta para aparatur negara merupakan pengayom masyarakat.  “Tidak pantas kalau seorang pengguna narkoba berada dalam roda pemerintahan. Bagaimana mungkin mewujudkan clean and good governance serta memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat kalau untuk kebaikan dan kesehatan dirinya sendiri saja dia tidak bisa handle," sergah Menteri yang juga Guru Besar Universitas Nasional Jakarta ini.

 

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan, berdasarkan UU Narkotika BNN diatur secara tegas sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Dengan demikian maka semua pengaturan terkait dengan kelembagaan untuk LPNK berlaku pada BNN.

 

Menurut Rini, jika BNN akan ditingkatkan menjadi setingkat kementerian maka diperlukan kajian mendalam. Ia memahami bahwa narkotika merupakan persoalan yang jauh lebih buruk dari persoalan korupsi, dan terkait dengan kelembagaan maka penguatan BNN menjadi suatu yang strategis utk dilakukan. “Hanya saja, penguatan seperti apa yang harus kita lakukan harus clear karena dalam organisasi terdapat bisnis proses, anggaran dan sumber daya manusia," jelas Rini.

 

Rini menambahkan, UU No.39/2008 tentang Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian sampai 34. Berdasarkan kasus yang sama pada BNPB, BKPM serta Lemhannas, Kepala LPNK tersebut setingkat Menteri. Dalam hal ini, yang berubah hanyalah yang berkaitan dengan hak keuangan dan fasilitas Kepala lembaga tersebut menjadi setingkat menteri. Dalam hal ini, tidak berdampak kepada organisasi, sebab lembaganya tetap LPNK, bukan Kementerian.

Hal ini pun bisa berlaku pada untuk BNN. Jika akan ditingkatkan menjadi setingkat menteri, maka hanya berlaku pada Kepala BNN saja. Sebab secara kelembagaan kembali pada UU Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa BNN adalah LPNK.

 

Rini juga mengatakan, mengubah suatu LPNK menjadi Kementerian  tidak berbanding lurus dengan akan meningkatnya anggaran, karena banyak LPNK yang mempunyai anggaran lebih besar daripada kementerian. Hal itu juga tidak berbanding lurus dengan berhasil tidaknya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, tanpa dibangun program inovatif yang mendorong perbaikan cara-cara pencegahan, pemberantasan dan kerja sama baik dengan instansi terkait maupun dengan masyarakat, pungkas Rini. (ali)

Kem PANRB undang pegawai Pemda untuk magang

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima pegawai magang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Provinsi Papua Barat. Sebanyak 18 orang ASN akan dibimbing di  setiap kedeputian di Kementerian PANRB.

Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, mulai awal tahun ini Kemeterian PANRB membuka program intensif, seperti studi banding bagi pemerintah-pemerintah daerah agar mereka mengirimkan aparatur sipilnya dalam rangka meningkatkan pemahaman tata kelola pemerintahan yang baik.

"Hari ini dari Papua Barat, provinsi yang paling jauh," kata Yuddy dalam sambutannya saat menerima para ASN magang dari Provinsi Papua Barat di Jakarta, Senin (07/03).

Dikatakan, pihaknya juga akan melakukan jemput bola dengan mengundang para pejabat daerah untuk melakukan studi banding seperti yang dilakukan oleh Pemprov Papua Barat ini, sehingga daerah tersebut memiliki capacity building yang baik. Tahun 2016 ini untuk Papua dan wilayah Indonesia Timur.

"Kalau nanti tidak ada daerah yang mengambil inisiatif, kita akan undang dan tawarkan. Kalau program ini memiliki manfaat yang besar dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan setempat pasti banyak juga yang akan belajar, ini kan sesuatu yang langka," kata Yuddy.

Yuddy menjelaskan, program magang ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menteri PANRB pada 2015  ke Papua Barat. Dikatakan, pada tahun lalu nilai laporan akuntabilitas kinerja Provinsi Papua Barat jauh di bawah rata-rata.

Yuddy mengatakan, di Papua Barat nilai LAKIP-nya tidak setinggi wilayah-wilayah lain. Oleh karena itu, Kementerian PANRB ingin memiliki satu pemahaman yang sama agar bagaimana mereka meningkatkan kinerjanya. Untuk itu, Kementerian PANRB memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil yang berasal dari provinsi-provinsi di Papua untuk secara bergantian melakukan program magang secara intensif di Kemenpan.

