press release/siaran pers kirim ke rilis@berita2.com

berita2.com Jumat, 23 Juni 2017

You are here: Home Artikel

Artikel

Izin Perkawinan dan Peceraian PNS

E-mail Cetak PDF

Perkawinan, adalah ikatan lahir bathin, antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan). 

Perkawinan, adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan kepercayaan, dan tiap-tiap perkawinan di catat, menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena, Perkawinan itu, merupakan ikatan lahir bathin, antara suami istri, dengan tujuan membina keluarga yang bahagia. Maka beristri lebih dari satu orang, dan perceraian sejauh mungkin harus di hindarkan, dan hanya dapat dilakukan dalam hal yang sangat terpaksa. 

Untuk perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), di atur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Peceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

PNS, yang melangsungkan perkawinan pertama, maka ia wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), melalui atasannya, dalam waktu selambat-lambatnya 1 tahun, setelah perkawinan itu dilangsungkan, baik Pegawai yang melangsungkan perkawinan dalam status Bujangan/Gadis, maupun Duda/Janda. 

PNS, yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu, dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Permintaan untuk memperoleh izin itu, di ajukan secara tertulis dengan mencantumkan secara lengkap, tentang alasan yang mendasari permintaan izin perceraiannya. 

Bagi PNS Pria, yang akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Sedangkan bagi PNS Wanita, tidak di izinkan menjadi istri Kedua/Ketiga/Keempat dari Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil Wanita, yang akan menjadi istri Kedua/Ketiga/Keempat dari PNS, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri Kedua/Ketiga/Keempat wajib memberikan pertimbangan, dan menerangkan kepada Pejabat melalui saluran hirarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 bulan, terhitung mulai tanggal menerima permintaan izin dimaksud. 

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian, wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang di kemukakan dalam surat permintaan izin, dan pertimbangan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. Apabila alasan-alasan, dan syarat-syarat yang di kemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat itu harus meminta keterangan tambahan dari Istri/Suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu, atau dari pihak lain yang di pandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung, untuk di beri nasehat. Izin untuk bercerai, karena alasan istri mendapat cacat badan, atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak dapat di berikan oleh Pejabat. 

PNS, hanya dapat melakukan perceraian, apabila ada alasan yang sah, yaitu sebagai berikut: (1). Salah satu pihak, berbuat zinah. Salah satu pihak,menjadi pemabuk, pemadat atau pejudi yang sukar di sembuhkan; (2). Salah satu pihak, meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang di sahkan oleh Pejabat yang berwajib,serendah-rendahnya Camat; (3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara5 tahun, atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus, setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; (4). Salah satu pihak melakukan kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan Visum et Repertum(VeR) dari Dokter Pemerintah, (VeR, ini adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter dalam ilmu kedokteran forensik, atas permintaan Penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati, ataupun bagian atau di duga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan Pro Yustitia; dan (5).Antara suami dan istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang di sahkan oleh Pejabat yang berwajib,serendah-rendahnya Camat.

Izin untuk bercerai, tidak dapat diberikan oleh Pejabat, yaitu apabila; (1).Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; (2). Bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; (3). Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; (4).Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria,maka ia wajib menyerahkan sebahagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Pembagian gaji tersebut, adalah 1/3 (sepertiga) untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan; 1/3 (sepertiga) untuk bekas istrinya; dan 1/3 (sepertiga) untuk anak-anaknya. (5). Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil Pria kepada bekas istrinya, ialah 1/2 (setengah) dari gajinya. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, kecuali istri meminta cerai karena di madu.
Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gajinya dari bekas suaminya menjadi hapus, terhitung mulai ia kawin lagi. Izin untuk beristri lebih dari seorang, hanya dapat diberikan olehPejabat, apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif,dan ketiga syarat kumulatif, yaitu; (1).Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2). Istri mendapat cacat badan, atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (3).Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Syarat kumulatif itu, adalah: (1). Ada persetujuan tertulis dari Istri; (2).Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, mempunyai penghasilan yang cukup, untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pajak Penghasilan; (3). Ada jaminan dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Izin untuk beristri lebih dari seorang,tidak dapat diberikan oleh Pejabat, apabila: (1). Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang di anut PNS yang bersangkutan; (2). Tidak memenuhi salah satu syarat alternatif, dan ketiga syarat kumulatif; (3).Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4).Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan (5). Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
Izin bagi PNS Wanita, yang menjadi istri Kedua/Ketiga/Keempat, bukan hanya dapat diberikan Pejabat, yakni apabila:(1). Ada persetujuan tertulis dari Istri,bakal Suami; (2). Bakal Suami,mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang Istri, dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pajak Penghasilan; (3). Ada jaminan tertulis dari bakal Suami, bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
Izin untuk PNS Wanita, untuk menjadiistri Kedua/Ketiga/Keempat tidak dapat diberikan oleh Pejabat, apabila: (1).Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang di anut oleh Pegawai Negeri Sipil Wanita yang bersangkutan, atau bakal Suaminya: (1). Tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan; (2).Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3). Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas dinas.
PNS, dapat di jatuhi hukuman disiplin,berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila: (1).Melakukan perceraian, tanpa memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat; (2). Beristri lebih dari seorang,tanpa memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat; (3). Menjadi istri Kedua/Ketiga/Keempat dari Pegawai Negeri Sipil; (4). Menjadi istri Kedua/Ketiga/Keempat dari Pria yang bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat; (5). Melakukan hidup bersama dengan Pria/Wanita di luar ikatan perkawinan yang sah, dan setelah di peringatkan secara tertulis oleh Pejabat, tidak menghentikan perbuatan hidup bersama itu.
Berdasarkan data dari kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) PemerintahKota Jambi, maka diperoleh keterangan sebagai berikut; (1). Jumlah Permohonan yang mengajukan perceraian tahun 2014sebanyak 37 orang; (2). Yang di setujui/di beri izin, yakni 19 orang; (3). Rujuk kembali, hanya 1 orang; (4). Batal (meninggal dunia) 1 orang; dan (5). Yangmasih dalam proses perceraian, yaitu 16 orang.
Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan dari kantor InspektoratKota Jambi, dan di buktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan, dan di sahkan oleh Camat,yang menyatakan bahwa suami istri tersebut, bertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka permohonannya dapat di setujui oleh Pejabat (Kepala Daerah). Sedangkan permohonan yang tidak dapat di setujui oleh Pejabat (Kepala Daerah), yakniapabila suami istri tersebut, berpisah kurang dari 2 tahun.
Dari jumlah yang di setujui sesuai dengan saran, dari hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kota Jambi, maka ditemui oleh penulis bahwa hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa belum lengkap tentang pembagian penghasilan, yakni berupa gaji kepada istri yang diceraikan. Sedangkan hal tersebut,cukup jelas di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
Untuk itu, Penulis menyarankan agar PNS Pria yang mengajukan izin perceraian, sedangkan ia tidak dapat memenuhi ketentuan pembagian gaji yang di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, agar izin perceraiannya tidak dapat diberikan. (Ratumas,SE, penulis adalah Auditor Ahli Madya, sekarang bekerja di kantor Inspektorat Kota Jambi).

Transparansi Pengelolaan Manajemen Keuangan di Sekolah di Intern Instansi Pemerintah

