berita-beritadotcom (Kefamenanu, NTT): Sedikitnya 15 ribu warga masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT menikmati bantuan lampu super hemat energy (Sehen) yang telah didistribusikan oleh PLN sebelumnya.

Pendistribusian lampu super hemat energy tersebut di prioritaskan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang garis perbatasan RI-RDTL, seperti Desa Haumeni-ana, desa Napan, Desa Tes, Desa Inbate, Desa nainaban dan  Desa Buk .

“Saat ini 2.500 unit lampu sehen sudah kami distribusi dan langsung pasang di rumah warga, dengan dipasangnya lampu sehen ini, warga tidak lagi keluar duit beli solar dan bensin untuk hidupkan genzet.”tutur Taufig Anang, Manajer PLN Rayon Kefamenanu, Jumat, (27/04).

Selain prioritas Desa sepanjang garis Perbatasan, pendistribusian lampu sehen juga sudah menjangkau 61 desa yang belum tersentuh jaringan listrik, dengan jumlah pelanggan sebanyak 15 ribu. Anang menambahkan, Syarat untuk menjadi pelanggan lampu sehen, mudah saja, cukup menabung Rp. 300.000 pada bank NTT lalu barangnya dipasang.

”Uang tabungan itu kita akan potong setiap bulan sebesar Rp.35.000, anggap saja mereka juga membayar rekening sama dengan pelanggan lainnya yang membayar rekening listrik setiap bulan, mereka juga sudah terdaftar sebagai pelanggan PLN dengan sendirinya.”Jelas Anang.     

Yakobus  Asuat, mantan kepala Desa haumeni-ana, tinggal persis berbatasan darat langsung dengan Negara Timor leste menyambut gembira pendistribusian tersebut.

”Sejak Indonesia Merdeka, bahkan Negara timor Leste merdeka, baru saat ini kami mengalami terang di malam hari,  sebelumnya kami gelap, di seberang (Timor Leste-red)sudah terang,   Saat ini kami merasa senang dan tenang.” Tutur Yakobus di Kefamenanu, Jumat sore tadi.  (sebe)

berita-beritadotcom (Kefamenanu.NTT): Tarik ulur rencana eksekusi putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap yang belum dilaksanakan pihak KPUD setampat, mendapat tanggapan serius dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Sarah Lary Mboik.

Mboik meminta kepada Presiden SBY, Mensesneg, untuk tidak bermain-main dengan hukum. jika hal ini kemudian dapat dianulir melalui proses lobi, hal itu akan menjadi preseden buruk terhadap hukum di republik ini. Begitu juga SBY selaku Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan di Rebublik ini.

Tanggapan itu diungkapkan Sarah di saat berada di Kefamenanu menyusul, sejumlah anggota KPUD TTU dan Juga KPU NTT sedang melakukan lobi khusus dengan Presiden maupun Mensesneg dan Mendagri soal eksekusi dua Produk KPUD itu.

”SBY selaku Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan di Rebublik ini apabila tidak konsisten menjalankan keputusan hukum, maka akan menjadi tanda tanya dan lelucon bagi negara lain atas keputusan hukum yang tidak dijalankan.”Tegas Sarah lary Mboik, di Kefamenanu, jumat,(27/04)

Menurut Mboik, sesuai hasil pengamatannya banyak kekuatiran masyarakat Timor Tengah Utara umumnya memberiksan kecenderungan berpikir bahwa dalam hubungan dengan kasus ini, Gubernur dan KPU berada pada posisi lain sedangkan masyarakat berada pada posisi lain, perlu diketahui Frans Leburaya bukan Gubernurnya Partai tetapi seorang Leburaya adalah perpanjangan tangan rakyat NTT.

Seharusnya dituntut mampu menmpatkan diri sebagai representasi rakyat dan pimpinan partai."Jangan setiap masalah dalam mengintervensi tidak tau menempatkan diri, mana momennya sebagai Gubernur dan dimana dia harus bertindak sebagai Pimpinan Partai," tegasnya.

Lanjutnya, Ini menjadi satu kesalahan fatal yang berimplikasi pada kerugian banyak pihak, baik materi maupun non materi, bahkan berpotensi terjadi konflik horinsontal antara masyarakat,sehingga pernyataan gubernur dan KPU itu untuk hukim dianulirkan atau dilobikan sangat keliru.

Pernyataan Gubernur dan Juru bicara KPU NTT dinilai sebagai orang yang tidak paham peraturan perundang-undangan karena persoalan hukum yang terjadi di TTU bukan persoalan administrasi sehingga dapat dilakukan dengan lobi-lobi seperti yang dilakukan Gubernur, KPU NTT dan KPU TTU.

Mboik meminta kepada lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Kupang yang memiliki kewenangan dalam mengeksekusi dua produk hasil KPUD yakni SK 18 dan 19 untuk segera dilakukan eksekusi berdasarkan perintah Presiden.