"Nanti kalau Pemda merasa sudah cukup di beberapa angkatan kita juga akan mengundang intensif yang sama di provinsi-provinsi yang tata kelola pemerintahannya perlu diperbaiki seperti di Aceh atau wilayah Indonesia Timur lainnya. sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden, agar tata kelola pemerintahan kita memililki standar nasional yang sama dan implementasi yang sama bisa dicapai dalam waktu kurang dari 3 tahun ke depan," kata Yuddy.

ASN Provinsi Papua Barat ini berasal dari berbagai kedinasan dan berbagai latar belakang keilmuan. Mereka akan disebar ke empat kedeputian, agar mereka paham bagaimana agar tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, bagaimana mengelola keuangan yang baik, bagaimana merencanakan program-program pembangunan serta penganggarannya. bagaimana melakukan pengawasan internal sehingga sebuah sistem kerja pemerintah berada pada rel yang benar.

Sekda Provinsi Papua Barat Nataniel D. Mandacan mengatakan, para peserta akan mengikuti program magang selama 3 bulan. Mereka merupakan pegawai yang lulus seleksi tertulis dan wawancara. Mereka kebanyakan berasal dari Sekretariat Daerah, seperti Biro Hukum, Biro Organisasi dan Biro Pembangunan.

Dia berharap tahun depan bisa diteruskan program ini. Karena selain sosialisasi melalui Bimtek, tapi kalau dilakukan dengan pola langsung bekerja itu lebih mengena. "Jadi program ini dipastikan di tahun depan akan dilakukan dengan jumlah pegawai yang bisa bertambah seperti untuk kabupaten dan kota. Tapi target utama kami di provinsi dulu agar provinsi bisa lebih siap untuk melayani kabupaten," kata Mandacan.

Madacan berharap dengan magang atau belajar di instansi pusat maka ada nilai-nilai baru, padangan baru, dan pola pikir baru bagi ASN Provinsi Papua Barat, khususnya untuk pelayanan pada masyarakat, sehingga ada sesuatu baru yang diperoleh pegawai. Menurut Sekda, selama ini hanya mental lokal yang dimiliki pegawai. Dia berharap, setelah magang pengetahuan mereka bisa bertambah, dan setelah mereka kembali akan dilakukan evaluasi apa yang mereka dapatkan dan diterapkan.

"Mereka juga akan kita bentuk tim kerja untuk meningkatkan LAKIP," kata Mandacan. (ali)


DPD dukung langkah Menteri Yuddy soal honorer K2

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendukung kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN-RB) dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer kategori II (K2) di Indonesia dan Satpol PP. DPD sepakat penyelesaian masalah honorer K2 dan Satpol PP harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dukungan DPD tersebut tertuang dalam hasil rapat antara Komite 1 DPD RI dengan Menteri PAN- RB Yuddy Chrisnandi beserta jajarannya di Jakarta, Senin (22/2/2016).

"Komite 1 DPD RI meminta penyelesaian masalah tenaga honorer kategori 2 dan Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan rasa keadilan baik melalui jalur PNS atau PPK," kata Ketua Komite 1 DPD RI Ahmad Muqowam saat membacakan poin ke enam dari delapan poin kesimpulan rapat tersebut.

Sebelumnya pada poin ke lima Komite DPD meminta Menpan RB Yuddy Chrisnandi melakukan pemetaan untuk memenuhi kebutuhan dan distribusi pegawai ASN di daerah, tenaga pendidik dan tenaga medis dalam rangka peningkatan pelayanan di daerah terpencil dan terluar, serta tenaga penyuluh pertanian di masing-masing daerah secara proposional.

Pada poin tujuh, Komite 1 DPD menyatakan mendukung langkah strategis Menpan RB Yuddy Chrisnandi dalam rangka mendorong terwujudnya pegawai ASN dan jabatan pimpinan tinggi ASN yang profesional, berintegritas dan bebas dari intervensi politik. "Bebas korupsi, kolusi dan nepotismr dengan tahapan dan capaian yang terukur disertai dengan pengawasan akurat terutama pasca pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2015," lanjut Muqowam.