E-mail Cetak PDF

Sekolah, adalah sebuah aktifitas besar yang di dalamnya ada 4 komponen, yang saling berkaitan satu sama lainnya. Keempat komponen yang dimaksud itu, adalah Staf Tata Laksana Administrasi; Staf Teknis Pendidikan, yang juga di dalamnya ada Pejabat Kepala Sekolah (Kepsek), Guru, dan Komite Sekolah (Komsek) sebagai badan independen yang membantu terlaksananya operasional pendidikan; dan Siswa sebagai peserta didik yang bisa di tempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan keempatnya harus sinergis, karena kebutuhan akan pendidikan demikian tinggi, tentulah harus dihadapi dengan kesiapan yang optimal, semata-mata demi kebutuhan anak didik.
Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu Sekolah, agar menjadi sekolah yang dapat mencetak anak didik yang baik, adalah dari segi keuangan. Manajemen Keuangan Sekolah (MKS), sangat penting hubungannya dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Ada beragam sumber dana yang dimiliki oleh suatu Sekolah, baik dari Pemerintah maupun pihak lain. Ketika dana masyarakat, atau dana Pihak Ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang profesional, dan jujur. Pengelolaan keuangan secara umum, sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Hanya kadar substansi pelaksanaannya saja yang beragam, antara sekolah yang satu dengan yang lainnya.
Adanya keragaman ini, bergantung kepada besar kecilnya tiap sekolah, letak sekolah, dan julukan sekolah. Pada sekolah-sekolah biasa, yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, pengelolaan keuangannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada sekolah-sekolah biasa, yang daya dukung masyarakatnya besar, dan bahkan mungkin sangat besar, tentu saja pengelolaan keuangannya cenderung menjadi lebih rumit. Kecenderungan ini, dilakukan karena Sekolah harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.
Dilatar belakangi oleh permasalahan tersebut di atas, Penulis membahas tentang Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah, yang menjadi permasalahan dan telah menimbulkan sorotan dengan berbagai pertanyaan hingga sekarang ini, yaitu adalah; (1). Apakah pengertian Manajemen Keuangan Sekolah (MKS)?; (2). Bagaimanakah Proses Pengelolaan Keuangan di Sekolah?; (3). Dari manakah Sumber-sumber KeuanganSekolah itu?; (4). Bagaimanakah Penyusunan RAPBS Sekolah (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) yang baik?; (5). Bagaimanakah Pengelolaan Anggaran Sekolah?; (6). Kemanakah Keuangan Sekolah dipertanggung jawabkan?; (7). Bagaimana Pengelolaan Manajemen Keuangan di Sekolah?
Sebelum membahas lebih jauh soal Sistem Pengelolaan Manajemen Keuangan di Sekolah, maka Penulis mencoba memberikan pemahaman tentang apa itu pengertian Manajemen Keuangan. Manajemen keuangan, merupakan salah satu substansi manajemen sekolah, yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di Sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan; pengorganisasian; pengarahan; pengkoordinasian; pengawasan; atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan, yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggung jawaban.
Manajemen keuangan, merupakan tindakkan pengurusan/ketata usahaan keuangan yang meliputi: pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan  Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktifitas mengatur keuangan sekolah, mulai dari perencanaan; pembukuan; pembelanjaan; pengawasan; dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Sumber keuangan, dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas 3 sumber, yakni; (1). Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah (pemda), maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus, dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; (2). Orang tua, atau peserta didik; (3). Masyarakat, baik yang mengikat, maupun yang tidak mengikat.
Berkaitan dengan peneriman keuangan dari orang tua dan masyarakat ini, telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) perubahan atas penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, bahwa karena keterbatasan kemampuan Pemerintah, dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran, meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.
Yang di maksud dengan Biaya Rutin, adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru, dan non guru), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara Biaya Pembangunan, misalnya, biaya pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang inventaris.
Dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik, dan teliti mulai dari tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Adapun komponen utama manajemen keuangan tersebut, antara lain meliputi: (1). Prosedur anggaran; (2). Prosedur akuntansi keuangan; (3). Pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian; (4). Prosedur investasi; dan (5). Prosedur pemeriksaan.
Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut “azas pemisahan tugas” antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator, adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakkan yang mengakibatkan penerimaan, dan pengeluaran anggaran. Ordonator, adalah Pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran, atas segala tindakkan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun Bendaharawan, adalah Pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang, atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang, serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggung jawaban.
Kepala Sekolah (Kepsek) dalam hal ini, sebagai Manajer Sekolah, berfungsi sebagai Otorisator, dan juga dilimpahi fungsi Ordonator, untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan, karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Bendaharawan, disamping mempunyai fungsi-fungsi Bendaharawan, juga dilimpahi fungsi Ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.
Adapun prinsip-prinsip manajemen keuangan itu sendiri, yakni; (1).Transparansi. Transparan, berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen, berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan, berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya; rincian penggunaan; dan pertanggung jawabannya harus jelas. Sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan, dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal-balik antara Pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Beberapa informasi keuangan, yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa itu, yakni misalnya Rencana Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru, atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu, dapat dengan mudah mendapatkannya dan mengetahuinya. Orang tua siswa, bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari para orang tua siswa tersebut, dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini, menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap Sekolah.
(2).  Akuntabilitas. Akuntabilitas, adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain. Karena kualitas performansinya, dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan, berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggung jawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat, dan Pemerintah. Ada 3 pilar utama, yang menjadi pra-syarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu; (a). Adanya transparansi para penyelenggara sekolah, dengan menerima masukan dan mengikut sertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah; (b). Adanya standar kinerja di setiap institusi, yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya; (c). Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif, dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah, dan pelayanan yang cepat.
(3).  Efektifitas. Efektif sering kali diartikan, sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; dan (4). Efisiensi. Sedangkan efisiensi, berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisiensi, adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output), atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yakni; (a). Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Kegiatan dapat dikatakan efisien, kalau penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang sekecil-kecilnya, dapat mencapai hasil yang ditetapkan. (b). Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien, kalau dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tertentu memberikan hasil yang sebanyak-banyaknya, baik kuantitas maupun kualitasnya.
Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah; (1). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah; (2). Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah; dan (3). Meminimalkan penyalah gunaan anggaran sekolah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreatifitas Kepala Sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan Bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan, serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, adapun tujuan utama manajemen keuangan, adalah: (1). Menjamin agar dana yang tersedia, dipergunakan untuk kegiatan harian sekolah, dan menggunakan kelebihan dana untuk di investasikan kembali; (2). Memelihara barang-barang (aset) sekolah; (3). Menjaga agar peraturan-peraturan, serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang, diketahui dan dilaksanakan.
Manajemen Keuangan Sekolah (MKS). Setiap unit kerja, selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian pula Sekolah. Persoalan yang menyangkut keuangan sekolah, pada garis besarnya berkisar pada; uang kesejahteraan personil, dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan sekolah, seperti perbaikan sarana dan sebagainya. Di bawah ini, Penulis kemukakan beberapa instrumen (format-format) yang mencerminkan adanya kegiatan Manajemen Keuangan Sekolah tersebut, antara lain; (1). Manajemen keuangan yang berasal dari negara (Pemerintah). Yang di maksud keuangan dari Negara ini, ialah meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru, dan belanja barang. Untuk pertanggung jawaban uang tersebut, maka diperlukan beberapa format sebagi berikut: (a). Membuat usulan RAPBD (Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) bidang pendidikan untuk satu tahun anggaran; (b). Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), dan Tambah Uang (TU), dan (c). Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
(2). Lain-lain. Sudah menjadi hal yang umum, bahwa Guru atau Karyawan, sering mempunyai sangkut-paut tersendiri, dalam hal keuangan terutama gaji. Dalam hubungan ini, misalnya kegiatan arisan di sekolah, koperasi antar guru, dan lain-lain. Oleh karenanya, Kepala Sekolah (Kepsek), sebagai Pemimpin Lembaga Pendidikan, wajib mengetahui dengan jelas berapa gaji bersih yang diterima oleh anak buahnya, usaha pembinaan kesejahteraan pegawai kiranya perlu diperhatikan berdasarkan data tersebut. Maka penyusunannya, hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut; (a). Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan; (b). Menyusun rencana, berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya; (c). Menentukan program kerja, dan rincian program; (d). Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program; (e). Menghitung dana yang dibutuhkan; dan (f). Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana.
Adapun Sumber-sumber Keuangan di Sekolah, antara lain berasal dari; (1). Dana dari Pemerintah. Dana dari Pemerintah ini, disediakan melalui jalur: Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK), yang di alokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini, lazim disebut juga Dana Rutin. Besarnya dana yang di alokasikan di dalam DIK itu, biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa (tingkat SD (kelas I, II, III, IV, V dan VI), dan SMP/SMA/SMK (kelas I, II dan III)). Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran, sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK tersebut. Pengeluaran dan pertanggung jawaban atas pemanfaatan Dana Rutin (DIK) ini, harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, Pemerintah sekarang juga memberikan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Dana BOS ini, diberikan secara berkala, yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.
(2). Dana dari Masyarakat. Dana ini, biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat di Sekolah, yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut, merupakan wujud dari kepeduliannya. Karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan dunia pendidikan. Dana yang berasal dari kepedulian masyarakat ini, ada yang diterima dari Perorangan, dari suatu Organisasi, dari Yayasan, ataupun dari Badan Usaha baik milik Pemerintah, seperti BUMN (Badan Usaha Milik Negara)/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) maupun milik Swasta.
(3). Dana dari para Alumni. Bantuan dari para Alumni Sekolah ini, biasanya sumbangan mereka tersebut, untuk membantu peningkatan mutu sekolah, dan tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya, buku-buku, alat dan perlengkapan belajar, dan lain sebagainya). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah, dari para alumni tersebut, adalah merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka, yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolahnya. Dana ini pun, ada yang diterima langsung dari para Alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni sekolah. (4). Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah. Ada beberapa sekolah, yang mengadakan kegiatan usaha, untuk mendapatkan dana. Dana ini, merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah, yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh Staf Sekolah, atau para Siswa, seperti misalnya koperasi, kantin sekolah, dan sebagainya.
Pengelolaan akan dianggap efektif, apabila merujuk pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), untuk satu tahun pelajaran. Para Kepala Sekolah (Kepsek), bersama semua pemegang peran di Sekolah, pada umumnya menempuh langkah-langkah, sebagai berikut; (1). Merancang suatu program sekolah yang ideal, untuk mencapai tujuan yang di inginkan, pada tahun pelajaran yang bersangkutan; (2). Melakukan inventarisasi semua kegiatan, dan menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang; (3). Melakukan peninjauan ulang atas program awal, berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat di himpun; (4). Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan; (5). Melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia, untuk masing-masing kegiatan (sumber Depdiknas, 2000: 178-179); (6). Menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap Sekolah; dan (7). Pengesahan dokumen RAPBS Sekolah (Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) oleh instansi yang berwenang.
Dengan tersedianya dokumen tertulis, mengenai RAPBS Sekolah (Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) tersebut, maka Kepala Sekolah dapat mengkomunikasikannya secara terbuka kepada semua pihak yang memerlukan. Sumber dana yang tersedia di dalam RAPBS ini, benar-benar di manfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan Manajemen Operasional Sekolah pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Pada umumnya, semua pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah tersebut, mencakup 5 kategori pembiayaan, yaitu sebagai berikut; (1). Pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana/prasarana pendidikan; (2). Peningkatan kegiatan, dan Proses Belajar Mengajar (PBM); (3). Peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan; (4). Dukungan biaya kegiatan sekolah, dan peningkatan personil; dan (5). Kegiatan rumah tangga sekolah.
Dana yang tersedia di dalam RAPBS kali ini, dapat sekaligus mencakup kegiatan untuk pengembangan sekolah bersangkutan. Namun demikian, dana untuk keperluan pengembangan sekolah, juga dapat disediakan secara khusus, sebagai tambahan dari RAPBS yang telah disusun. Untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang telah di programkan sekolah, dalam satu tahun pelajaran itu, maka diperlukan tersedianya sejumlah dana tertentu pula. Berapa besarnya dana yang diperlukan oleh sekolah, agar tujuan itu dapat dicapai, telah dihitung secara cermat oleh setiap Sekolah, melalui penyusunan RAPBS. Apabila jumlah dana yang diperlukan pada satu tahun pelajaran, dibagi dengan jumlah semua siswa (SD kelas I, II, III, IV, V dan VI), dan (SMP/SMA/SMK kelas I, II dan III) di sekolah itu, maka akan ditemukan Satuan Harga Per-Siswa (SHPS). Jumlah dana yang diperlukan oleh setiap Sekolah, sangat beragam. Jumlah siswa pada setiap sekolah pun berbeda-beda. Oleh karena itu SHPS, pada masing-masing sekolah dengan sendirinya akan berbeda pula. Meskipun demikian, sebenarnya harus ada suatu patokan SHPS, minimal agar suatu mutu pendidikan tertentu, dapat dicapai secara nasional.
Penyusunan RAPBS Sekolah. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah, dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS ini, meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran; materi kelas; pengembangan profesi guru; renovasi bangunan sekolah; pemeliharaan; buku; meja; dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut, harus melibatkan Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Staf TU, dan Komunitas Sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah, dengan memastikan bahwa alokasi anggaran, bisa memenuhi kebutuhan Sekolah secara optimal.
Pada prinsipnya Penyusunan RAPBS Sekolah, antara lain; (a). RAPBS harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan; (b). RAPBS Sekolah, harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas, dan dipajang di tempat terbuka di Sekolah; (c). Dalam menyusun RAPBS, sekolah sebaiknya secara saksama memprioritaskan pembelanjaan dana, sejalan dengan rencana pengembangan Sekolah.
Adapun proses Penyusunan RAPBS Sekolah itu, yakni meliputi; (1). Menggunakan tujuan Jangka Menengah, dan tujuan Jangka Pendek yang ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah; (2). Menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu, dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya; (3). Menyelesaikan analisis kebutuhan; (4). Memprioritaskan kebutuhan; dan (5). Mengonsultasikan rencana aksi yang ditunjukkan/dipaparkan dalam Rencana Pengembangan Sekolah; (6). Mengidentifikasi, dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan; (7). Menggambarkan rincian (waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, pelaporan, dan sebagainya), dan sekaligus mengawasi, serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan, menuju tahap penerapan, hingga evaluasi.
Pertanggung jawaban Keuangan Sekolah. Kepala Sekolah (Kepsek), wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan, terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran Keuangan Sekolah. Pengevaluasian, dilakukan setiap tri wulan (per tigas bulan sekali), atau per semester (per enam bulan). Dana yang digunakan tersebut, akan dipertanggung jawabkan kepada sumber dana. Jika dana tersebut, diperoleh dari orang tua siswa, maka dana tersebut akan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Sekolah kepada Orang Tua Siswa. Begitu pula sebaliknya, jika dana tersebut bersumber dari Pemerintah, maka akan dipertanggung jawabkan kepada Pemerintah, baik yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Pada dasarnya, setiap sekolah sudah menyelenggarakan sistem pengelolaan yang baik. Akan tetapi, sistem yang efektif kurang dilaksanakan. Ketidak disiplinan dalam penggunaan anggaran, serta Pemimpin yang boros, selalu menjadi fenomena tersendiri. Untuk itu, maka diperlukan kepemimpinan dan manajemen pengelolaan yang efektif, menuju keseimbangan, antara sistem yang ada dalam mendistribusikan sumber dana pendidikan. Melihat berbagai hal dan berbagai permasalahan dalam Sistem Pengelolaan Manajemen Keuangan Sekolah tersebut di atas, maka Penulis sebagai APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) menyarankan masalah keuangan sekolah ini, harus dipecahkan secara bersama. Jika kita ingin mendapatkan peluang yang maksimal, bagi Sekolah agar dapat berkembang. Salah satunya adalah, membuat usaha dan pendanaan yang mandiri, yang merupakan cara pemecahan yang sangat hakiki bagi setiap Sekolah yang benar-benar ingin berkembang. Jika berkaitan dengan masalah keuangan, maka sebaiknya digunakan Sistem Manajemen Terbuka. Dengan sistem manajemen terbuka inilah, maka semua keadaan sekolah, baik atau buruk bisa diketahui oleh siapa saja. (disampaikan oleh Ratumas Atika,SE, Penulis tinggal di Kota Jambi, dan saat ini bekerja sebagai Auditor Ahli Madya di Kantor Inspektorat Kota Jambi).

