press release/siaran pers kirim ke rilis@berita2.com

berita2.com Kamis, 22 Juni 2017

You are here: Home Artikel

Artikel

Peran Auditor Pengawasan dalam proses pencegahan korupsi di instansi Pemerintah

E-mail Cetak PDF

Jabatan Fungsional Auditor (JFA), adalah seseorang yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, bertanggal 04 Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan angka kreditnya. Di dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tersebut, disebutkan bahwa Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi Pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang berwenang. Lalu berikutnya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 diubah dan diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.

 

Sesungguhnya seorang Auditor ini, dalam melakukan tugas pokoknya sebagai auditor, ia harus mendapat surat penugasan dari pimpinan instansi pengawasan masing-masing, dan salah satunya adalah mengenai rincian kegiatan auditor dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang berkompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi yang berindikasi adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor). Adapun tugas pokok seorang Auditor itu, yakni melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan untuk instansi pemerintah. Dalam melaksanakan penugasan pengawasan tersebut, meliputi antara lain; melakukan audit, evaluasi, reviu/me-review (meninjau ulang kembali), pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti; konsultasi, sosialisasi, asistensi (membantu seseorang dalam tugas profesionalnya), dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko (risk management), pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi/instansi pemerintah.

 

Menurut pengertiannya bahwa Auditor, adalah orang atau institusi yang bertugas melakukan audit sehingga memiliki hak dan wewenang melakukan audit atas dasar hukum pendirian organisasi atau penugasan kompetensi menurut hukum yang lazimnya dicantumkan dalam surat tugas audit, dan laporan hasil audit. Harapannya adalah, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja dapat berjalan dengan baik, dan benar yang melatari pendapat bahwa pengawasan menjadi unsur penting dalam perumusan fungsi manajemen modern, yang salah satunya dari fungsi manajemen adalah controlling (pengawasan dan pemeriksaan); yaitu salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, dan bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digariskan semula.

 

Sementara fungsi controlling (pengawasan dan pemeriksaan) ini, yang berarti proses membandingkan pelaksanaan kegiatan dan kriteria dengan sistematis dan obyektif oleh Auditor, yang seharusnya sudah memahami administrasi, manajemen dan organisasi guna memperoleh kesimpulan untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi organisasi yang berada di bawah Pemerintah. Berdasarkan hasil survey yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia (TII) menempatkan negara Indonesia pada urutan ke-6 negara terkorup dari 133 negara-negara di dunia. Fenomena yang dipublikasikan secara luas ini, dan terekspos ke seluruh dunia membuat kita “menatap sinis” terhadap kinerja aparat birokrasi kita selama ini, dan bahkan membuahkan krisis kepercayaan publik sehingga semakin menyulitkan kita dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Dasar Negara RI dan falsafah hidup bangsa Pancasila, dan Konstitusi dasar tertulis Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) untuk mencapai keadilan yang sejahtera.

 

Pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur birokrasi kita, yang memandang dengan begitu sinis tersebut, menimbulkan beragam pertanyaan di benak publik, dan mempertanyakan mengapa korupsi begitu merajalela di dalam lembaga pemerintahan kita. Apalagi pada akhir-akhir ini, kita disodori beragam berita yang ramai diberitakan oleh mass media tanah air beberapa waktu yang belum lama ini, seperti contoh yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai barometer pemerintahan di Indonesia sampai saat ini, yang mana di dalam proses penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk Tahun Anggaran 2015, justru terjadi kisruh antara pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta yang diduga terjadi adanya penggelembungan nilai anggaran awal dari rencana kegiatan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

 

Upaya pendeteksian adanya tindak kecurangan yang terjadi dalam contoh permasalahan diatas, menurut hemat penulis, meliputi antara lain; adanya identifikasi symptons (gejala) yang sering mengindikasikan adanya kecurangan baik yang sedang, akan, atau, dan telah terjadi. Adapun asumsi untuk menilai adanya potensi kecurangan itu, dapat dilihat di bawah ini, yaitu :

1.                  Tidak ada keyakinan absolut, yang dapat diberikan bahwa kecurangan benar terjadi atau tidak;

2.                  Auditor harus menolak memberikan pernyataan bahwa hasil auditnya membuktikan tidak terjadi kecurangan, karena mengandung resiko yang sangat besar;

3.                  Untuk mendapatkan bukti, bahwa kecurangan tidak terjadi maka harus berupaya membuktikan bahwa kecurangan telah terjadi;

4.                  Untuk mendapatkan bukti, bahwa kecurangan telah terjadi harus juga berupaya membuktikan bahwa kecurangan tidak terjadi;

5.                  Auditor hanya membuktikan kecurangan terjadi; dan

6.                  Pengadilan yang memutuskan seseorang bersalah atau tidak.

 

Kemudian disamping itu, ada 3 Pilar Strategi untuk mengatasi tingkat kecurangan tersebut diatas, yakni sebagai berikut :

1.                  Upaya mencegah, menangkal dan mendeteksi kecurangan secara dini melalui serangkaian kegiatan.

2.                  Mendeteksi, mengungkapkan fakta kejadian, dan menindak lanjuti sesuai ketentuan.

3.                  Upaya meningkatkan kepedulian individu di dalam dan diluar organisasi untuk mendorong peran serta memerangi kecurangan.

 

Jabatan Fungsional Auditor (JFA), adalah salah satu diantara jabatan profesi yang tergolong sakral menurut pandangan penulis. Karena profesi Auditor inilah, dalam konteks law enforcement (penegakan hukum) berdampingan dengan profesi lainnya, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dalam konteks lain, profesi Auditor juga paralel dengan profesi lain, seperti pengacara, dokter yakni sama-sama dibekali oleh Kode Etik Profesi (KEP) sebagai rambu-rambu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

 

Profesional Auditor Pemerintah (PAP), memang kerap kali mengundang sorotan banyak kalangan, dan mensinyalir sering luputnya berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan administrasi publik, yang disebabkan oleh lemahnya profesional dari aparat pengawasan internal maupun eksternal dalam memacu kinerjanya. Tindak lanjut dari hasil audit, yang dilakukan oleh seorang Auditor selaku APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) harus memantau tindak lanjut dari hasil audit yang dilimpahkan kepada atasannya, untuk meng-administrasi-kan temuan hasil audit guna keperluan pemantauan dan pemutakhiran data hasil audit, termasuk yang hasil akhirnya berupa Tuntutan Perbendaharaan, atau Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

 

Untuk diketahui, di dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), adalah instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Disatu sisi, dari aspek tugas pengawasan dikenal dengan adanya pengawasan fungsional (wasnal); pengawasan melekat (waskat); dan pengawasan masyarakat (wasmat). Pengawasan fungsional (wasnal) ini, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional, baik intern Pemerintah yang kita kenal dengan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun eksternal Pemerintah yang dilaksanakan terhadap pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Sedangkan pengawasan melekat (waskat), adalah serangkaian kegiatan bersifat sebagai pengendalian secara terus-menerus yang dilakukan atasan langsung terhadap bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengawasan masyarakat (wasmat), yakni pengawasan yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada aparatur pemerintahan yang berkepentingan. Dengan berpedoman pada Penjelasan atas ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memberikan amanat proses penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

 

Sistim pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini, dilandasi pada pemikiran penulis, bahwa sistim pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dipengaruhi oleh sumberdaya manusia, serta memberikan keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak. Untuk itu, dikembangkanlah unsur sistim pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitasnya. SPIP (Sistim Pengendalian Intern Pemerintah) tersebut, terdiri atas unsur; lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Penerapan dari kesemua unsur SPIP diatas tadi, dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi Pemerintah.