DPD RI juga meminta Kemenpan RB segera menyelesaikan target penyusunan delapan peraturan pemerintah pada akhir maret 2016, sera menyosialisasikannya secara internal kepada stake holder terkait. Hal itu tercantum pada poin ke tiga.

Di poin ke empat, DPD meminta Kemenpan RB melakukan harmonisasi UU nomor 5 tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, UU nomor 9 / 2015 tentang perubahan atas UU nomor 23 /2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU 23/2014 tentang perubahan atas UU 26/2014 tentang Administrasi Kependudukan.

DPD RI juga mendorong dan mengawal pelaksanaan program kerja Menpan RB yang terkait dengan reformasi birokrasi, akuntabilitas dan pengawasan pegawai ASN. Penataan Kelembagaan dan Tata Laksana ASN, Peningkatan SDM pegawai ASN, serta Peningkatan pelayanan publik di pusat dan daerah.

Pada poin terakhir, DPD meminta Presiden Joko Widodo melalui Kemenpan RB memfasilitasi Komisi Aparatut Sipil Negara (KASN) sehingga dapat melaksanakan semua fungsi, kewenangan dan tugasnya  secara maksimal.

Dalam kesempatan rapat kerja itu Menpan RB Yuddy Chrisnandi kembali menyampaikan dalam penyelesaian masalah tenaga honorer K2, pemerintah berpegang pada aturan perundang- undangan. Sebagai menteri, tegas Yuddy, dirinya tidak dapat membiarkan rekruitmen ASN bertentangan dengan Undang-Undang.

"Didesak-desak seperti apapun pemerintah tidak mungkin menabrak undang- undang. Bisa saja suatu saat nanti kebijakan mengangkat ASN tanpa mengikuti UU dipermasalahkan pemerintah berikutnya dan jajaran kami bisa tersangkut masalah hukum, " kata Yuddy.

Seperti diketahui dalam UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, tidak dimungkinkan pengangkatan pegawai negeri sipil tanpa melalui mekanisme seleksi atau tes. (ali)

Pemerintah akan terbitkan Perpres pakaian dinas ASN

E-mail Cetak PDF

berita-beritadotcom; Pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden mengenai pakaian dinas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang sempat dibatalkan di era Presiden Abdurachman Wahid. Selain itu, pemerintah akan mengaktifkan kembali pelaksanaan upacara bendera pada tanggal 17 setiap bulan.

Untuk pengaturan pakaian dinas ASN, akan diterbitkan Perpres yang merupakan penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1980 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, pakaian dinas diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ASN secara profesional. Selain itu, pakaian dinas juga diperlukan   untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, jiwa korsa diantara sesama ASN, memelihara semangat gotong ­royong dalam melaksanakan tugas, menumbuhkan rasa aman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dengan para Sekjen, Sesmen, Sestama dan sejumlah Sekda Provinsi di Jakarta, Selasa (16/02), Menteri Yuddy mengungkapkan, saat berkunjung ke daerah, pakaian dinasnya berbeda-beda. Ada yang tiap hari memakai pakaian daerah.  Ada yang menggunakan atribut khas masing-masing instansi, bahkan ada yang menggunakan atribut seperti militer. “Hal itu jelas tidak tepat. Kalaupun menggunakan atribut kepangkatan, semestinya dibuat yang simpel,” sergahnya.

Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menambahkan, pakaian dinas ASN harus memenuhi beberapa kriteria. Selain sederhana, pakaian dinas harus nyaman dipakai, disain model serasi, sopan, dan humanis. Pakaian dinas juga harus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, memperhatikan gender, mengutamakan produksi dalam negeri, serta mendorong penguatan identitas nasional dan penguatan budaya bangsa.

Rini menjelaskan, pakaian dinas tediri dari 3, yakni  pakaian dinas harian (PDH), pakaian resmi, dan pakaian upacara bendera. Untuk pakaian dinas harian terdiri dari dua, yakni pakaian kerja umum dan pakaian kerja khusus. Untuk pakaian kerja umum, terdiri dari pakaian kerja nasional, pakaian kerja instansional, dan pakaian kerja tradisional.

Sedangkan pakaian kerja umum dikenakan oleh ASN yang tidak memberikan   pelayanan langsung kepada masyarakat Sedangkan pakaiankerja khusus, dikenakan oleh ASN yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan/atau melaksanakan fungsi ketertiban dan/atau  penegakan hukum.  “Misalnya pakaian Satpol PP, atau petugas Imigrasi,” imbuh Rini memberikan contoh.