Peran Fungsi Pengawas Intern Instansi Pemerintah

E-mail Cetak PDF

Sebagaimana kita ketahui, upaya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) telah banyak dilakukan, dan selalu menjadi agenda utama Pemerintah, dan harapan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi dan Kota Jambi khususnya. Karena kita ketahui bersama, hasil yang dicapai belum memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia sampai sekarang ini.
Dari aspek tugas pengawasan, dikenal dengan adanya Pengawasan Fungsional (Wasnal), Pengawasan Melekat (Waskat), dan Pengawasan Masyarakat (Wasmat). Untuk lebih jelasnya, maka penulis akan bahas satu-persatu tentang aspek tugas pengawasan yang dilakukan seorang Auditor Internal (AI), baik itu pengawasan fungsional (wasnal), pengawasan melekat (waskat), dan pengawasan masyarakat (wasmat) seperti tersebut diatas tadi.
Pengawas Fungsional (Wasnal), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas secara fungsional, baik itu berasal dari intern Instansi Pemerintah, maupun dari eksternal Lembaga Pemerintah yang dilaksanakan terhadap kegiatan program pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disini biasa kita kenal, dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dan mulai dari atasannya langsung. Sedangkan Badan Pengawas di daerah, biasa dikenal dengan nama Inspektorat di tingkat pemerintah propinsi, pemerintahan kabupaten dan kota. Inspektorat Jenderal (Itjen) di tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah.
Selanjutnya di tingkat Lembaga Tinggi Negara, dikenal dengan adanya lembaga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yakni sebuah lembaga negara Republik Indonesia, yang sama dan setingkat dengan lembaga negara lainnya, yaitu; Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI); Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Makkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), dan Mahkamah Konstitusi Repulik Indonesia (MK-RI).
Yang terakhir, adalah BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). BPKP ini, adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Pada kondisi sekarang ini, untuk mencapai pengawasan yang kuat dan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Para pimpinan kementerian dan lembaga negara, seperti menteri, kepala daerah baik itu gubernur, bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di Instansi Pemerintah. Pengendalian tersebut, dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana diatur di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
SPIP sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai sehingga tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah. Dengan berpedoman pada Penjelasan atas ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, memberikan amanat proses penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggung jawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
Pengawasan Intern, adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
Sementara Pengawasan Melekat (Waskat), adalah serangkaian kegiatan bersifat sebagai pengendalian secara terus-menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Masyarakat (Wasmat), yakni pengawaan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan, atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan, yakni berupa sumbangan pemikiran, saran, atau keluhan yang bersifat membangun baik secara langsung, maupun melalui buletin/jurnal ilmiah dan opini.
Banyaknya lembaga pengawasan di Indonesia, ternyata tidak berkembang meluas dengan upaya pencegahan dan penindakkan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang terjadi, adalah justru sebaliknya. Dari hari ke hari, jumlah kasus tindak pidana korupsi semakin banyak. Modus operandinya pun semakin sistematis, dan bahkan sampai merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat kita saat ini. Seolah-olah, lembaga pengawas tersebut, tidak bekerja untuk mengatasi terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan penyelenggaraan instansi pemerintahan.
Salah satu faktor utama, yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektifitas peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Kementerian Negara/Lembaga Negara, dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Hal ini sejalan dengan peran Pengawas Intern, untuk mendorong peningkatan efektifitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan tata kelola (governance) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. APIP juga mempunyai tugas, untuk melakukan pembinaan SPIP, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, di dalam Penjelasan dari peraturan pemerintah ini, disebutkan bahwa undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara, yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini, baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisiensi dan efektif.
Penyebab semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, terutama dalam mata rantai birokrasi yang ada di setiap Instansi Pemerintah, yang trendnya pun setiap tahun semakin naik. Salah satu penyebab dominannya, adalah mental “Budaya Feodalisme” yang tumbuh, dan tertanam di tengah masyarakat saat ini, yang imbasnya pun juga merambah di lingkungan birokrasi. Tumbuhnya mental “Budaya Feodalisme” di kalangan birokrat kita, yang dapat dikenali dan pada umumnya, yakni diantaranya; masih melekat di dalam benak para birokrat kita, mental berpikir dengan cara paradigma lama (sudut pandang yang lazimnya) yang memandang bahwa atasan itu harus senantiasa mendapat penghormatan yang lebih tinggi sehingga yang terjadi dalam hal pemberian fasilitas harus dilebihkan “bila perlu mesti bermewah-mewahlah”. Bila dibandingkan dengan keseimbangan fasilitas yang diberikan kepada yang lainnya.
Berikutnya, masih ada mental dan budaya yang tertanam di benak pada umumnya terjadi di lingkungan birokrasi kita, adalah “tabu” untuk mengkoreksi kesalahan pimpinan, dan lain-lain yang sejenisnya, lazim berkembang dan tumbuh di tengah birokrasi pemerintahan saat ini, baik di tingkat Pemerintah Pusat dan di Daerah. Penyebab lainnya, eksistensi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Indonesia yang secara kuantitas jumlahnya cukup tinggi. Namun kompetensi mereka, relatif lebih rendah. Ditambah lagi, segudang permasalahan lainnya yang umum terjadi di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan saat ini, yaitu menempatkan pegawai yang kurang mempertimbangkan “skill” dan kompetensi yang dimilikinya. Hal ini, tentu saja menciptakan suatu masalah besar di dalam lingkup Intern Pemerintah itu sendiri, yaitu banyaknya pengangguran yang terselubung/pengangguran yang tersamar/tersembunyi (disguised unemployment).
Tindak Pidana Korupsi, menurut Prof DR W.F. Wertheim, yang diungkapkan ia dalam bukunya yang terkenal, yakni; “Sociologycal Aspects of Corruption in Southeast Asia” disebutkan dalam kutipan artikelnya, menurutnya dia telah mencoba merumuskan seorang Pejabat itu, dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Apabila ia, menerima hadiah dari seseorang, yang bertujuan mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang menguntungkan si Pemberi hadiah. Batasan lainnya, bahwa korupsi itu, adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga, guna memperkaya dan untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya, menguntungkan orang lain, atau badan yang langsung atau tidak langsung.
Dari batasan-batasan tersebut di atas, dapat diidentifikasikan bahwa secara umum korupsi meliputi; unsur subyek, obyek, keuntungan subyek atau obyek, dan kerugian negara/masyarakat. Akibat lainnya dari tindak pidana korupsi itu, adalah terjadi kerugian negara dalam mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat, dan telah mengalokasikan sejumlah anggaran, baik itu melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Namun anggaran tersebut, justru di korupsinya. Maka ketika hampir dapat dipastikan, tujuan dan cita-cita tidak tercapai. Padahal anggaran telah dikeluarkan oleh Pemerintah, dalam kondisi seperti inilah sudah sangat jelas, bahwa negara telah mengalami kerugian akibat korupsi.
Lebih jauh lagi, perilaku dan mental koruptif yang telah merongrong legitimasi Pemerintah kita, dan hilangnya kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap para Pemimpinnya. Hal ini, sangat wajar sekali karena praktek korupsi sangat bertentangan dengan norma hukum dan etika Pemerintah. Sebersih apa pun Pemimpin di pemerintahan Pusat dan di Daerah, ketika oknum bawahannya berperilaku korup, maka masyarakat akan memberikan cap stempel, pemerintah tersebut korupsi.