 

Dalam rangka pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP (Sistim Pengendalian Intern Pemerintah) seperti yang dijelaskan di dalam peraturan pemerintah tersebut, SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

 

Sementara Pimpinan instansi terkait, harus cepat tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit guna mencegah, mengurangi bahkan menghindari dari tindakan korupsi, dan untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal di bawah ini, yaitu sebagai berikut :

1.                  Masalah yang berkaitan dengan transaksi atau kejadian tertentu dikoreksi segera;

2.                  Penyebab yang memungkinkan terjadi tindakan yang mengarah diluar dari ketentuan diteliti oleh Pimpinan Instansi Pemerintah;

3.                  Tindakan diambil untuk memperbaiki kondisi yang memungkinkan ada tindakan yang mengarah pada pertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

4.                  Pimpinan Instansi Pemerintah Pemerintah terkait dan Auditor memantau setiap hasil temuan untuk menyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilaksanakan; serta

5.                  Pimpinan Instansi Pemerintah secara berkala mendapat laporan status penyelesaian audit yang mengarah pada tindakan korupsi sehingga Pimpinan dapat menyakinkan kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.

 

Profesional Auditor, sangat terkait dengan perilaku. Disaat masyarakat apatis terhadap aparat pengawasan, auditor seyogyanya konsisten dalam menjalankan tugasnya dan mampu menahan diri untuk tidak melakukan pemeriksaan yang melebar keluar dari ruang lingkup tugas pokoknya. Ketika seorang Auditor, mendapat penugasan untuk memeriksa satu aspek kegiatan, dia harus benar-benar mendalami inti substansi persoalan yang terjadi, dan memfokuskan dirinya pada masalah yang sedang dia tangani ketika itu, dan bukan keluar kepada pokok masalah yang lainnya.

 

Pengawasan dalam suatu organisasi, semestinya justru semakin memainkan peranan pentingnya dalam upaya meminimalisir, atau mencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana korupsi di dalam organisasinya. Tidak hanya dituntut melakukan pengawasan di dalam lingkungan internal organisasinya saja, dalam bentuk pengawasan melekat (waskat) harus lebih dioptimalkan lagi, dan juga yang tidak kalah pentingnya mesti dilakukan pengawasan fungsional (wasnal) yaitu pengawasan oleh lembaga pengawasan seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)/DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi, wilayah Kabupaten/Kota), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota, serta Satuan Pengawasan Intern (SPI), serta yang lebih pentingnya lagi diikutsertakan pengawasan oleh warga masyarakat (wasmat).

 

Dengan dilakukannya upaya pengawasan yang ketat tersebut, diharapkan niat dan kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi, paling tidak akan berkurang. Dan bahkan telah menutup kemungkinan peluang adanya tindak korupsi yang (akan) dilakukan oleh aparat birokrasi di lingkungan pemerintahan. Dalam melakukan audit, Auditor diharapkan dapat secara rinci mengungkapkan sejak kapan itu terjadi, dan bagaimana caranya dilakukan suatu perbuatan tindak korupsi itu. Lalu berapa besar kerugian keuangan negara/keuangan daerah yang berhasil dikorupsinya, dimana dia melakukannya, serta pihak-pihak mana saja yang telah diuntungkan dari adanya perbuatan korupsi tersebut, dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang terkait di dalamnya.

 

Untuk mewujudkan keinginan besar tersebut, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan ringan. Namun itu terus mendapat prioritas yang lebih utama. Terlebih lagi Pemerintah saat ini khususnya, tidak hanya memfokuskan pada hal-hal tertentu saja, bagaimana menciptakan clean government, yaitu pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tapi lebih jauh lagi, yakni bagaimana mewujudkan good governance (pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab). Semuanya ini dapat terwujud dengan dukungan penuh segenap seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang terlibat langsung bertugas untuk meminimalisasi (bahkan mungkin menghilangkan) adanya suatu tindak pidana korupsi di dalam lembaga pemerintahan kita ke depannya. (disampaikan oleh Rahmawinar Lubis, SE. Penulis  tinggal di Kota Jambi, dan saat ini berkerja sebagai Auditor Ahli Madya di Kantor Inspektorat Kota Jambi

Peluang kerja TKI perawat dan kesempatan magang ke Jepang

E-mail Cetak PDF

Program pengentasan pengangguran terus diupayakan melalui peluang dan kesempatan kerja keluar negeri, terutama ke negeri Sakura Jepang pada 2015 ini. Pemerintah Provinsi Jambi, melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Pemerintah Provinsi Jambi memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik asal daerah Jambi untuk meraih peluang dan kesempatan kerja ke Jepang melalui beberapa peluang dan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi dalam mengurangi angka pengangguran saat ini, dan salah satu diantaranya adalah melalui peluang dan kesempatan kerj,a dan magang keluar negeri, khususnya ke negara Jepang.

Dalam rangka untuk mencapai visi dan visi Jambi EMAS (Ekonominya Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) sebagai program unggulan pemerintahan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) selama lima tahun kepemimpinannya di sektor ketenagakerjaan dalam upaya mengurangi angka pengangguran khususnya (pro Jobs). Dinas Sosnakertrans Pemerintah Provinsi Jambi, telah melaksanakan beberapa program untuk mengatasi angka pengganguran tersebut, antara lain:

1. Penempatan tenaga kerja antar kerja lokal, terutama pencari kerja (pencaker) atau penganggur yang terdaftar sebagai pencaker di Dinas Ketenagakerjaan di wilayah kabupaten dan kota dalam Provinsi Jambi yang disebarkan ke perusahaan-perusahaan, yang menyampaikan lowongan kerja yang tersedia di perusahaan masing-masing.

2. Pembukaan pameran kesempatan kerja (Jobs Fair), yaitu mempertemukan antara pencaker yang membutuhkan pekerjaan dengan pengguna yang membutuhkan tenaga kerja.

3. Penempatan tenaga kerja keluar negeri, yaitu mengirimkan tenaga kerja yang berasal dari Provinsi Jambi untuk bekerja di luar negeri, khususnya di sektor informal, yaitu yang bekerja di perusahaan-perusahaan khususnya di negeri Jiran Malaysia.