Pakaian kerja umum ada tiga macam, yakni nasional, kemeja/blus warna putih Iengan pendek atau panjang dengan celana panjang/rok warna gelap. Untuk instansional, kemeja dengan celana panjang/rok yang menggunakan model dan warna yang ditetapkan oleh masing-masing Instansi Pemerintah. Sedangkan pakaian tradisionalmencirikan corak dan budaya masing-masing daerah, seperti batik, tenun atau pakaian tradisional lainnya.

Penggunaan pakaian kerja umum, dilengkapI dengan tanda pengenal, lambang/logo instansi, nama instansi, nama dan foto ASN,  Nomor Induk Pegawai,pada bagian muka; dan alamat kantor, situs website kantor, nomor telepon/faximili kantor, masa berlaku, dan tanda tangan pejabat yang berwenang pada bagian belakang.

“Pangkat dan atribut tidak menggunakan tanda pangkat dan atribut yang sama/menyerupai TNI dan/atau Polri. Demikian juga dengan warna,  tidak menggunakan warna pakaian kerja instansional yang sama/menyerupai warna seragam yang dikenakan oleh TNI dan/atau Polri,” tegas Rini.

Penggunaan pakaian kerja khusus, harus sesuai dengan karakteristik pelayanan yang diberikan, sesuai aturan dalam undang-undang dan/atau dalam rangka melaksanakan konvensi internasional. Seperti halnya pakaian kerja umum, baik warna, simbol, dan atribut tidak menyerupai yang dikenakan TNI/Polri.

Jadwal penggunaan pakaian kerja nasional daninstansional, ditentukan oleh pimpinan instansipemerintah masing-masing. Untuk pakaian kerjatradisional dikenakan pada setiap hari Jumat.

Dalam paparannya, Rini juga menjelaskan bahwa pakaian dinas resmi merupakan pakaian yang dikenakan oleh ASN pada acara/upacara resmi kenegaraan dalam dan luar negeri. Pakaian ini terdiri dari kemeja lengan panjang warna terang dengancelana panjang, jas warna gelap, dasi, dan peci untuk laki-Iaki atau celana panjang, jas beskap tertutup dan memakai saku, sarung fantasi dengan peci nasional (warna celana dan jas sama)

Adapun  untuk perempuan, terdiri blus lengan panjang, blazer warna gelap, dengan rok atau celana panjang warna gelap. ”Dalam hal-hal tertentu pakaianresmi bagi perempuan dapat berupa pakaian nasional berbentuk kain kebaya atau sejenisnya,” ujarnya.

Untuk pakaian upacara bendera, dikenakan oleh ASN pada upacara bendera peringatan hari besar nasional. Kemeja Korpri/Korp ASN dengan celana panjang warna biru tua dan peci untuk laki-Iaki.  Untuk perempuan, kemeja Korpri/Korp ASN denganrok atau celana panjang warna biru tua.

Selain masalah pakaian dinas, Rini juga mengatakan bahwa pihaknya menghidupkan kembali penyelenggaraan upacara pengibaran bendera merah putih di lingkungan instabnsi pemerintah pada tanggal 17 setiap bulan.

Hal ini dinilai perlu untuk meningkatkan rasa nasionalisme, pengabdian, tanggung jawab, disiplin, dan pelaksanaan gerakan revolusi mental aparatur sipil negara guna mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Untuk merealisasikannya,  pemerintah akan mencabut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan Instruksi Presiden nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih. (ali)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

BALI

Panglima TNI beri pengarahan prajurit TNI di Bali

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko di dampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Torry Johar Banguntoro memberikan pengarahan kepada 2.360 Prajurit TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara serta PNS se-wilayah Garnisun Bali, di GOR Praja Raksaka Kodam IX/Udayana, Kamis (28/5/2015).   Panglima TNI dalam pengarahannya menyampaikan hal-hal mendasar supaya dilaksanakan dengan baik oleh Prajurit TNI dan PNS TNI, yaitu jangan ada prajurit ya...