Peran Inspektorat Daerah, sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), lebih dituntut untuk berperan. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan “good governance” dan “clean government”. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan di Daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (good governance). Dengan adanya komitmen Pemerintah, untuk mewujudkan good governance, khususnya dalam upaya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) maka kinerja atas penyelenggaraan Organisasi Pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, dan salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
APIP juga mempunyai tugas, untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Peran Inspektorat Daerah, sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maka dituntut untuk berperan dalam mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih dan berwibawa). Inspektorat Daerah, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi, serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan, atau fungsi pelaksanaan.
Sistem Pengendalian Intern dalam PP ini, dilandasi pada pemikiran bahwa SPI melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumberdaya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern, yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggara, dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan SPI. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern, perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumberdaya manusia.
Kejelasan kriteria pengukuran efektifitas, dan perkembangan teknologi informasi, serta dilakukan secara komprehensif. Unsur SPI dalam PP ini, mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara, yang meliputi; (a). Lingkungan Pengendalian. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif, dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat; (b). Penilaian Risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam; (c). Kegiatan Pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu memastikan, bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif, dalam pencapaian tujuan organisasi; (d). Informasi dan Komunikasi. Informasi harus dicatat, dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah, dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu, serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya; dan yang terakhir (e). Pemantauan. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dan waktu ke waktu, dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya, dapat segera ditindak lanjuti.
Pengawasan Intern Pemerintah, merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah, yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sehingga diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas, dan Auditor yang profesional sehingga diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP, melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPAN) Republik Indonesia Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP.
Kode Etik APIP, yang diatur dengan tegas di dalam PermenPAN Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tersebut, diberlakukan bagi; (a). Auditor; dan (b). PNS/Petugas yang diberi tugas oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya. Sementara komponen, yang diatur dengan tegas tentang Kode Etik APIP ini, adalah; (1). Prinsip-prinsip perilaku Auditor; dan (2). Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku Auditor.
Auditor, wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku, yaitu berikut ini; (1). Integritas. Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal; (2).Obyektivitas. Auditor harus menjunjung tinggi ketidak berpihakkan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditi. Auditor APIP, membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri, atau orang lain dalam mengambil keputusan; (3). Kerahasiaan. Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya, dan tidak mengungkapkan informasi tersebut, tanpa otorisasi yang memadai. Kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan; dan (4).Kompetensi. Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
Selanjutnya Auditor, wajib mematuhi aturan perilaku yang terdiri dari empat unsur, yaitu sebagai berikut; (1). Integritas, terdiri dari: (a). Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab, dan bersungguh-sungguh; (b). Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal, yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; (c). Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan, dan mengungkapkan segala hal yang ditemukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku; (d). Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; (e). Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan Profesi APIP, atau organisasi; (f). Menggalang kerja sama yang sehat, diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; (g). Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku sesama auditor.
(2). Obyektifitas, terdiri dari: (a). Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit; (b). Tidak berpatisipasi dalam kegiatan, atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu, atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak, atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan (c). Menolak suatu pemberian dari auditi, yang terkait dengan keputusan, maupun pertimbangan profesionalnya.
(3). Kerahasiaan, terdiri dari: (a). Secara hati-hati menggunakan, dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; (b). Tidak akan menggunakan informasi formasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi, atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir; (4). Kompetensi, yang terdiri dari; (a). Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit; (b). Terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; (c). Menolak untuk melaksanakan tugas, apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.
Dalam hal-hal tertentu, yang menurut pertimbangan profesionalnya. Seorang Auditor, dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu. Permohonan pengecualian atas penerapan Kode Etik tersebut, harus dilakukan secara tertulis. Sebelum Auditor, terlibat dalam kegiatan, atau tindakkan yang dimaksud. Persetujuan untuk tidak menerapkan Kode Etik ini, hanya boleh diberikan oleh Pimpinan APIP. Auditor APIP, yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Pimpinan APIP, atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi (BKP). Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik (KE), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk-bentuk sanksi, yang direkomendasikan oleh BKP, antara lain berupa: (a). Teguran tertulis; (b). Usulan pemberhentian dari Tim Audit; (c). Tidak diberi penugasan audit, selama jangka waktu tertentu.(Rahmawinar Lubis, SE, penulis tinggal di Kota Jambi, dan bekerja sebagai Auditor Madya di Kantor Inspektorat Kota Jambi). 

Auditor Internal (yang) Dulu & Sekarang

E-mail Cetak PDF

Di 2003 lalu, tepatnya pada Oktober 2003.Kantor Inspektorat Kota Jambi, selain mempunyai Pejabat di jabatan struktural,telah terbentuk pula Pejabat yang di jabatanfungsional, yaitu Auditor yang terdiri dari;auditor madya, auditor muda, auditor penyelia, auditor pelaksana lanjutan, dan auditor pelaksana. Dengan peran yangberbeda-beda, dan diberikan dalam penugasan tim, yakni masing-masingpengendali teknis, ketua tim dan anggota tim.
Pengawasan (controlling), yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Kota Jambi (Badan Pengawas) masih melaksanakan pengawasan dengan paradigma lama, yakni pengawasan yang bersifat memata-matai, dan mencari-cari masalah, dan bila ketemu masalah maka pihak manajemen yang disalahkan, tanpa ada memberikan penyelesaian masalah yang dihadapi.
Dengan pola-pola sedemikian itu, maka imbasnya membawa dampak negatif bagi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Jambi. Sehingga hubungan antara pihak pengawas (auditor) dengan pihak yang diawasi (auditan) tidak berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai, dan kadang kala justru pihak auditan sendiri yang berusaha untuk menghindar dari pihak pengawas.
Seiring perkembangan jaman, maka seorang Auditor Internal (AI) mengalami perubahan peran dari sebagai “watch dog” yang hanya memata-matai, menjadiseorang Konsultan, yang memberikan nilai tambah bagi pihak manajemen. Denganperubahan peran tersebut, maka pendekatan, sikap, fokus dan komunikasi audit juga berubah. Dimana saatsebelumnya, Auditor Internal mendeteksi masalah, dan bila ketemu masalah makaManajemen akan disalahkan. Sekarangkonteksnya telah berubah, untuk mencegah masalah, dan sekaligus menyelesaikan masalah.
Dengan telah berubahnya paradigma (sudut pandang) pengawasan bagi Auditor Internal khususnya ke arah yang lebih baik,masih ditemukannya beberapa kendala bagi pihak Auditor Internal itu sendiri,diantaranya yakni; (1). Minimnya kompetensi sumberdaya para Auditor; (2).Independensi dan obyektifitas yang masihlemah; (3). Dukungan alokasi anggaran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang terlampau kecil; (4).Standar audit, kode etik dan peer reviewtidak sesuai lagi perkembangan jaman; (5).Tidak terpenuhinya formasi auditor; dan yang terakhir (6). APIP masih berada diLevel 1.
Model-IACM. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), semakin dituntut melakukan perubahan walaupun di APIP itusendiri, masih banyak ditemukan kendala-kendala yang akan menghambat pencapaian perubahan tersebut.
Internal Audit Cappability Model (IACM),dapat memberikan langkah-langkah progresif dari APIP yang lemah menuju APIP yang kuat, dan efektif dengan model-IACM, dan di kelompokkan ke dalam 5 tingkatan (level), yang merupakan kerangka kerja untuk memperkuat peran internal auditor (auditor internal) dalam hal pengawasan, yaitu sebagai berikut: (1).Level 1 (Initial). APIP, tidak memiliki pedoman (Standard Operating Procedure/SOP) dalam penyelenggaraan pengawasan intern, dan kemampuan APIP tergantung pada individu-individu; (2). Level 2 (Infrastruktur). APIP, mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan,dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi; (3). Level 3 (Integrated). APIP, mampu menilai efesiensi, efektivitas dan ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko (risk management) dan pengendalian intern; (4). Level 4 (Managed). APIP,mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko (risk management) dan pengendalian intern; (5). Level 5 (Optimizing). APIP,menjadi agen perubahan (agent of change).
Setiap level, terdiri dari enam elemen yang diperankan, masing-masing yaitu: (1).Peran dan layanan APIP; (2). Pengelolaan SDM (sumberdaya manusia); (3). Praktekprofesional; (4). Akuntabilitas dan manajemen kinerja; (5). Budaya dan hubungan organisasi; (6). Struktur tata kelola.
Hasil pemetaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2010-2012 dinyatakan, bahwasebanyak 92,32 persen, APIP masih berada pada Level 1.
Dengan masih banyaknya APIP yang berada pada Level 1 tersebut, dapat dikatakan alasannya bahwa, yakni; (a).Audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang pada posisi tertentu, dan tidak menerapkan praktek profesional secara spesifik; dan (b).Auditor, diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi lain, tidak ada kapabilitas yang dibangun.
Untuk meningkatkan APIP (Auditor Internal) dari Level 1 ke level lainnya, sudah selayaknya APIP itu sendiri, berbenah diri dan melakukan perubahan dengan langkah-langkah, sebagai berikut: (1). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).SPIP ini, dimaksudkan agar gejala-gejala in-efesiensi, in-efektifitas dan potensi penyalahgunaan wewenang sudah bisa dideteksi sejak awal, dan independensi dan profesionalisme ditegakkan; (2). Auditor Internal sebagai Katalis. Berkaitan denganQuality Assurance (QA) maka peran Auditor Internal (AI), dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko (risk management), yang mengancam pencapaian tujuan. Auditor Intern, bertindak sebagai fasilitator, dan agen perubahan(agent of change).
Sejalan dengan perubahan peran Auditor Internal (AI), dan perubahan paradigma dari pihak manajemen, maka pandangan terhadap risiko pun juga berubah, yakni bila sebelumnya hanya auditor yang tertarik dengan masalah pengelolaan risiko audit,berupa inspeksi, deteksi, dan reaksi terhadap risiko. Maka pada paradigma baruini, pihak-pihak yang terkait dengan manajemen organisasi, juga tertarik dengan manajemen risiko, berupa antisipasi, pencegahan, dan pemantauan risiko.
APIP ini, diharapkan mampu mengawal penyerapan di mulai dari perencanaan (programming) di awal tahun anggaran. Hal ini, guna mencegah penyerapan anggaran yang tiba-tiba meningkat pesat pada akhir tahun. Saat ini, seperti yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka APIP mempunyai ruang lingkup melakukan audit, review, memonitor dan mengevaluasi kinerja, atau pelaksanaan kegiatan dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. (Zulbakri,SH, saat ini penulis bekerja sebagai Auditor Madyapada Kantor Inspektorat Pemerintah Kota Jambi).