4. Pelaksanaan pemagangan pencaker ke perusahaan-perusahaan, yaitu berlatih sambil bekerja dengan tujuan meningkatkan kompetensi tenaga kerja sehingga dapat bersaing di pasar  kerja yang dilaksanakan melalui penganggaran yang bersumber  dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), telah melaksanakan program pemagangan pencaker ke perusahaan-perusahaan yang telah berjalan lebih kurang empat tahun belakangan ini, yakni dimulai sejak 2011, 2012, 2013, dan 2014. Sedangkan untuk tahun 2015 ini, hal serupa juga akan dilaksanakan magang ke perusahaan-perusahaan yang beraktifitas di wilayah Provinsi Jambi sebanyak 330 orang pencaker yang akan dimagangkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.

5. Pemagangan pencari kerja (pencaker) keluar negeri, khususnya ke negara Jepang merupakan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Jepang dalam upaya meningkatkan keterampilan para pencaker itu sendiri, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan para peserta magang tersebut. Dimana mereka ini, bagi yang sudah lulus seleksi dan sudah magang di berbagai perusahaan yang ada di Jepang, mereka akan mendapatkan penghasilan antara Rp8 juta-12 juta perbulan.

6. Adapun untuk magang ke berbagai perusahaan di Jepang ini, yang sudah magang disana sebanyak 44 orang, yang dikontrak oleh perusahaan di Jepang tersebut selama 3 tahun. Sedangkan pada 2015, sudah dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan ke seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Dimana seleksi akan dilaksanakan pada bulan November 2015 yang akan datang.

7. Sementara sekarang ini, seleksi lanjutan calon peserta hasil rekrut tahun 2014 lalu, mereka kini sedang mengikuti pelatihan Bahasa Jepang Tahap I yang dilaksanakan di BLK (Balai Tenaga Kerja, sekarang berubah namanya menjadi Balai Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi), yang diikuti oleh peserta dari 3 provinsi. Dimana pelatihan dipusatkan di Jambi, yakni Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Provinsi Jambi dan Bengkulu. Dengan rincian sebagai berikut; 15 orang dari Provinsi Jambi, 9 orang peserta dari Provinsi Sumatera Utara, dan 20 orang dari Provinsi Bengkulu.

8. Sedangkan untuk program pengiriman TKI Perawat ke Jepang pada 2015 ini, merupakan program baru yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Pemeritah Provinsi Jambi, diantaranya adalah mengirimkan tenaga kerja yang profesional sebagai tenaga perawat di rumah sakit-rumah sakit, dan yayasan lansia (lanjut usia) di negara Jepang. Pada 2014 yang lalu, ada sebanyak 5 orang putra dan putri dari Provinsi Jambi yang mengikuti seleksi perawat ke Jepang tersebut, dan berdasarkan informasinya yang didapatkan dari Pusat, yakni BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), bahwa dari kelima orang tersebut, ternyata tiga orang dinyatakan lulus dan sekarang ini mereka sedang mengikuti diklat (pendidikan dan pelatihan) keterampilan berbahasa Jepang di DKI Jakarta. Dan rencananya mereka akan diberangkatkan ke Jepang pada Juni 2015 ini.

9. Khususnya untuk program seleksi TKI Perawat ke Jepang ini, pihaknya optimis mampu menyelenggarakan seleksi tersebut, apabila jumlah peserta yang mendaftar sebanyak 50 orang, maka seleksi akan dilaksanakan di Provinsi Jambi sebagai tuan rumah. Akan tetapi apabila yang mendaftar kurang dari 50 orang, maka peserta asal Provinsi Jambi seleksinya digabungkan dengan peserta dari provinsi lainnya di Sumatera ini, dan lokasinya akan dilaksanakan di DKI Jakarta, atau di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

10. Pada 2015, pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh pihak civitas akademika perawat/sekolah tinggi keperawatan yang ada di wilayah Provinsi Jambi mengenai peluang kerja ke Jepang tersebut. Dan diharapkan pada 2015 kali ini, untuk para calon TKI Perawat yang mendaftar, jumlahnya meningkat. Bahkan berdasarkan info dari Pusat, disebutkan bahwa apabila jumlah pendaftar mencapai 50 orang atau lebih yang mendaftar, maka seleksi awal yaitu tes keterampilan sebagai perawat, serta tes kemampuan akademis dan psikotes dilaksanakan di Provinsi Jambi, tidak lagi diselenggarakan di DKI Jakarta, atau pun di luar Provinsi Jambi.

Dalam rangka pencapaian rencana strategis (renstra) penyerapan tenaga kerja di lingkungan Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jambi selama 2011-2015, khususnya dalam upaya untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah Provinsi Jambi tersebut, ditetapkan sebanyak 10 ribu orang. Sedangkan pencapaian penyerapan tenaga kerja selama 2011-2014 saja, justru sudah mencapai lebih dari yang sudah ditetapkan dalam renstra lima tahun pemerintahan Gubernur Jambi HBA, yakni telah mencapai 15.951 orang. Dan untuk tahun 2015 ini, yakni sejak Januari sampai dengan Maret 2015, penyerapan tenaga kerja sektor formal (ke perusahaan) sudah mencapai angka 2.105 orang, dan apabila dijumlahkan seluruhnya, mulai 2011 sampai dengan per Maret 2015 (15.951 ditambah 2.105 maka jumlahnya mencapai 18.056 orang).

11. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melaksanakan beberapa kegiatan mengenai Penempatan Tenaga Kerja Sektor Informal mulai tahun 2011-2014 melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, antara lain: (a). Pemberdayaan Masyarakat melalui pembentukkan Wira Usaha Baru (WUB), yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Dimana dari tahun 2011-2014 telah dilaksanakan sebanyak 10 paket (10 kelompok). Dan dari hasil monitoring di lapangan, dari kelompok usaha yang terbentuk sudah banyak yang berkembang dan menyerap tenaga kerja baru. (b). Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dimana pada kegiatan ini, adalah mengolah potensi yang ada di daerah kabupaten/kota. Masing-masing dengan pola membentuk kelompok-kelompok usaha, sehingga dari masing-masing daerah tersebut terdapat produk unggulan yang dapat bersaing. Sejak tahun 2011-2014 telah dilaksanakan 10 paket, atau 10 kelompok usaha.

Saat sekarang ini, yang akan dikembangkan dan nantinya bekerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Merangin adalah budidaya pohon nilam yang nantinya akan menghasilkan minyak asiri. Pada 2015, kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga dilaksanakan sebanyak 2 paket pembentukkan kelompok Wira Usaha Baru (WUB) dan 3 paket kegiatan terapan Teknologi Tepat Guna (TTG). Menurut informasinya, kelompok-kelompok usaha yang merupakan binaan ini, produk yang dihasilkan sudah diikutkan pameran-pameran baik di tingkat provinsi dan tingkat nasional di DKI Jakarta, Surabaya dan Semarang.

Adapun hasil monitoring dan kunjungan ke lapangan sudah banyak hasil-hasil pelaksanaan kegiatan tersebut yang berkembang, antara lain:

1. Pengolahan limbah paralon menjadi aneka kerajinan kreatif dari Kota Jambi.

2. Anyaman bambu dari Kabupaten Muaro Jambi.

3. Pengolahan batang kelapa yang sudah tua menjadi beberapa bentuk kerajinan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4. Pengolahan batang resam menjadi aneka souvenir dari Kabupaten Batanghari.