Selanjutnya

Banten

Politikus PDIP pakai plat nomor palsu

berita-beritadotcom (Cilegon, Banten): Suhemi, anggota DPRD Cilegon ditilang Satlantas Polres Cilegon, Jumat (31/1/2014) malam. Politikus dari PDIP itu kena tilang lantaran diduga memakai plat kendaraan palsu atau bukan keluaran dari kepolisian. Demikian disiarkan Divisi Humas Polri"Dia menggunakan plat nomor palsu atau bukan keluaran dari Lantas, ya kita tilang. Untuk sementara STNK mobilnya kita amankan sebagai bukti pelanggaranya," ujar salah seorang ...

Selanjutnya

Jawa Timur

Bupati Madiun Imbau Masyarakat Agar Dukung Tax Amnesty

berita-beritadotcom: Bupati Madiun, Jawa Timur, H Muhtarom, mengimbau kepada masyarakatg untuk mendukung program pemerintah berupa pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Karena hal tersebut berkaitan dengan perekonomian negera dan kemakmuran rakyat. Bupati Madiun H Muhtarom, mengatakan, karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah disah 1 Juli lalu, masyarakat harus mengefektifkan pajak. Karena pendapat ne...

Selanjutnya

Jawa Barat

LHE AKIP diserahkan, Bandung sabet nilai A

berita-beritadotcom Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP). Kegiatan yang merupakan putaran keempat ini dilakukan penyerahan kepada 156 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan memperbaiki akuntabiltas kinerja instansi pemerintah berarti memperbaiki Indonesia.   Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, memberikan apresiasi ...

Selanjutnya

Gorontalo

Anggota DPRD Gorontalo terlibat narkoba, Jaksa tuntut rehabilitasi

berita2.com (Jakarta): Anggota DPRD Gorontalo,Yamin Akuba terlibat menggunakan sabu seberat 0,467 gram dituntut rehabilitasi.Tuntutan tampa pemeriksaan saksi ahli kedokteran tersebut,dibacakan jaksa Iwan SH ( kejari jakbar red ) dihadapan ketua majelis hakim,Musari SH pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (23/11/2011 ."Menuntut terdakwa,Yamin Akuba telah terbukti bersalah menggunakan sabu tampa ijin,serta dijatuhi 2 tahun rehabilitasi," Ujar jaksa Iwan.Menurut jaksa Iwan diruangan ...

Selanjutnya

Sulawesi Tenggara

Menyapa Masyarakat Sultra, Danrem 143/HO mengadakan Program Dialog Interaktif Lewat Udara

beritaberitadotcom: Untuk lebih memaksimalkan peran serta terhadap masyarakat dalam rangka melakukan terobosan-terobosan yang positif dan memaparkan setiap keberhasilan program-program TNI khususnya kepada masyarakat Sultra, maka dalam hal ini Danrem 143/HO Kolonel CZI Rido Hermawan, M.Sc. akan secara intens mengadakan dialog interaktif di Stasiun Televisi dan Stasiun Radio. Hal tersebut disampaikan oleh Danrem 143/HO kepada Rekan-rekan Media beberapa waktu lalu tepatnya pada ...

Selanjutnya

NTB

Sekda NTB minta jajarannya untuk terus berinovasi

berita-beritadotcom: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Rosiadi H.Sayuti meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan inovasi seiring tuntutan zaman. “Kalau ada inovasi maka dinamika pemerintahan akan selalu berjalan baik dan berkembang,” ujar Rosiadi saat Workshop Layanan Masyarakat melalui Inovasi Daerah, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (14/06). Dikatakan Rosiadi, inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat me...

Selanjutnya

NTT

Peringati 16 HAKTP, remaja Biinmafo tulis surat untuk Jokowi

berita-beritadotcom: Dalam rangka meryakan 16 Hari Ant Kekerasan Terhadap Perempuan, Aliansi Remaja Biinmafo (ARBI) yang bernaung di bahwa Institut Hak Asasi Perempuan melakukan beberapa  ranakaian kegiatan untuk menggugah seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah untuk bersama-sama menghapus berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual.Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi, melakukan Focus Group Disscussion untuk memetakan potensi kasus kekerasan seksual di Kabupaten ...