Pengaruh pembiayaan Dana BOS terhadap keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun

E-mail Cetak PDF

Artikel ilmiah ini sengaja dibuat Penulis,untuk mengetahui sejauh manamendiskusikan tentang implikasi dan pengaruh pembiayaan Pendidikan Nasional melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya,disebut Dana BOS) yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pendidikan di Indonesia, untuk mendukung tercapainya tujuan Program Nasional Wajib Belajar (selanjutnya, disebut Wajar) 9 tahun. Dana BOS, adalah salah satu sumber pembiayaan pendidikan disamping sumber dana lain, diantaranya DAK (Dana Alokasi Khusus),program BKM (Bantuan Khusus Murid), atau pun sumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)masing-masing pemerintah daerahsehingga memenuhi kuota anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD, sesuai amanatKonstitusi Negara Republik Indonesia yang digariskan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di bidang Pendidikan Nasional.
Diambilnya pembiayaan pendidikan melalui Dana BOS ini, sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan ProgramWajar 9 Tahun. Disebabkan dana tersebut, dalam jumlah cukup signifikan di bandingkan dengan dana pendidikan lainnya. Program Dana BOS, mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sejak Juli 2005 (atau saat Tahun Ajaran 2005/2006) kepada semua sekolah pada jenjang SD (Sekolah Dasar) dan SMP(Sekolah Menengah Pertama). Pendistribusian Dana BOS ini, dilakukan dengan perubahan dan perbaikan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah dana, prosedur, dan proses pertanggungjawabannya.
Perubahan yang dilakukan untuk mencapai pelaksanaan 'good governance” (Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa) yang diinginkan Pemerintah. Denganperubahan yang terus berlangsung,menunjukkan Pemerintah berusaha mencari cara yang efektif dan efisien,untuk pelaksanaan program ini. Reformasi di bidang pendidikan,menuntut adanya perencanaan yang matang dan persiapan yang cukup, dari segala sumber yang memadai, termasuk komitmen politik masyarakat.
Masalah yang dihadapi saat ini, dalam pelaksanaan Program Wajar 9 Tahun,masih seputar soal fasilitas pendidikan,yang disediakan oleh Pemda yang tidak memadai dan sangat minim sekali, serta ketidak sesuaian fasilitas tersebut dengan kebutuhan sekolah, tingkat ikut serta anak usia sekolah di daerah terpencil yang masih relatif rendah.Karena tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai, termasukpara guru yang berkualitas masih minim di lokasi daerah terpencil.
Pertanggungjawaban, dan praktek menyimpang dari pelaksanaan administrasi dana pendidikan yang dialokasikan tersebut, masih banyak terjadi. Baik yang dilakukan oleh oknumPejabat di Pemerintah Pusat, maupun Pejabat di Daerah. Peruntukkanprogram Dana BOS yang diatur oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah,tanpa melihat keperluan dan kebutuhan yang paling mendasar dari setiap sekolah, uga merupakan masalah yangpaling pokok dalam praktek alokasi dana yang diterima setiap sekolah.Praktek-praktek penyimpangan yangterus terjadi, membuat semakin jauhnya tujuan Sekolah Gratis yang lagi gencar-gencarnya disosialisasikan oleh Pemerintah Pusat maupun di daerah.
Slogan dan iklan Pendidikan Gratisyang disebar melalui media massa, atau pun pengumuman di setiap papan nama sekolah masing-masing, menjadi suatu proses pembohongan publik” yangkerap dilakukan dunia pendidikansekarang ini.
Dana BOS, merupakan suatu kebijakan pembiayaan populer. Dana BOS, merupakan program Pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasi non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Akan tetapi, ada juga beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia, yang diperbolehkan dibiayai dengan Dana BOS sesuai yang ada padaketentuan Buku Petunjuk Teknis (Juknis)pelaksanaan Dana BOS tersebut.
Selanjutnya di dalam ketentuanPeraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009, di dalam peraturan itu dijelaskan bahwa Standar Biaya Operasi Non-Personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Operasi Non-Personalia selama 1 tahun, sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur, dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Saat ini, program Dana BOS dianggap sebagai kebijakan populer, yang diambil oleh Pemerintah. Karena penentuan dari jumlah dana yang diterima oleh setiap sekolah lebih jelas perhitungannya, hanya berdasarkan jumlah siswa. Tiap sekolah, cukup membuat laporan jumlah siswa, sehingga mempermudah kepala sekolah. Dana BOS ini, juga digunakan untuk menanggulangi biaya operasional sekolah, sehingga sekolah diharapkan dapat menurunkan atau bahkan menghapus uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) yang dikenakan kepada seluruh siswa.
Dana BOS, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Program WajibBelajar 9 Tahun, telah mengalami kenaikkan sesuai peningkatan jumlah siswa, maupun satuan biaya, masing-masing untuk SD dan SMP, dengan distribusi dan sasaran dana. Dari besaran jumlah dana yang diterima oleh sekolah per-satuan, dan total alokasi dalam APBN, seharusnya penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut, dapatlah dilakukan dengan gratis, terutama bagi siswa di Sekolah Negeri.
Pendidikan gratis, seharusnya dapat terselenggara terutama di sekolah negeri. Karena biaya gaji, dan tunjangan kepala sekolah dan guru di Sekolah Negeri dibiayai negara (sebagai PegawaiNegeri Sipil/PNS). Sehingga Dana BOS yang diterima, cukup digunakan untuk pengeluaran rutin pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut.Sedangkan belanja modal, misalnya pembelian peralatan, pembangunan dan perbaikan sedang/berat gedung sekolah,maupun peralatan lainnya, dibiayai dengan sumber dana lain, dan sifatnya tidak rutin. Tetapi dalam prakteknya, pendidikan gratis tersebut hanya sebagai slogan di mulut saja saja, sehingga tujuan dari pemberian Dana BOS itu, tidak tercapai. Karena sekolah negeri, terkadang lebih banyak “kutipan uang tidak resmi” dari siswanya, sepertimisalnya uang les komputer.
Sesuai dengan Buku Juknis tentang pengelolaan Dana BOS Tahun 2011, Dana BOS ini memiliki 2 tujuan, yaknisebagai berikut: (1). Tujuan umum; Dana BOS ini, bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangkaProgram Wajar 9 Tahun yang bermutu; (2). Secara khusus, program Dana BOS bertujuan untuk: (a). Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD Negeri dan SMP Negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI); (b).Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin, dari seluruh pungutan dalam bentuk apa pun, baik di sekolah negeri maupun swasta; dan (c). Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.
Kedua tujuan tersebut di atas bertentangan. Dimana tujuan utama, adalah untuk meringankan beban masyarakat. Sedangkan tujuan khusus, yaitu untuk membebaskan pungutan yang berarti pelaksanaan pendidikan gratis, hal ini dapat membingungkan pelaksana pendidikan karena arah pendidikan semakin tidak jelas.
Pada 2011, Dana BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, yang semula melalui skema APBN menjadi Dana Perimbangan, yang dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah dalam bentuk Dana Penyesuaian, sebagaimana yangdimaksud di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011. Tetapipada 2012, justru direncanakan kembali seperti semula. Karena mekanisme padatahun anggaran 2011 ini, mengalami banyak hambatan dan permasalahan dibandingkan dengan mekanisme pada saat sebelumnya.
Program Wajar 9 Tahun, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat akan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat SD dan SMP. Targetnya, adalah semua anak usiasekolah pada 2015 ini, dimana pun berada di seluruh Indonesia, baik itu siswa laki-laki maupun perempuan, harus dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya. Pelaksanaan Wajar 9 Tahun,direncanakan akan diteruskan dengan Program Nasional Wajar 12 tahun, yangtelah dirintis mulai 2012 lalu.
Rintisan pelaksanaan Program Nasional Wajar 12 Tahun ini, mendapat kritikan dan pertanyaan dari para pemerhati pendidikan dan masyarakat. Karenapelaksanaan Wajar 9 Tahun ini, masih banyak menanggung permasalahan sehingga anggapan Menteri Pendidikan Nasional (sekarang telah berubah namanya menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) tehadap keberhasilan yang dicapai Program Wajar 9 Tahun, hanya isapan jempol belaka.
Hal ini, juga dikarenakan bahwa penyelewengan dana pendidikan yang dilakukan oleh oknum Pejabat didaerah, dan pengelola sekolah itu sendiri, justru masih sangat tinggi. Permasalahan umum yang ada, pada penyelenggaraan Program Wajar 9Tahun tersebut, antara lain: (1). Belum semua anak mengikuti program pendidikan ini. Karena berbagai alasan karena kemiskinan, faktor wilayah/geografis dan komunitas terpencil. Hal ini, disebabkan Pemerintah tidak menjawab biaya pendidikan lain, seperti seragam, biaya transport, dan lain-lain; (2). Fasilitas pendidikan yang tidak memadai, untuk mendukung proses pendidikan, serta fasilitas yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan, dan karakteristik pendidikan yang diperlukan di daerah tersebut, misalnya di SD yang siswanya hanya 40 orang. Tapi kursi dan meja yang diberikan oleh Pemerintah, hanyamampu menampung 100 siswa;
(3). Kekurangan guru di daerah pedalaman, atau terpencil masih menjadi kendala bagi pelayanan pembelajaran. Karena tidak, atau kurangnya insentif bagi tenaga pendidik yang bekerja di daerah terpencil sehingga guru hanya mau ditempatkan di daerah perkotaan; dan (4). Kualitas dan kemampuan guru, memberikan pendidikan serta dalam melakukan variasi dan inovasi masih kurang memadai. Walaupun guru tersebut sudah lulus sertifikasi profesi, sehingga belum terlihat adanya korelasi antara sertifikasi profesi tersebut, dengan peningkatan mutu pendidikan.