5. Pengolahan ikan berupa pembuatan abon, bakso dan ikan salai (pengasapan ikan) dari Kota Jambi.

6. Pembuatan pakan ikan, pupuk organik dan posesing hasil pertanian dari Kabupaten Bungo.

7. Pembuatan mie buah naga, bolu brownies, dan aneka kerajinan planel dari Kabupaten Sarolangun.

8. Pembuatan tahu dan aneka kripik dari Kabupaten Tebo.

9. Pengolahan bunga Rosela menjadi dodol, sirup dan teh dari Kota Jambi.

10. Pengolahan ikan menjadi aneka makanan dari SAD (Suku Anak Dalam) di Desa Tenggalung, Kabupaten Muaro Jambi.

11. Pengolahan nanas menjadi dodol, nanas goreng, selai nanas dari Desa Tangkit Kabupaten Muaro Jambi.

12. Pengolahan tomat menjadi saos dari Kabupaten Batanghari.

13. Pengolahan lidi kelapa/kelapa sawit menjadi aneka kerajinan kreatif  dari Kabupaten Muaro Jambi.

(ditulis oleh Yendri,SE,MM, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas pada Kantor Dinas Sosnakertrans Pemprov Jambi, 2015).

Dulu dilayani, sekarang penyelenggara negara harus melayani

E-mail Cetak PDF

Era Reformasi yang bergulir di Indonesia saat ini, yang dimulai sejak 1998 sampai dengan sekarang ini, yang sudah berjalan selama lebih 18 tahun, diakui sudah ada yang telah mengalami perubahan-perubahan pada berbagai bidang sisi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Akan tetapi, itu pun juga masih banyak yang belum mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh kultur dan budaya dari manusia Indonesia itu sendiri, yang cenderung belum ingin berubah. Sementara negara berkewajiban melayani setiap warga negaranya, dan kepentingan penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik oleh Pemerintah, yang merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan-perubahan yang dituntut oleh masyarakat tersebut, salah satunya adalah keterbukaan informasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, khususnya dalam pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah (BUMN/BUMD) kepada masyarakat, baik mengenai jenis pelayanan, prosedural, sampai batas waktu pelayanan itu sendiri.

 

Untuk memenuhi tuntutan dan semangat reformasi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam memberikan pelayanan publik. Namun masyarakat masih saja, merasakan dan mengeluhkan berbagai ketimpangan dalam pelayanan yang diberikan, seperti kejelasan waktu, biaya dan cara, atau prosedur pelayanan, dan masih terdapatnya diskriminasi pelayanan yang didasarkan pada hubungan pertemanan (perkoncoan), kekerabatan (keluarga/nepotisme), etnis (kesukuan), agama, dan lain sebagainya yang mengakibatkan panjangnya rantai birokrasi, yang semakin membudaya yang berujung kepada tindakkan suap, dan praktek pungutan liar (pungli).

 

Kondisi ini, merupakan isyarat bagi Pemerintah untuk mencari solusi strategis, sekaligus untuk memperbaiki pelayanan publik ke depannya. Perbaikan pelayanan publik, yang harus dilakukan adalah mengkaji kondisi pelayanan publik, terutama pola-pola pelayanan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan. Karena pelayanan yang buruk, berimbas pada kekecewaan masyarakat, yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada Institusi Pelayanan Publik itu sendiri. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang dijelaskan di dalam BAB I, Pasal 1, dari ketentuan isi Undang-Undang Pelayanan Publik ini, adalah:“kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

 

Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi, tidak hanya adanya Pelayanan publik tetapi juga memunculkan budaya pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Memunculkan budaya pelayanan prima, dapat diwujudkan dengan menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP), dan mengelola pengaduan masyarakat. Dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik itu sendiri, perlu diberdayakan peran serta masyarakat mulai dari penyiapan rancangan terbitnya suatu standar pelayanan publik hingga tahap implementasi, berupa penerapan dan pengawasan standar pelayanan. Namun pada kenyataannya dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) tidak melibatkan masyarakat, dan masyarakat hanya sebagai objek dari pelayanan itu sendiri. Dalam arti, masyarakat suka atau tidak suka, harus menerima standar pelayanan publik yang telah disusun oleh Penyelenggara Pelayanan.

 

Standar Pelayanan, adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan, dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:

a.                   Kepentingan umum;

b.                  Kepastian hukum;

c.                   Kesamaan hak;

d.                  Kesimbangan hak dan kewajiban;

e.                   Keprofesionalan;

f.                   Partisipatif;

g.                  Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;

h.                  Keterbukaan;

i.                    Akuntabilitas;

j.                    Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;

k.                  Ketetapan waktu;

l.                    Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

 

Hak dan Kewajiban

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diharapkan masyarakat, dan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu pula diketahui hak dan kewajiban dari masyarakat, dan pihak penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Sehingga tercipta keselarasan antara masyarakat yang dilayani, dengan penyelenggara yang memberikan pelayanan. Adapun hak kewajiban itu sendiri, terdiri dari:

 

1. Hak Masyarakat dalam Pelayanan Publik adalah:

(a). Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;

(b). Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;

(c). Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;

(d). Mendapat advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan;

(e). Memberitahukan kepada Pimpinan Penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan, apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;

(f). Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan Ombudsman;

(g). Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan Ombudsman;

(h). Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

 

2.   Kewajiban Masyarakat dalam Pelayanan Publik adalah:

(a). Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;

(b). Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan publik;

(c). Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

 

3.   Penyelenggara memiliki Hak :

(a). Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;

(b). Melakukan kerja sama;

(c). Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;

(d). Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

(e). Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.   Kewajiban Penyelenggara :

(a). Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

(b). Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;

(c). Menempatkan pelaksana yang kompeten;

(d). Menyediakan sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;

(e). Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;

(f). Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

(g). Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

(h). Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;

(i). Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;

(j). Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik.

 

Dengan adanya hak dan kewajiban antara penyelenggara dengan masyarakat pada pelayanan publik, diharapkan pelayanan publik itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masing-masing pihak diharapkan untuk mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Keterbukaan informasi, sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan publik sehingga tidak terjadi salah informasi yang mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan dalam pelayanan publik. Yang perlu diperhatikan juga, adalah budaya dari penyelenggara pelayanan publik, dimana kehidupan masyarakat kita sekarang masih terikat dengan budaya kerajaan, serta penjajahan zaman kolonial dulu, yakni ”budaya untuk dilayani”. Budaya untuk dilayani ini, tercermin dari rakyat harus melayani masyarakat golongan darah biru, dan penjajah. Sedangkan masyarakat, dianggap sebagai pelayan. Keadaan ini masih terus terbawa sampai saat sekarang ini, dimana para penyelenggara pelayanan publik bukannya melayani masyarakat yang butuh pelayanan, tetapi malah masyarakat yang harus melayani Penyelenggara Pelayanan Publik. Budaya seperti ini harus ditinggalkan oleh Aparat Birokrasi, yang menyelenggarakan pelayanan publik sehingga cita-cita reformasi birokrasi dapat terwujud sebagaimana cita-cita dari reformasi birokrasi itu sendiri, yakni transparan (keterbukaan), akuntabel, dan kepastian hukum.