Selanjutnya

Kalimantan Tengah

MenPANRB 10 menit temui mahasiswa di Bandara Cilik Riwut

berita-beritadotcom: Bukan hanya keberangkatannya ke Palangkaraya yang mengalami perubahan jadwal, Jumat (1/4) Sesaat menjelang bertolak keberangkatannya ke Jakarta Sabtu (18/4) pagi, Menteri PANRB Yuddy Chirsnandi juga nyaris tertunda. Sesuai rencana awal, Yuddy berangkat ke Ibukota Kalimantan Tengah dengan menumpang pesawat pukul 05.45 dari bandara Soekarno Hatta. Tapi jadwal itu berubah, karena Menteri harus menghadiri pelantikan Kapolri di Istana Merdeka terlebih ...

Selanjutnya

Sumatera Barat

Izin PT TMAM Jasa Pengelolaan Objek Wisata Rimbo Panti diragukan

beritaberitadotcom: Belum memiliki izin yang sah dan jelas, pengelolaan tempat wisata alam Rimbo Panti yang berada di Kecamatan Panti akhirnya menimbulkan riak di tengah masyarakat setempat.Para niniak mamak dan masyarakat di Kecamatan Panti merasa dipermainkan oleh pemangku kepentingan atas adanya investor yakni PT. Tampuak Tangkai Alam Minangkabau (TTAM).Atas dasar itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman bersama Dinas Pemuda ...

Selanjutnya

Jawa Tengah

BKN persingkat layanan kepegawaian di Jawa Tengah

berita-beritadotcom : Badan Kepegawaian Negara (BKN) meresmikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Semarang (Rabu, 10/8) untuk mempercepat alur layanan kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah. UPT ini berlokasi di Eks Gedung Samsat Online Provinsi Jawa Tengah, Jalan Soekarno-Hatta Km.29, Bergas, Kabupaten Semarang. Peresmian dilakukan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. UPT Semarang merupakan salah satu dari 9 UPT ...

Selanjutnya

Yogyakarta

Ke Gunungkidul, Menteri Yuddy dorong deplikasi inovasi pelayanan publik

berita–beritadotcom: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul, Selasa (19/04). Salah satu kabupaten di Provinsi DIY ini menempatkan dua inovasi ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016, yakni Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dan One Stop Service Toilet (OSST) di SMKN 3 ...

Selanjutnya

Aceh

Simulasi CAT CPNS di Aceh

berita-beritadotcom : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menggelar sosialisasi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan sistem computer assisted test (CAT). Kali ini pelaksanaannya akan dilakukan di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, pada  Senin, 18 Agustus 2014.c Simulasi CAT ini dilaksanakan atas permintaan dari masyarakat di daerah tersebut, agar calon pelamar CPNS lebih siap dalam ...

Selanjutnya

Sumatera Utara

Mahasiswa USU berhasil ciptakan mobil listrik

News image

berita-beritadotcom: Salah satu karya mobil listrik berasal dari Mahasiswa Departemen Teknik Elektro USU yang tergabung dalam Tim Asatama USU. Berawal dari seorang mahasiswa yang ingin mempraktekkan ilmu yang dia dapat di bangku perkuliahan dalam kehidupan sehari-hari ternyata membuahkan hasil dan dapat menginspirasikan teman-temannya yang lain untuk sama-sama bergabung untuk menciptakan suatu karya yaitu mobil listrik yang hemat energi.Karya pertama dari As...

Selanjutnya

Riau

78 prajurit TNI bergeser ke lokasi kebakaran di Dumai

News image

berita-beritadotcom (Pekanbaru, Riau): Komandan Satgas Penanggulangan Bencana (Dansatgas PB) Asap Riau yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Korem 031/WB, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan pergeseran pasukan guna membantu pasukan TNI yang sudah ada, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Dumai dan sekitarnya. Menurut Dansatgas PB Asap Riau, pergeseran 78 Prajurit TNI adalah untuk memperkuat pasukan TN...

Selanjutnya

Jambi

2.500 hektar areal tanaman padi di Jambi telah diasuransikan ke JASINDO

berita-beritadotcom: Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yang diluncurkan oleh Pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan menunjuk salah satu asuransi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkemuka milik pemerintah, yakni PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (JASINDO) di daerah terutama di Provinsi Jambi khususnya, sejak aw...