Prinsip dan peranan Dana BOS. Bila dilihat dari prinsipnya, program Dana BOS dalam pelaksanaannya mirip seperti subsidi umum”. Dikarenakansasaran yang ingin dijangkau, adalah seluruh siswa, baik miskin maupun tidak miskin, pada jenjang pendidikan SD/SMP dan sederajat. Walaupun pada pelaksanaannya, ada beberapa sekolah yang menolak menerima dana ini. Oleh karena itu, banyak pihak yang merasa, bahwa program ini masih diperlukan,dan berguna bagi masyarakat miskin.Walaupun distribusi dana yang diberikan sekolah, untuk siswa miskinmasih sangat kecil.
Pelaksanaan program wajib belajar, pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangsa. Karenamelalui pelaksanaan wajib belajar ini, maka diharapkan setiap Warga Negara memiliki kemampuan dasar yang diperlukan, dalam kehidupan yang lebih tinggi. Sehingga akan lebih menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu berperan aktifsebagai tenaga pembangunan secara lebih berkualitas, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasionalsecara luas.
Dalam peningkatan mutu Pendidikan Dasar 9 tahun, ada program yang dibuat dengan tujuan pemerataan, dan perluasan akses, serta peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan Program Wajar 9Tahun, disamping memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung(calistung), juga memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk membangun kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan yang berguna bagi dirinya sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungannya, dan akhirnya kepada bangsa dan negara.
Kemandirian yang dimiliki oleh peserta didik, dalam berbagai bidang kehidupan tersebut akan berdampak positif, pada meningkatnya produktifitas, keunggulan, dan daya saing mereka.Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, dan negara yang akhirnya lebih meningkatkan kualitas bangsa, sebagai salah satu indikator penentuan tingkat kualitas suatu bangsa dan negara tersebut.
Dalam pengelolaan dan pertanggungjawabannya, mulai dari perencanaan hingga pelaporan penggunaannya, Dana BOS ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah secara langsung. Disamping beban tugasnya, dalam pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar (PBM). Tuntutan kemandirian sekolah terhadap penggunaan dan pertanggung jawaban Dana BOS ini, menambah beban bagi sekolah sebagai pengelola dana tersebut.Mulai dari perencanaan, sampai pertanggung jawabannya.
Keadaan ini disebabkan, bahwa guru sebagai pelaksana Dana BOS ini, tidak pernah mengetahui tentang bagaimana merencanakan, dan meng-administrasikan dana Pemerintah yang diterima, sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Keberadaanprogram Dana BOS ini, terbilang sangatstrategis dan menjadi andalan Pemerintah dalam menjalankan amanatPerundang-undangan, untuk pelaksanaan wajib belajar bagi setiap anak didik.
Selain dilihat dari besarannya di APBN(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), juga dasar perhitungannya lebih jelas, yakni berdasarkan jumlah siswa. Sehingga lebih menggambarkan,tentang kondisi kebutuhan yangsebenarnya. Bila di bandingkan dengan sumber pembiayaan pendidikanlainnya. Keikut sertaan masyarakat harus lebih ditekankan, untuk pencapaian suatu kebijakan, dansekaligus sebagai pemantau pelaksanaan kebijakan tersebut.Suatu keberhasilan kebijakan, yang hanya diukur dari jumlah dana yang direalisasikan. Bukan diukur, atas keberhasilan dari program dan keikutsertaan masyarakat, tentang kemana arah penggunaan dana tersebut, yang merupakan kelemahan pengelolaan sistim administrasi di Indonesia hingga sekarang
Dari uraian diatas tadi, maka Penulis menyimpulkan sesuai dengan amanatyang dituangkan dalam ketentuanUndang-Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas); bahwa anak usia 7-15 tahun wajib mengikuti Pendidikan Dasar 9 tahun. SehinggaPemerintah, baik di Pusat maupun didaerah, harus mempunyai program maupun kebijakan pendidikan yang jelas untuk mencapai amanat sistem pendidikan nasional tersebut.
Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tatanan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (ELY) harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan ‘good governance’ dan ‘clean government’. Seiring dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Pusat dan daerah telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Proses pencapaian itu, dilakukan dengan adanya Anggaran Pendidikan sebesar 20persen dari total APBN/APBD, dan diluar gaji dan tunjangan pendidik. Salah satu anggaran pendidikan, adalah Dana BOS, yang diberikan langsung ke sekolah sebagai pengelola dana tersebut. Keberadaan program Dana BOS ini terbilang strategis, dan juga menjadi andalan Pemerintah di dalam menjalankan amanat Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk programwajib belajar bagi setiap anak usia didik.
Hal tersebut nampak dari besaran nominal alokasi APBN oleh Pemerintah,yang dikucurkan untuk program ini. Begitu besarnya dana ini, sehingga perlunya peran serta masyarakat dan komitmen Pemerintah terhadap penggunaan Dana BOS bagi keberhasilan pendidikan di tanah air.
Sejak dilaksanakannya Dana BOS,sebagai salah satu pembiayaan Program Nasional Pendidikan Dasar 9 Tahun bagi seluruh anak usia 7-15 tahun, makasecara angka statistik telah mengalami kenaikkan angka partisipasi sekolah anak usia tersebut, dan penurunanangka Buta Aksara. Keberhasilan yang dicapai dalam program ini, sehinggaPemerintah melanjutkan program Pendidikan Dasar 12 tahun, dengan tetap memberikan Dana BOS kepadasemua jenjang pendidikan, mulai tingkatSD, SMP sampai dengan SMA (Sekolah Menengah Atas)/SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan sederajat.
Hal ini memang sangat kontras. Di satu sisi, masih banyaknya praktek dan bentuk penyimpangan yang dilakukan terhadap penggunaan Dana BOS ini.Justru di lain pihak, Pemerintah menganggap bahwa Dana BOS tersebut, masih merupakan salah satu metode penyaluran dana pendidikan yangpaling terbaik, untuk saat ini. Dibandingkan dengan metode pembiayaan pendidikan lainnya.
Dari penjabaran di atas, maka Penulis memberikan saran kepada Pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar tercapainya efisiensi, dan efektifitas penggunaan Dana BOS tersebut, yaknisebagai berikut; (1). Melanjutkan Program Dana BOS untuk mendukung pencapaian wajib belajar; (2).Menyederhanakan birokrasi; (3).Meningkatkan peran serta masyarakat, serta keikut sertaan peran masyarakatitu sendiri harus lebih ditekankan,dalam upaya untuk pencapaian suatu kebijakan yang benar, dan sekaligusmasyarakat sebagai pemantau pelaksanaan kebijakan dalam penggunaan Dana BOS tersebut. Mulaidari perencanaannya dan pelaksanaannya, serta pertanggungjawabannya.
Dengan peran serta masyarakattersebut, maka pembangunan di bidangpendidikan dapat disesuaikan dengan karakteristik, dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Apa sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat, danbagaimana peran aktif pengawasan masyarakat, dapat lebih efektif,daripada peran instansi tertentu yang banyak batasannya.
Selanjutnya di dalam sistem pengendalian dan pengawasan di internal pemerintah daerah khususnya, maka dituntut peran Inspektorat Daerah, yang juga sekaligus sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), untuk dapat lebih berperan aktif mengawasi penggunaan pembiayaan pendidikan melalui Dana BOS ini. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat, atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel, maka ini harus disikapi dengan lebih serius dan kritis, sesuai prinsip-prinsip yang ada di dalam Perundang-undangan yang berlaku.
Di samping itu, peran Inspektorat Daerah sebagai APIP. Inspektorat Daerah, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi, serta program-program Pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi manajemen, ia juga mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan, atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program Pemerintah melalui penggunaan Dana BOS yang didanai dari APBN. Inspektorat Daerah menjadi pilar, yang bertugas sebagai pengawas, juga sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD.
Dengan adanya komitmen Pemerintah, untuk mewujudkan good governance, khususnya pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) maka kinerja atas Penyelenggara Organisasi Pemerintah menjadi perhatian Pemerintah di Pusat dan di daerah untuk dibenahi, yang salah satunya yakni melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari APIP.
Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern, adalah efektifitas peran APIP. Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan Intern, untuk mendorong peningkatan efektifitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control), dan tata kelola (governance) organisasi. APIP, juga mempunyai tugas melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Pengawasan Intern, adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik.
Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012, disebutkan di dalam point tentang Penajaman Pengawasan, angka 4 di dalam aturan menteri dalam negeri ini, menetapkan perumusan peran dari Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu melakukan:
(A). Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dengan menyusun dan menetapkan kebijakan pengawasan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
(B). Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, dengan ruang lingkup, yaitu: (1). Pengawasan pada Pemerintah Desa; (2). Pengawasan pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota; (3). Pemeriksaan khusus, terkait dengan adanya pengaduan.
(C). Pembinaan di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa, dengan ruang lingkup, yaitu sebagai berikut: (1). Pendampingan/Asistensi, meliputi: (a).Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan Desa; dan (b). Asistensi penerapan SPIP di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; (2). Koordinasi dan sinergitas terhadap: (a). Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) tingkat nasional dan Rakorwas tingkat daerah; (b). Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan ‘risk based audit plan’; dan (c). Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. (Ratumas Atika,SE, penulis sekarang bekerja sebagai Auditor Madya di KantorInspektorat Kota Jambi).