Menurutnya, persoalan yang digulirkan oleh para elit dalam kasus ini, tentunya mereka tidak merasakan dampak sosial seperti yang dirasakan masyarakat kecil. bagi para elit akan merasa terlindungi oleh aparat namun sangat memprihatinkan adalah masyarakat kecil. karena dalam setiap Pilkada konflik sering terjadi antara masa yang pro dan kontra.(sebe)

berita-beritadotcom (Kefamenanu, NTT): Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Gatot Supriyanto, SH. M.Hum kembali mempertegas surat dari Presiden SBY tanggal 5 April 2012,  tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui suratnya dengan nomor: W3.TUN3/270/HK.06/IV/2012 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah timor tengah utara,  tertanggal 23 April 2012.

Dalam surat tersebut, ditegaskan,  karena putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka diperintahkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Timor Tengah Utara untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Yosep Ellu,SH , Kuasa hukum dari Ferdy Meol mengatakan saat ini tidak ada pilihan lain lagi oleh KPUD untuk mengelak dan tidak mau melaksanakan eksekusi SK 18 dan 19 sebab semua lembaga peradilan kita sama sama tempuh tetapi mereka tetap kalah.

”Sekarang sudah ada lagi surat penegasan dari TUN Kupang untuk segera laksanakan eksekusi putusan itu, Kita liat nanti sikap KPUD, apakah akan laksanakan atau masih konsultasi lagi.” Jelas Yoseph.

Dihubungi secara terpisah,Paulus Modok,  menilai sikap KPUD TTU terkesan  mempunyai ketakutan lain, bila SK KPUD nomor 18 dan 19 itu tentang penetapan nomor urut serta penepatan nama pasangan calon bupati itu dieksekusi.

”Ada apa dibalik ketakutan itu sehingga terus menghindar dengan cara terus berfoya-foya di Jakarta saat ini, bila tidak segera laksanakan eksekusi itu, maka masyarakat pencari kebenaran dan keadilan yang akan bergerak.”Ancam  mantan Juru bicara KPUD TTU periode 2003-2008 itu.

Modok menuding KPUD selama ini sebagai biang dari semua kekisruhan politik di wilayah Timor Tengah Utara saat ini. Sedangkan terkait rencana eksekusi putusan yang akan diawasi langsund oleh pengadilan TUN Kupang, salah satu dari lima orang anggota KPUD TTU belum berhasil dikonfirmasi karena masih berada di Jakarta sejak sepekan yang lalu. (sebe)

berita-beritadotcom (Kefamenanu, NTT): Surat yang dikeluarkan melalui Mensesneg yang sifatnya segera melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksaan kepada presiden, bukan sebaliknya yang dilakukan KPU dengan melakukan sanggahan, pendapat, atau konsultasi kepada Presiden.

Yang dibutuhkan Presiden adalah laporan hasil pelaksanaan eksekusi, sehingga dalam pelaksanaan yang harus dilakukan oleh KPU adalah menandatangani berita acara pelaksanaan eksekusi yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach), yakni mencabut SK 18 dan 19.

“Jadi dengan sengaja mengulur-ulur waktu eksekusi, saya menilai KPUD sengaja melawan perintah Presiden.”Jelas Yosep Ellu, Kuasa Hukum Ferdey meol, di Kefamenanu, Kamis, (26/04)

Menurut Ellu,s ecara hirarki kelembagaan, KPU NTT harusnya bertindak profesional dan menindak tegas sikap KPU TTU yang mengulur-ulur waktu eksekusi dengan mengacu pada perintah Presiden sebagaimana yang tertuang dalam surat perintah eksekusi yang dikeluarkan melalui Mensesneg serta lebih dari itu KPU harus menerapkan kode etik yang berlaku secara kelembagaan. bukan sebaliknya gencar melindungi.

Sementara itu, mantan ketua Panwaslu Timor tengah Utara (TTU) menuding Komisi Pemilihan Umum Daerah TTU sedang bermain mata dengan pihak tertentu.

“Sebenarnya saat itu KPUD tidak usah capek capek buang waktu dan gunakan uang rakyat TTU untuk berperkara, jelas dan terang benderang bagi kita kalau dalam pemilukada TTU, KPUD tidak netral dan ada pihak yang bermain mata dengan KPUD”.Kata Fiktor Manbait.

Menurutnya, sekarang saatnya rakyat Timor Tengah Utara dengan cara yang santun dan bermartabat dan sesuai dengan aturan hukum menuntut pihak pihak yang bertanggungjawab ata putusan TUN untuk menegakan hukum.

Terpisah Ketua Fraksi Demokrat TTU, John Salem, menanggapi polemik kisruh Pilkada TTU, mengatakan tidak ada alasan bagi tergugat (KPUD-red) untuk tidak melaksanakan perintah Presiden untuk melaksanakan putusan MA R.I. menurutnya dalam berdemokrasi perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar, namun menjadi tidak wajar jika esensi putusan hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap dipolemikkan. karena konteks dan konten surat presiden melalui Mensesneg adalah memerintahkan untuk melaksanakan putusan bukan menyoal tentang implikasi pelaksanaan putusan. (sebe)