Selanjutnya

Sumatera Selatan

Panglima TNI tanam jagung dan kedelai perdana di Sumsel

News image

berita-beritadotcom (Palembang, Sumatera Selatan): “Bersama rakyat TNI kuat sebagaimana kebersamaan di masa perjuangan kemerdekaan. Untuk itu, TNI dan petani harus terus bekerjasama di lapangan bagi kepentingan rakyat seperti halnya kerjasama pengembangan pertanian jagung dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional”, demikian sepenggal sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pada acara tanam jagung dan kedelai perdana di Desa Pulau Kabel Kab. Ogan Il...

Selanjutnya

Bengkulu

Kejagung Pertimbangkan Banding Atas Putusan Bebas Gubernur Bengkulu

berita2.com (Jakarta): Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas Gubernur Bengkulu (non aktif) Agusrin M Najamuddin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.“Tentunya, sesuai  ketentuan upaya hukum itu akan kita pertimbangkan. Sekarang, kita tunggu dulu salinan putusan dan lalu ditentukan sikap,” kata Kapuspenkum Noor Rachmad menangapi putusan bebas perkara korupsi kas daerah Pemprov Bengkulu, Rabu 25 Mei 2011Menurut Noor, sesuai ...

Selanjutnya

Lampung

Korem 043/Gatam Serahkan Senjata Api Ilegal ke Polda Lampung

News image

berita-beritadotcom: Komando Resort Militer (Korem) 043/Garuda hitam (Gatam) Lampung yang diwakili oleh Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Joko P. Putranto, M.Sc menyerahkan 131 pucuk senjata api ilegal yang didapat dari penyerahan sukarela masyarakat di Provinsi Lampung kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang diterima secara langsung oleh Kapolda Lampung Brigjen Pol Edwardsyah Pernong, di ruang loby Polda Lampung, Rabu (2/12/2015). Penyerahan senjata ap...

Selanjutnya

Kep. Bangka Belitung

Curi bensin, ABG dihajar massa

News image

berita-beritadotcom: Pria berinisial ML (13) kepergok saat mencuri sebuah satu jerigen bensin berisi lima liter, satu teh pucuk dan satu pulpy orange milik toko kelontong Amri (36), Selasa (19/5/2015) dinihari. Akibatnya, sekujur tubuh ABG tersebut babak belur digebukin massa.Peristiwa itu berawal saat Amri sedang tertidur di toko kelontongnya, tiba-tiba tersentak dan melihat bensin, teh pucuk dan puly orangenya sudah tidak ad...

Selanjutnya

Kalimantan Timur

Pertama di Indonesia, Kabupaten Malinau lakukan pemilihan RT serentak

berita-beritadotcom: Senin (30/05/2016) pagi, sejak pukul 07.30 wita, ribuan warga kabupaten Malinau,Kalimantan Utara, warga datang ke tps untuk mengikuti tahapan pemilihan umum 378 ketua rukun tetangga (RT) secara  langsung dan serentak .Pelaksanaan pemilihan umum  yang tersebar di 109 desa yang digelar oleh pemerintah  kabupaten Malinau ini, warga diajak memilih ketua rt yang baru dilingkungan mereka secara rahasia. dengan hanya memilih ...

Selanjutnya

Kep. Riau

Dua anggota TNI di Batam memang lindungi penimbunan BBM

News image

berita-beritadotcom: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim investigasi gabungan kasus bentrok antara dua satuan saat penggerebekan gudang penimbunan BBM di Batam, Kepulauan Riau. Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dengan didampingi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie, Passuspom Mabes TNI Mayjen TNI Maliki Mift, S.I.P, M.H. selaku Ketua Tim Investigasi, dan Br...

Selanjutnya

Kalimantan Barat

Ini kata Panglima TNI soal kesejahteraan di perbatasan

News image

berita-beritadotcom (Pontianak, Kalimantan Barat): Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Ka...

Selanjutnya

Kalimantan Selatan

4 warga Banjarmasin tewas minum Miras oplosan

News image

berita-beritadotcom (Banjarmasin, Kalimantan Selatan): Korban meninggal dunia akibat menenggak minuman keras (Miras) oplosan di Pasar Batuah Banjarmasin terus bertambah, yakni semula tiga orang dan kini menjadi empat orang. Kepala Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur, Kompol Wildan Albert Sik, di Banjarmasin, mengatakan hingga saat ini sudah empat orang yang meninggal dunia akibat minuman keras oplosan itu. Sebelumnya,korban yang dikabarkan tewas akibat minuman keras op...