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

BALI

Panglima TNI beri pengarahan prajurit TNI di Bali

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko di dampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Torry Johar Banguntoro memberikan pengarahan kepada 2.360 Prajurit TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara serta PNS se-wilayah Garnisun Bali, di GOR Praja Raksaka Kodam IX/Udayana, Kamis (28/5/2015).   Panglima TNI dalam pengarahannya menyampaikan hal-hal mendasar supaya dilaksanakan dengan baik oleh Prajurit TNI dan PNS TNI, yaitu jangan ada prajurit ya...

Selanjutnya

Banten

Politikus PDIP pakai plat nomor palsu

berita-beritadotcom (Cilegon, Banten): Suhemi, anggota DPRD Cilegon ditilang Satlantas Polres Cilegon, Jumat (31/1/2014) malam. Politikus dari PDIP itu kena tilang lantaran diduga memakai plat kendaraan palsu atau bukan keluaran dari kepolisian. Demikian disiarkan Divisi Humas Polri"Dia menggunakan plat nomor palsu atau bukan keluaran dari Lantas, ya kita tilang. Untuk sementara STNK mobilnya kita amankan sebagai bukti pelanggaranya," ujar salah seorang ...

Selanjutnya

Jawa Timur

Bupati Madiun Imbau Masyarakat Agar Dukung Tax Amnesty

berita-beritadotcom: Bupati Madiun, Jawa Timur, H Muhtarom, mengimbau kepada masyarakatg untuk mendukung program pemerintah berupa pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Karena hal tersebut berkaitan dengan perekonomian negera dan kemakmuran rakyat. Bupati Madiun H Muhtarom, mengatakan, karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah disah 1 Juli lalu, masyarakat harus mengefektifkan pajak. Karena pendapat ne...

Selanjutnya

Jawa Barat

LHE AKIP diserahkan, Bandung sabet nilai A

berita-beritadotcom Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP). Kegiatan yang merupakan putaran keempat ini dilakukan penyerahan kepada 156 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan memperbaiki akuntabiltas kinerja instansi pemerintah berarti memperbaiki Indonesia.   Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, memberikan apresiasi ...

Selanjutnya

Gorontalo

Anggota DPRD Gorontalo terlibat narkoba, Jaksa tuntut rehabilitasi

berita2.com (Jakarta): Anggota DPRD Gorontalo,Yamin Akuba terlibat menggunakan sabu seberat 0,467 gram dituntut rehabilitasi.Tuntutan tampa pemeriksaan saksi ahli kedokteran tersebut,dibacakan jaksa Iwan SH ( kejari jakbar red ) dihadapan ketua majelis hakim,Musari SH pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (23/11/2011 ."Menuntut terdakwa,Yamin Akuba telah terbukti bersalah menggunakan sabu tampa ijin,serta dijatuhi 2 tahun rehabilitasi," Ujar jaksa Iwan.Menurut jaksa Iwan diruangan ...

Selanjutnya

Sulawesi Tenggara

Menyapa Masyarakat Sultra, Danrem 143/HO mengadakan Program Dialog Interaktif Lewat Udara

beritaberitadotcom: Untuk lebih memaksimalkan peran serta terhadap masyarakat dalam rangka melakukan terobosan-terobosan yang positif dan memaparkan setiap keberhasilan program-program TNI khususnya kepada masyarakat Sultra, maka dalam hal ini Danrem 143/HO Kolonel CZI Rido Hermawan, M.Sc. akan secara intens mengadakan dialog interaktif di Stasiun Televisi dan Stasiun Radio. Hal tersebut disampaikan oleh Danrem 143/HO kepada Rekan-rekan Media beberapa waktu lalu tepatnya pada ...

Selanjutnya

NTB

Sekda NTB minta jajarannya untuk terus berinovasi

berita-beritadotcom: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Rosiadi H.Sayuti meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan inovasi seiring tuntutan zaman. “Kalau ada inovasi maka dinamika pemerintahan akan selalu berjalan baik dan berkembang,” ujar Rosiadi saat Workshop Layanan Masyarakat melalui Inovasi Daerah, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (14/06). Dikatakan Rosiadi, inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat me...

Selanjutnya

NTT

Peringati 16 HAKTP, remaja Biinmafo tulis surat untuk Jokowi

berita-beritadotcom: Dalam rangka meryakan 16 Hari Ant Kekerasan Terhadap Perempuan, Aliansi Remaja Biinmafo (ARBI) yang bernaung di bahwa Institut Hak Asasi Perempuan melakukan beberapa  ranakaian kegiatan untuk menggugah seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah untuk bersama-sama menghapus berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual.Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi, melakukan Focus Group Disscussion untuk memetakan potensi kasus kekerasan seksual di Kabupaten ...

Selanjutnya

Kalimantan Tengah

MenPANRB 10 menit temui mahasiswa di Bandara Cilik Riwut

berita-beritadotcom: Bukan hanya keberangkatannya ke Palangkaraya yang mengalami perubahan jadwal, Jumat (1/4) Sesaat menjelang bertolak keberangkatannya ke Jakarta Sabtu (18/4) pagi, Menteri PANRB Yuddy Chirsnandi juga nyaris tertunda. Sesuai rencana awal, Yuddy berangkat ke Ibukota Kalimantan Tengah dengan menumpang pesawat pukul 05.45 dari bandara Soekarno Hatta. Tapi jadwal itu berubah, karena Menteri harus menghadiri pelantikan Kapolri di Istana Merdeka terlebih ...

Selanjutnya

Sumatera Barat

Izin PT TMAM Jasa Pengelolaan Objek Wisata Rimbo Panti diragukan

beritaberitadotcom: Belum memiliki izin yang sah dan jelas, pengelolaan tempat wisata alam Rimbo Panti yang berada di Kecamatan Panti akhirnya menimbulkan riak di tengah masyarakat setempat.Para niniak mamak dan masyarakat di Kecamatan Panti merasa dipermainkan oleh pemangku kepentingan atas adanya investor yakni PT. Tampuak Tangkai Alam Minangkabau (TTAM).Atas dasar itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman bersama Dinas Pemuda ...

Selanjutnya

Jawa Tengah

BKN persingkat layanan kepegawaian di Jawa Tengah

berita-beritadotcom : Badan Kepegawaian Negara (BKN) meresmikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Semarang (Rabu, 10/8) untuk mempercepat alur layanan kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah. UPT ini berlokasi di Eks Gedung Samsat Online Provinsi Jawa Tengah, Jalan Soekarno-Hatta Km.29, Bergas, Kabupaten Semarang. Peresmian dilakukan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. UPT Semarang merupakan salah satu dari 9 UPT ...

Selanjutnya

Yogyakarta

Ke Gunungkidul, Menteri Yuddy dorong deplikasi inovasi pelayanan publik

berita–beritadotcom: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul, Selasa (19/04). Salah satu kabupaten di Provinsi DIY ini menempatkan dua inovasi ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016, yakni Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dan One Stop Service Toilet (OSST) di SMKN 3 ...

Selanjutnya

Aceh

Simulasi CAT CPNS di Aceh

berita-beritadotcom : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menggelar sosialisasi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan sistem computer assisted test (CAT). Kali ini pelaksanaannya akan dilakukan di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, pada  Senin, 18 Agustus 2014.c Simulasi CAT ini dilaksanakan atas permintaan dari masyarakat di daerah tersebut, agar calon pelamar CPNS lebih siap dalam ...

Selanjutnya

Sumatera Utara

Mahasiswa USU berhasil ciptakan mobil listrik

News image

berita-beritadotcom: Salah satu karya mobil listrik berasal dari Mahasiswa Departemen Teknik Elektro USU yang tergabung dalam Tim Asatama USU. Berawal dari seorang mahasiswa yang ingin mempraktekkan ilmu yang dia dapat di bangku perkuliahan dalam kehidupan sehari-hari ternyata membuahkan hasil dan dapat menginspirasikan teman-temannya yang lain untuk sama-sama bergabung untuk menciptakan suatu karya yaitu mobil listrik yang hemat energi.Karya pertama dari As...