 

Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik, yang masih ingin dilayani dalam pelayanan publik sudah selayaknya merubah ”pikiran” dan ”niat” dengan siap menjadi pelayan masyarakat, bila masyarakat akan berurusan pelayanan publik, dan bila tidak bisa merubah diri maka sudah sewajarnya penyelenggara tersebut diganti dengan penyelenggara yang benar-benar melayani masyarakat. Sehingga masyarakat merasa puas, atas pelayanan publik yang diadakan Instansi Pemerintah. Pada zaman keterbukaan saat ini, masyarakat juga diberikan kesempatan berupa membuat pengaduan bila masyarakat tidak puas, atau dirugikan atas pelayanan publik yang diterimanya ke lembaga yang dibentuk dalam reformasi birokrasi, yakni Ombudsman. Ombudsman, adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan hukum milik negara, serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memberi hak pada publik untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang terdapat pada badan publik, seperti pengurusan suatu perizinan di daerah tertentu, masyarakat harus mengetahui prosedur pengurusannya, yakni berapa biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang harus dilampirkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan izin tersebut sampai selesai. Di beberapa daerah keterbukaan informasi ini, telah dipublikasikan melalui pamlet, spanduk dan informasi lainnya yang penempatannya di tempat terbuka, dan mudah dibaca oleh masyarakat. Bahkan ditempatkan pada Badan Pelayanan Publik itu sendiri. Selain itu juga, pelayanan publik khususnya pengurusan izin telah dilakukan Pelayanan Satu Atap. Adanya keterbukaan tersebut, maka diharapkan masyarakat dalam pelayanan publik tidak lagi melalui Pihak Ke-3 (Calo). Dimana hal ini, sangat merugikan masyarakat, terutama biaya yang lebih besar dari biaya resminya. Masyarakat pun diberikan hak untuk melaporkan, atau membuat pengaduan. Jika dalam pelayanan publik dirugikan oleh oknum Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan data-data yang valid, dan sah.

 

Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2010, telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukkan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi. Dimana di dalamnya, dinyatakan bahwa Pemerintah Kota Jambi ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bernama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dimana tugasnya, adalah melaksanakan koordinasi, dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu, dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian. Pada saat bersamaan Pemerintah Kota Jambi juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di dalam Pasal 12, dinyatakan tentang kewajiban dan larangan bagi penyelenggara perizinan, dimana pada huruf b menyatakan;”Penyelenggaran perizinan dilarang melalaikan atau tidak memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya pada waktu yang telah ditentukan.”  Dengan adanya ketentuan seperti ini, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melaporkan bila persyaratan pengurusan perizinannya telah lengkap. Tapi oleh oknum Penyelenggara perizinan melalaikannya.

 

Pelayanan yang cepat dan prima, dari Penyelenggara Perizinan sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya masyarakat yang bergerak di bidang penanaman modal (investasi). Sehingga usaha mereka di daerah terjamin, dan mempunyai kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri, dapat diwujudkan salah satunya adalah transparansi dalam perurusan izin, dimana perizinan yang diberikan kepada investor tidak berbelit-belit, yang cukup menguras perhatian investor dalam menjalankan usahanya di daerah. (disampaikan oleh Zulbakri,SH, penulis adalah Auditor Madya pada Inspektorat Kota Jambi).

Pustakawan ujung tombak perpustakaan

E-mail Cetak PDF

Pustakawan, merupakan ujung tombak, untuk mendorong sebuah Perpustakaan itu, diminati pengunjung sehingga harapan semua pihak, khususnya Pemerintah dan masyarakat untuk ikut serta mendukung dan menumbuhkembangkan minat baca masyarakat semakin tinggi antusiasnya, untuk berkunjung ke gedung Perpustakaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Pustakawan, adalah pelaku utama penyelenggaraan Perpustakaan itu sendiri.

 

Harapan yang begitu tingginya, kami sampaikan disini. Tidaklah sangat berlebihan. Bilamana seluruh elemen kelompok masyarakat, dan komponen di setiap lapisan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Jambi ini, ikut serta aktif mendorong dan mendukung keberadaan sebuah Perpustakaan yang ada di tengah masyarakat luas dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia untuk menghadapi arus perubahan dan dinamika globalisasi dewasa ini. Dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba digitalisiasi seperti sekarang ini, sehingga khawatir nantinya kita menjadi penonton di dalam panggung rumahnya sendiri.

 

Judul diatas, bukanlah kesombongan diri pribadi penulis sebagai seorang Pustakawan. Namun hal tersebut, merupakan kegelisahan kami sebagai seorang Pustakawan, bahwa mau tidak mau, bahwasanya kamilah ujung tombak maju atau tidaknya sebuah Perpustakaan yang ada, dalam rangka mendorong dan menumbuhkembangkan minat baca di tengah masyarakat sekarang ini, untuk ikut termotivasi dalam “Gerakan Indonesia Gemar Membaca (GIGM)" yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Pusat, maupun pemerintahan di daerah agar lahirnya sebuah gerakan kesadaran nasional yang tumbuh di masyarakat, untuk selalu gemar membaca setiap harinya. Dengan kata lain “Tiada Hari, Tanpa Membaca".

 

Seraya mengutip pidato sambutan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), saat pembukaan Rapat Koordinasi dan Temu Kerja Pustakawan Madya Pustakawan Utama di Jakarta, yang dikutip dalam situs resmi Pusat Pengembangan Pustakawan, dijelaskan bahwa Perpustakaan turut berperan serta dalam konsep Pendidikan Nasional. Konsep inilah, yang harus disadari bersama oleh masyarakat kita, Indonesia (termasuk juga di Provinsi Jambi ini), bahwa belajar tidak harus berhenti pada saat kita menyelesaikan pendidikan formal, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), sampai dengan Perguruan Tinggi.

 

Namun sejatinya, kita ini diharapkan menjadi masyarakat pembelajar. Sepanjang hidup kita, terus berlajar. Cara belajar, bisa dilakukan dengan membaca sumber-sumber informasi, baik yang terekam maupun tercetak dan Perpustakaan berperan menyediakan hal tersebut. Pustakawan, merupakan ujung tombak dalam pengelolaan dan penyediaan layanan informasi di Perpustakaan, literasi informasi memberikan layanan informasi pada masyarakat.

 

Lalu yang menjadi pertanyaan di benak penulis, mengapa justru harus seorang Pustakawan saja yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan dan penyediaan layanan informasi kepada masyarakat. Tentu saja penulis, berharap pertanyaan diatas, bukanlah ditujukan kepada penulis semata, atau pun kepada seorang Pustakawan yang sehari-harinya berkerja untuk memberikan layanan informasi di Perpustakaan, literasi informasi memberikan layanan informasi pada masyarakat. Tapi yang terpenting, adalah mari bersama-sama menjadikan Perpustakaan sebagai pusat sumber baca masyarakat, sekaligus menjadi pusat belajar masyarakat. Kita semua tentu saja setuju, bahwa Perpustakaan memegang peranan penting, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai Agent of Change. Seiring dengan berjalannya waktu, dan semakin meningkatnya jumlah Pustakawan di Indonesia, masih tersisa pertanyaan tentang peran dan arah Kepustakaan Indonesia bagi masyarakat luas.