Selanjutnya

Sulawesi Utara

XL salurkan SMS donasi banjir bagi masyarakat Manado dan Bekasi

berita-beritadotcom (Surabaya, Jawa Timur): Banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada awal 2014 telah membangkitkan kepedulian masyarakat luas, termasuk pelanggan XL. Melalui program SMS Donasi yang dibuka pada 17-31 Januari, telah terkumpul Rp. 278,130 juta yang telah disalurkan kepada korban banjir di sejumlah wilayah, antara lain di Manado dan Bekasi. Untuk Manado, donasi ini untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas ...

Selanjutnya

Sulawesi Tengah

Kasal gendong Balita, masyarakat Palu rindukan TNI AL

News image

berita-beritadotcom (Palu, Sulawesi Tengah):  Baru saja dua hari usai  digelarnya puncak peringatan Hari Nusantara (Harnus) 2013 di Anjungan Pantai Talise, tak sedikit masyarakat Palu yang terlihat bergerombol di beberapa sudut jalan yang berada di sepanjang Pantai Talise, Palu, Sulteng, sembari  mengelu-elukan Kepala Staf Angkatan laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio, maupun para prajurit TNI Angkatan Laut yang telah sukses dalam me...

Selanjutnya

Sulawesi Selatan

Jumat ini simulasi CAT di Unhas Makassar

berita-beritadotcom : Putaran kelima simulasi computer assisted test (CAT) akan dilakukan Kementerian PANRB di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat ini (18/7/2014). Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah yang akan menyelenggarakan tes kompetensi dasar (TKD) Aparatur Sipil Negara, khususnya CPNS dengan sistem CAT.Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, untuk memberikan penjelasan terkait dengan seleksi ...

Selanjutnya

Sulawesi Barat

China Investasi Rp 1,2 Triliun di Sulawesi Barat

berita2.com (Mamuju, Sulawesi Barat): Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat, Harry Warganegara mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan BUMD Sulbar telah menandatangani kerja sama dengan investor China PT China Geogchoubou Group Company (CGGC).Ia mengatakan, di bawah kesepakatan itu PT CGGC bersedia mengucurkan dana sekitar Rp22 triliun untuk pembangunan tiga mega proyek infrastruktur di Sulawesi Barat di mana provinsi ...

Selanjutnya

Maluku

Penipuan CPNS di Maluku terbongkar

berita-beritadotcom : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan surat resmi mengenai rencana ataupun jadwal rekruitmen CPNS. Masyarakat diminta tidak mempercayai informasi menyesatkan yang beredar, yang diyakini merupakan penipuan.   Adanya informasi terkait penjadwalan penerimaan CPNS tahun 2016 yang beredar di sejumlah media massa, baik cetak, online maupun media sosial, merupakan ...

Selanjutnya

Maluku Utara

Penculik Yudastira diamuk masa

berita-beritadotcom (Ternate, Maluku Utara): Seorang pria yang diketahui bernama Djamal Aziz, warga Desa Bajo Laluin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Sabtu (1/2/2014) dihakimi warga Kelurahan Kayu Merah. Ia dituding sedang berupaya menculik seorang bocah bernama Yudastira (2,8), warga RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Demikian disiarkan Divisi Humas PolriPeristiwa bermula saat ibu korban melihat ...

Selanjutnya

Papua

Yonif 406/CK Pasang Patok Perbatasan RI-PNG

berita-beritadotcom: Prajurit TNI yang tergabung dalam Batalyon Infantri 406/CK  mendapatkan kepercayaan melaksanakan tugas Pengamanan perbatasan  RI-PNG di sektor utara wilayah Distrik Senggi Provinsi Papua. Satgas Yonif 406/CK memiliki tanggung jawab memasang patok batas RI-PNG sejumlah 13 patok mulai dari MM 4.3 s.d 7.2. diantara ketiga belas patok tersebut baru terpatroli 4 patok oleh Satgas yang lama yaitu Patok MM 4.3, Patok ...

Selanjutnya

Papua Barat

Panglima TNI sidak Batalyon Infanteri 752 Papua Barat

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiharta, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dan Danrem Sorong Brigjen TNI Djoko Subandrio melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Batalyon Infanteri (Yonif) 752/Vira Yudha Sakti ya...

Selanjutnya

Berita Terkait