Selanjutnya

Riau

78 prajurit TNI bergeser ke lokasi kebakaran di Dumai

News image

berita-beritadotcom (Pekanbaru, Riau): Komandan Satgas Penanggulangan Bencana (Dansatgas PB) Asap Riau yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Korem 031/WB, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan pergeseran pasukan guna membantu pasukan TNI yang sudah ada, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Dumai dan sekitarnya. Menurut Dansatgas PB Asap Riau, pergeseran 78 Prajurit TNI adalah untuk memperkuat pasukan TN...

Selanjutnya

Jambi

2.500 hektar areal tanaman padi di Jambi telah diasuransikan ke JASINDO

berita-beritadotcom: Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yang diluncurkan oleh Pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan menunjuk salah satu asuransi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkemuka milik pemerintah, yakni PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (JASINDO) di daerah terutama di Provinsi Jambi khususnya, sejak aw...

Selanjutnya

Sumatera Selatan

Panglima TNI tanam jagung dan kedelai perdana di Sumsel

News image

berita-beritadotcom (Palembang, Sumatera Selatan): “Bersama rakyat TNI kuat sebagaimana kebersamaan di masa perjuangan kemerdekaan. Untuk itu, TNI dan petani harus terus bekerjasama di lapangan bagi kepentingan rakyat seperti halnya kerjasama pengembangan pertanian jagung dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional”, demikian sepenggal sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pada acara tanam jagung dan kedelai perdana di Desa Pulau Kabel Kab. Ogan Il...

Selanjutnya

Bengkulu

Kejagung Pertimbangkan Banding Atas Putusan Bebas Gubernur Bengkulu

berita2.com (Jakarta): Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas Gubernur Bengkulu (non aktif) Agusrin M Najamuddin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.“Tentunya, sesuai  ketentuan upaya hukum itu akan kita pertimbangkan. Sekarang, kita tunggu dulu salinan putusan dan lalu ditentukan sikap,” kata Kapuspenkum Noor Rachmad menangapi putusan bebas perkara korupsi kas daerah Pemprov Bengkulu, Rabu 25 Mei 2011Menurut Noor, sesuai ...

Selanjutnya

Lampung

Korem 043/Gatam Serahkan Senjata Api Ilegal ke Polda Lampung

News image

berita-beritadotcom: Komando Resort Militer (Korem) 043/Garuda hitam (Gatam) Lampung yang diwakili oleh Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Joko P. Putranto, M.Sc menyerahkan 131 pucuk senjata api ilegal yang didapat dari penyerahan sukarela masyarakat di Provinsi Lampung kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang diterima secara langsung oleh Kapolda Lampung Brigjen Pol Edwardsyah Pernong, di ruang loby Polda Lampung, Rabu (2/12/2015). Penyerahan senjata ap...

Selanjutnya

Kep. Bangka Belitung

Curi bensin, ABG dihajar massa

News image

berita-beritadotcom: Pria berinisial ML (13) kepergok saat mencuri sebuah satu jerigen bensin berisi lima liter, satu teh pucuk dan satu pulpy orange milik toko kelontong Amri (36), Selasa (19/5/2015) dinihari. Akibatnya, sekujur tubuh ABG tersebut babak belur digebukin massa.Peristiwa itu berawal saat Amri sedang tertidur di toko kelontongnya, tiba-tiba tersentak dan melihat bensin, teh pucuk dan puly orangenya sudah tidak ad...

Selanjutnya

Kalimantan Timur

Pertama di Indonesia, Kabupaten Malinau lakukan pemilihan RT serentak

berita-beritadotcom: Senin (30/05/2016) pagi, sejak pukul 07.30 wita, ribuan warga kabupaten Malinau,Kalimantan Utara, warga datang ke tps untuk mengikuti tahapan pemilihan umum 378 ketua rukun tetangga (RT) secara  langsung dan serentak .Pelaksanaan pemilihan umum  yang tersebar di 109 desa yang digelar oleh pemerintah  kabupaten Malinau ini, warga diajak memilih ketua rt yang baru dilingkungan mereka secara rahasia. dengan hanya memilih ...

Selanjutnya

Kep. Riau

Dua anggota TNI di Batam memang lindungi penimbunan BBM

News image

berita-beritadotcom: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim investigasi gabungan kasus bentrok antara dua satuan saat penggerebekan gudang penimbunan BBM di Batam, Kepulauan Riau. Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dengan didampingi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie, Passuspom Mabes TNI Mayjen TNI Maliki Mift, S.I.P, M.H. selaku Ketua Tim Investigasi, dan Br...

Selanjutnya

Kalimantan Barat

Ini kata Panglima TNI soal kesejahteraan di perbatasan

News image

berita-beritadotcom (Pontianak, Kalimantan Barat): Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Ka...

Selanjutnya

Kalimantan Selatan

4 warga Banjarmasin tewas minum Miras oplosan

News image

berita-beritadotcom (Banjarmasin, Kalimantan Selatan): Korban meninggal dunia akibat menenggak minuman keras (Miras) oplosan di Pasar Batuah Banjarmasin terus bertambah, yakni semula tiga orang dan kini menjadi empat orang. Kepala Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur, Kompol Wildan Albert Sik, di Banjarmasin, mengatakan hingga saat ini sudah empat orang yang meninggal dunia akibat minuman keras oplosan itu. Sebelumnya,korban yang dikabarkan tewas akibat minuman keras op...

Selanjutnya

Sulawesi Utara

XL salurkan SMS donasi banjir bagi masyarakat Manado dan Bekasi

berita-beritadotcom (Surabaya, Jawa Timur): Banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada awal 2014 telah membangkitkan kepedulian masyarakat luas, termasuk pelanggan XL. Melalui program SMS Donasi yang dibuka pada 17-31 Januari, telah terkumpul Rp. 278,130 juta yang telah disalurkan kepada korban banjir di sejumlah wilayah, antara lain di Manado dan Bekasi. Untuk Manado, donasi ini untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas ...

Selanjutnya

Sulawesi Tengah

Kasal gendong Balita, masyarakat Palu rindukan TNI AL

News image

berita-beritadotcom (Palu, Sulawesi Tengah):  Baru saja dua hari usai  digelarnya puncak peringatan Hari Nusantara (Harnus) 2013 di Anjungan Pantai Talise, tak sedikit masyarakat Palu yang terlihat bergerombol di beberapa sudut jalan yang berada di sepanjang Pantai Talise, Palu, Sulteng, sembari  mengelu-elukan Kepala Staf Angkatan laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio, maupun para prajurit TNI Angkatan Laut yang telah sukses dalam me...

Selanjutnya

Sulawesi Selatan

Jumat ini simulasi CAT di Unhas Makassar

berita-beritadotcom : Putaran kelima simulasi computer assisted test (CAT) akan dilakukan Kementerian PANRB di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat ini (18/7/2014). Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah yang akan menyelenggarakan tes kompetensi dasar (TKD) Aparatur Sipil Negara, khususnya CPNS dengan sistem CAT.Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, untuk memberikan penjelasan terkait dengan seleksi ...

Selanjutnya

Sulawesi Barat

China Investasi Rp 1,2 Triliun di Sulawesi Barat

berita2.com (Mamuju, Sulawesi Barat): Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat, Harry Warganegara mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan BUMD Sulbar telah menandatangani kerja sama dengan investor China PT China Geogchoubou Group Company (CGGC).Ia mengatakan, di bawah kesepakatan itu PT CGGC bersedia mengucurkan dana sekitar Rp22 triliun untuk pembangunan tiga mega proyek infrastruktur di Sulawesi Barat di mana provinsi ...

Selanjutnya

Maluku

Penipuan CPNS di Maluku terbongkar

berita-beritadotcom : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan surat resmi mengenai rencana ataupun jadwal rekruitmen CPNS. Masyarakat diminta tidak mempercayai informasi menyesatkan yang beredar, yang diyakini merupakan penipuan.   Adanya informasi terkait penjadwalan penerimaan CPNS tahun 2016 yang beredar di sejumlah media massa, baik cetak, online maupun media sosial, merupakan ...

Selanjutnya

Maluku Utara

Penculik Yudastira diamuk masa

berita-beritadotcom (Ternate, Maluku Utara): Seorang pria yang diketahui bernama Djamal Aziz, warga Desa Bajo Laluin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Sabtu (1/2/2014) dihakimi warga Kelurahan Kayu Merah. Ia dituding sedang berupaya menculik seorang bocah bernama Yudastira (2,8), warga RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Demikian disiarkan Divisi Humas PolriPeristiwa bermula saat ibu korban melihat ...

Selanjutnya

Papua

Yonif 406/CK Pasang Patok Perbatasan RI-PNG

berita-beritadotcom: Prajurit TNI yang tergabung dalam Batalyon Infantri 406/CK  mendapatkan kepercayaan melaksanakan tugas Pengamanan perbatasan  RI-PNG di sektor utara wilayah Distrik Senggi Provinsi Papua. Satgas Yonif 406/CK memiliki tanggung jawab memasang patok batas RI-PNG sejumlah 13 patok mulai dari MM 4.3 s.d 7.2. diantara ketiga belas patok tersebut baru terpatroli 4 patok oleh Satgas yang lama yaitu Patok MM 4.3, Patok ...

Selanjutnya

Papua Barat

Panglima TNI sidak Batalyon Infanteri 752 Papua Barat

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiharta, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dan Danrem Sorong Brigjen TNI Djoko Subandrio melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Batalyon Infanteri (Yonif) 752/Vira Yudha Sakti ya...

Selanjutnya

Berita Terkait