 

Dengan membudayakan minat baca kepada masyarakat melalui kunjungan ke Perpustakaan setiap harinya, dan terus menerus melakukan upaya penyadaran kepada seluruh masyarakat untuk gemar membaca. Maka semakin tinggi dan antusias mereka, dalam mencari informasi yang sudah tersedia di Perpustakaan. Diharapkan melalui upaya menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat saat ini, seiring dengan kondisi sekarang, tuntutan arus globalisasi dengan ditandai pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekarang ini diharapkan oleh masyarakat untuk dapat diakses dengan mudah, serba cepat, dan juga harus tepat. Kesemuanya sudah serba digitalisasi, tentu saja tugas Pustakawan semakin berat dan tidak mudah. Namun melihat perkembangan Perpustakaan dewasa ini, kita patut mensyukurinya karena Perpustakaan sebagai pusat sumber baca masyarakat telah mengalami kemajuan yang menggembirakan. Demikian juga upaya membudayakan minat baca pada masyarakat, telah dilakukan di berbagai tempat, baik di pusat maupun di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh lapisan masyarakat.

 

Dewasa ini tantangan dan peluang dihadapi oleh para Pustakawan dalam mengembangkan Perpustakaan, dan membudayakan budaya membaca pada masyarakat kita. Yang pertama, tentu karena membaca belum menjadi budaya bagi masyarakat kita semua. Untuk itu, Pustakawan dimana pun harus selalu tidak bosan, harus selalu giat melakukan strategi untuk mengajak masyarakat menyenangi membaca, kalau tidak membaca ada yang kurang dalam hidup ini. Ini juga termasuk salah satu program Pemerintah, yang merencanakan Gerakan Indonesia Gemar Membaca (GIGM).

 

Yang kedua, adalah perkembangan teknologi informasi dan dokumentasi, dan Pustakawan mau tidak mau harus seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi informasi. Kalau Perpustakaan tidak mau ditinggalkan penggunanya. Kita harus bersaing dengan media lain, yang semua bisa diperoleh dengan cepat, dan mudah. Oleh karena itu, Perpustakaan dan Pustakawan juga harus mengikuti perkembangan. Yang ketiga, berbagai pihak masih juga belum optimal dalam mengembangkan Perpustakaan. Sudah banyak pejabat kita yang memberikan apresiasi yang baik, fasilitas yang baik bagi Perpustakaan namun ada sebagian yang belum sebagaimana mestinya. Yang keempat, keluarnya berbagai peraturan, seperti kebijakan reformasi birokrasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Yang kesemuanya itu, menuntut agar para Pustakawan terus meningkatkan profesionalitasnya, dan juga Pustakawan terus meningkatkan kompetensinya.

 

Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Republik Indonesia telah mengembangkan Jabatan Fungsional (JF), termasuk di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Jambi. Pengembangan jabatan ini, telah mendapat sambutan baik di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena dipandang sebagai pemecahan masalah stagnasi karir yang timbul karena jabatan struktural (jabatan pimpinan) yang jumlahnya lebih sedikit, dibandingkan dengan jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diangkat pada satu jabatan.

 

Pengembangan jabatan ini, memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai wadah pengembangan karir dan pembinaan tenaga-tenaga teknis yang lebih diarahkan, serta sebagai pengembangan spesialisasi dan sub-spesialisasi di kalangan PNS yang memungkinkan terjadinya penyerapan sains dan teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas umum dan Pemerintah. Dalam rangka merealisasikan jabatan fungsional tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa putusan dengan maksud bahwa pembentukkan jabatan fungsional diharapkan PNS yang menduduki jabatan tersebut, dituntut untuk lebih mandiri dan profesional dalam bidangnya.

 

Jabatan Fungsional yang ada saat ini, di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, terdapat 2 (dua) jenis, yaitu Jabatan Fungsional Pustakawan, dan Jabatan Fungsional Arsiparis, yang seluruhnya berjumlah 24 (duapuluh empat) orang, yang terdiri 23 (duapuluh tiga) Pejabat Fungsional Pustakawan, dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Arsiparis. Dengan adanya pejabat fungsional tersebut, tidak dapat dipungkiri kiprahnya dalam memajukan, mengembangkan dan memberdayakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Jambi.

 

Landasan Hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pada BAB I, Pasal 1 dari ketentuan ini, menyatakan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Dalam aturan diatas, dapat diartikan secara tradisional, bahwa Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah.

 

Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun Perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Akan tetapi, Perpustakaan juga dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan dan rekreasi ilmiah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu, Perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun. Apakah informasi itu disimpan dalam gedung Perpustakaan tersebut, atau tidak. Dalam Perpustakaan modern inilah, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam Perpustakaan Digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer).

 

Peran Perpustakaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain; Kehidupan bangsa yang cerdas sebagai tujuan kemerdekaan; Bangsa yang hidup cerdas memerlukan setiap pribadi warga negara hidup cerdas; kehidupan pribadi yang cerdas mensyaratkan pembelajaran sepanjang hayat; Belajar dalam arti luas yaitu belajar dari perjalanan hidup pribadi, hidup sesama, hidup lingkungannya baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam; dan Perpustakaan sebagai salah satu sarana pembelajaran.

 

Mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan salah satu dari tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Alinea IV. Cikal bakal kehidupan masyarakat yang cerdas, adalah meningkatnya Minat dan Budaya Gemar Membaca sebagai modal dasar Pembangunan Nasional yang harus seiring dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yaitu dengan cara menumbuhkembangkan Minat dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat (reading society) dan Masyarakat Belajar (learning society) melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

 

Semua usaha pemberdayaan Perpustakaan harus mentaati semua peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Secara kronologis peraturan perundangan yang menyangkut Perpustakaan, dokumentasi, dan jasa informasi tersebut, adalah:

 

1.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah (26 Desember 1961).

2.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (9 Agustus 1990).

3.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (29 Juli 2002).

4.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:144/KMA/SKNII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (28 Agustus 2007).

5.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (1 November 2007).

6.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (25 Maret 2008).

7.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (30 April 2008).

 

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, diterima secara luas terutama oleh para pengelola Perpustakaan, dan juga masyarakat umum, maka sudah saatnya dimulai langkah penerapan seluruh komponen undang-undang dalam pengelolaan Perpustakaan. Penerapan ini, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia, yang hanya dapat disusun setelah ada kesepakatan mengenai standar yang baku secara nasional untuk menjalankan Perpustakaan. Dalam rangka inilah, seperti dari kutipan yang disampaikan oleh Agus Rukmana (Bandung, September 2009), bahwa dalam rangka penerapan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah yang baku secara nasional setelah ada kesepakatan mengenai standar nasional untuk menjalankan Perpustakaan, maka dirinya diminta untuk memberikan masukan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Standar Nasional Perpustakaan.

 

Menurutnya, usulan tersebut erat kaitannya dengan penjelasan sejarah penyusunan beberapa standar nasional, dan pengertian mendasar mengenai standard dan standardisasi serta usulan pendirian Pusat Standarisasi Nasional Perpustakaan (PSNP). Berikutnya, setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan ini, sangatlah penting bagi perkembangan dunia Pustaka, Kepustakaan, Perpustakaan, Pustakawan dan Kepustakawanan Indonesia.

 

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) adalah sebuah organisasi wadah interaksi Pustakawan terbesar di Indonesia dan menjadi “induk” dari berbagai ikatan dan asosiasi yang lahir berikutnya, seperti FPPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia), APISI (Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia), ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia), FPSI (Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia), dan lain-lain. maka sudah sewajarnya, organisasi ini dituntut untuk menjadi profesi yang dijalankan dengan ideal. Puji syukur kepada Allah SWT, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) yang didirikan di Istana Bogor, pada tanggal 25 Oktober 2001, telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) ke IV di Hotel Aston Soll Marina, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (14-17 November 2011). Salah satu ketetapan dalam Munas tersebut, adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Program Kerja Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) untuk periode Kepengurusan 2011-2015.

 

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Program Kerja Umum periode Kepengurusan 2011-2015 Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi, baik untuk anggota maupun Pengurus Pusat GPMB (PP-GPMB), Pengurus Daerah GPMB (PD-GPMB) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kecamatan.

 

Posisi Pustakawan PNS

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, jumlah gedung Perpustakaan masih sangat kurang. Demikian juga, dengan Pustakawan yang memiliki pendidikan formal di bidang Perpustakaan relatif sangat kecil jumlahnya. Inilah, dilema utama antara kebutuhan dan ketersediaan Pustakawan profesional. Fokus profesi Pustakawan, adalah manajemen informasi, dengan tugas utama menyediakan informasi yang cocok dan tepat waktu bagi pihak yang memerlukan. Tugas ini, dilakukan antara lain dengan memberikan bimbingan dan akses pada sumberdaya informasi, baik yang berada di dalam  Perpustakaan tempat dia bekerja maupun diluar, serta kerjasama antar Perpustakaan maupun dengan lembaga lainnya.

 

Fenomena yang lebih menariknya lagi, sehubungan dengan jabatan fungsional seorang Pustakawan. Tidak banyak diketahui, sesungguhnya diantara kita yang sejak awal masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bercita-cita menjadi Pustakawan. Malah kebanyakan orang, saat melamar masuk PNS, dengan cita-cita memangku jabatan struktural. Menjadi ironis, saat menjelang akhir masa jabatan strukturalnya justru banyak PNS yang berupaya masuk dalam jabatan fungsional sebagai Pustakawan. Ada apa dengan semua ini? Apakah jabatan fungsional bagi mereka hanyalah sekedar memperpanjang masa kerja? Fenomena lain, muncul dalam penilaian angka kredit. Meski memiliki jabatan fungsional yang relatif tinggi, namun masih sering dijumpai pengusulan angka kredit dengan tugas melimpah, namun justru lebih banyak daripada tugas utamanya, dan masih banyak fenomena lainnya lagi, yang mencerminkan belum tepatnya pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP), seperti yang diidealkan selama ini.

 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) tentang Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP), mendefinisikan Pustakawan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Kepustakawanan pada unit-unit Perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi Pemerintah dan/atau unit tertentu lainnya. Peraturan ini memang hanya mengatur PNS. Agar batasan tersebut dapat diberlakukan secara umum. Kiranya rumusan berikut, dapat dipakai; Pustakawan adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan Kepustakawanan.

 

Tugas dan fungsi Perpustakaan, memang tidak akan mudah dilakukan apabila pelaksana tidak dibekali dengan idealisme perpustakaan, serta idealisme menjadi Pustakawan. Semua tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan, yang dilaksanakan dalam kondisi yang selalu berubah dan berkembang ini, selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari sisi moral dan etika. Inilah yang harus dicermati Pustakawan Indonesia, dalam membangun dan mengelola kode etiknya.

 

Seperti yang sudah disampaikan penulis diatas, bahwa pada hakekatnya Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP), yang diperlukan oleh sebagian PNS ini, patut kita syukuri predikat kita sebagai Pejabat Pustakawan. Karena Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP), merupakan salah satu jabatan karir dalam sistem Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski JFP, lahir pada tahun 1998, namun sampai sekarang jabatan ini belum populer di kalangan kebanyakan PNS.

 

Marilah kita lihat kembali, apa itu Pustakawan menurut ketentuan dalam aturan JFP. Pustakawan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Kepustakawanan pada unit-unit Perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah, dan/atau unit tertentu lainnya. Sedang Kepustakawanan, adalah ilmu dan profesi di bidang Perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Batasan Kepustakawanan ini menurut penulis, memang masih sangat sumir, kurang mendalami makna Pustakawan dan Kepustakawanan.

 

Penulis lebih senang mengikuti pola pikir Driyarkara tentang “pribadi” dan “kepribadian” (Driyarkara, 2006). Apabila ditinjau dari analis tata bahasa, jelas “kepribadian” hanya berarti hal yang berhubungan dengan keadaan pribadi. Namun Driyarkara, menyatakan tentang maknanya, bahwa:

 

1.       Pribadi manusia supaya betul-betul menjadi Pribadi harus menjadi Kepribadian (perssonlijkheid).

2.       Pribadi yang tidak menjadi Kepribadian itu merupakan pribadi yang terjerumus, Pribadi yang tidak setia terhadap Tuhan, terhadap masyarakat dan dirinya sendiri, Pribadi yang kehilangan keluhuran dan kehormatannya.

3.       Kepribadian adalah perkembangan dari Pribadi. Perkembangan yang sedemikian rupa sehingga Pribadi betul-betul menjalankan kedaulatan dan kekuasaannya atas dirinya sendiri.

 

Sejalan dengan pribadi dan kepribadian, apabila ditinjau hanya dari analis arti kata, Kepustakawanan hanya berarti hal yang berhubungan dengan Pustakawan. Pustakawan adalah pelaku utama penyelenggaraan Perpustakaan. Kalaupun kita mengikuti alur pikir analis arti kata ini, penulis condong mengadopsi pola pikir Driyarkara. Dengan sedikit modifikasi maka 3 (tiga) butir diatas, menjadi:

 

1.       Pustakawan supaya betul-betul menjadi pustkawan harus menjadi dan memiliki Kepustakawanan.

2.       Pustakawan yang tidak menjadi dan memiliki Kepustakawanan itu merupakan Pustakawan yang terjerumus, Pustakawan yang tidak setia terhadap Tuhan, terhadap masyarakat dan dirinya sendiri, Pustakawan yang kehilangan keluhuran dan kehormatannya.

3.       Kepustakawanan adalah perkembangan dari Pustakawan. Perkembangan yang sedemikian rupa sehingga Pustakawan betul-betul menjalankan kedaulatan dan kewenangannya atas dirinya sendiri.

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, yang dijadikan dasar pembuatan Standard Nasional Perpustakaan (SNP), disebutkan mengenai Pustakawan sebagai Jabatan Fungsional (JF). Jenjang tertinggi dalam sistem JFP, adalah jabatan Pustakawan Utama (PU). Tingkat penggajiannya, termasuk golongan ruang IVd dan IVe. Merupakan dua jenjang tertinggi dari sembilan tingkat Pustakawan ahli. Ibaratnya dalam jenjang kemiliteran, jenjang ini setara dengan pangkat “Jenderal”. Jenjang dibawah PU (Pustakawan Utama), adalah Pustakawan Madya (PM), yang berada pada posisi golongan IVa, IVb, dan IVc, atau pada tingkat jenjang ke lima, enam dan tujuh dari sembilan jenjang Pustakawan Ahli (PA).

 

Pustakawan sebagai Jabatan Fungsional

Di Indonesia, ada yang berpendapat bahwa Pustakawan masih sebatas sebutan sebuah pekerjaan dan belum menjadi profesi. Bahkan, banyak juga yang beranggapan bahwa tugas Perpustakaan tidak memerlukan keahlian. Mereka beranggapan, bahwa setiap orang dapat saja diserahi tugas penyelenggaraan Perpustakaan. Merupakan langkah yang benar, jika pada tahun 1998, sebagai kebijakan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah telah mengakui Pustakawan sebagai Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP). Namun keberadaan JFP ini, belum menempati posisi seperti yang diharapkan. Ketidaktepatan posisi JFP tersebut, terutama disebabkan belum tepatnya pandangan, pemahaman, harapan, dan penghargaan atas perpustakaan, dan atas profesi Pustakawan.

 

Seiring dengan proses Otonomi Daerah (Otoda) sekarang ini, dan karena ingin memanfaatkan batas usia pensiun Pejabat Fungsional Pustakawan (JPF) yang sampai 60 tahun bagi Pustakawan Penyelia (PP), dan Pustakawan Madya (PM), serta 65 tahun bagi Pustakawan Utama (PU), ada beberapa daerah yang mengangkat PNS dalam jabatan ini, melulu untuk memperpanjang batas usia pensiun Pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap PNS yang ditugaskan di Perpustakaan, bebas saja menyebut dirinya Pustakawan. Dengan segala sub ilmu yang dikelolanya, yang tidak terbatas, karena menyadari ilmu pengetahuan yang sudah terekam, tercetak atau tulis sejak zaman dahulu, yang terbaru atau kini.

 

Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dimana semua informasi diharapkan masyarakat untuk dapat diakses dengan mudah, serba cepat dan juga harus tepat, semua sudah memasuki era digital. Dengan kondisi sekarang, tentu tugas utama Pustakawan semakin berat, dan juga tidak mudah.

 

Dalam sistem Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP) ini, harus benar-benar difahami seluk beluk jabatan fungsional, Pustakawan, dan cara penyusunan rencana strategis. Tiga komponen inilah, modal penyusunan strategi pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP). Pertanyaan yang paling mendasar, adalah apakah makna fungsional sama dengan profesional? Dalam masyarakat umum terdapat pengertian bahwa profesional selalu dikaitkan dengan keahlian dan dengan tinggi rendahnya bayaran seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Mutu hasil kerja yang kurang baik, sering juga disebut kerja tidak profesional, atau amatiran. Maka jelas diperlukan Pustakawan, yang benar-benar profesional.

 

Bagi seorang profesional, mutu kerja harus tinggi karena dia dibayar untuk melaksanakan tugasnya, dengan kata lain dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Apabila mutunya tidak memuaskan, tentu saja dia tidak akan laku. Dengan demikian, istilah profesional minimal harus mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu dari sisi kemampuan pelaku dan mutu hasil karyanya. Kedua-duanya, harus ada pada tingkat yang cukup tinggi untuk dapat dikatakan sebagai profesional. Menurut David H Maister, seperti dikutip oleh Harefa, bahwa profesionalisme adalah terutama masalah sikap, bukan seperangkat kompetensi.

 

Seorang profesional sejati, adalah seorang teknisi yang peduli. Lebih tinggi lagi, dikatakan juga bahwa profesionalisme adalah buah cinta. Ibaratnya seorang menikah dengan profesi yang dipilihnya, sehingga melahirkan anaknya yang disebut profesionalisme. Masih banyak lagi yang disebut profesionalisme. Masih banyak lagi, teori-teori dibelakang pengertian tenaga profesional. Dikatakan ada 4 (empat) atribut profesional, yaitu:

 

1.       Keterampilan tinggi yang didasarkan pada pengetahuan teoritis dan sistematis;

2.       Pemberian jasa yang altruistis, artinya lebih berorientasi kepada kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi;

3.       Adanya pengawasan yang ketat atas perilaku pekerja melalui kode etik yang dihayati dalam proses sosialisasi pekerjaan; dan

4.       Suatu sistem balas jasa (berupa uang, promosi, jabatan, dan kehormatan) yang merupakan lambang prestasi kerja.

 

Namun apakah hanya masalah mutu dan harga saja, karakter profesional itu? Harefa menyebut sedikitnya ada 13 (tigabelas) hal yang menjadi karakter sesorang dapat disebut profesional, yaitu:

 

1.       Bangga pada pekerjaan; dan menunjukkan komitmen pribadi pada kualitas;

2.       Berusaha meraih tanggung jawab;

3.       Mengantisipasi dan tidak menunggu perintah, menunjukkan `inisiatif;

4.       Mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk merampungkan tugas;

5.       Melibatkan diri secara aktif dan tidak sekedar bertahan pada peran yang telah ditetapkan untuk mereka;

6.       Selalu mencari cara untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagi orang yang mereka layani;

7.       Ingin belajar sebanyak mungkin mengenai bisnis orang yang mereka layani;

8.       Benar-benar mendengarkan kebutuhan orang yang mereka layani;

9.       Belajar memahami dan berfikir seperti orang yang mereka layani sehingga bisa mewakili mereka ketika orang itu tidak ada di tempat;

10.     Adalah pemain tim;

11.     Bisa dipercaya memegang rahasia;

12.     Jujur, bisa dipercaya, dan setia;

13.     Terbuka terhadap kritik yang membangun mengenai cara meningkatkan diri.

 

Disamping itu, dengan luasnya cakupan tugas, tanggung jawab hak dan kewenangan yang dimiliki seorang Pustakawan, seiring dengan cepatnya perkembangan tugas tersebut. Tidak pelak harus ada tenaga tang dapat membantu pustakawan. Tenaga inilah, yang disebut Jabatan Fungsional Teknisi Perpustakaan (JFTP). Tugas Fungsional ini beragam, namun pada dasarnya juga harus mendukung tugas Perpustakaan dalam pengorganisasian dan pengelolaan informasi untuk memberikan informasi yang diperlukan pengguna secara benar dan tepat waktu. Karena tugas utama dalam membantu Pustakawan, maka Jabatan Fungsional Teknisi Perpustakaan (JFTP) juga berperan dalam 2 (dua) fungsi utama Perpustakaan, yaitu yang terkait langsung dengan pengguna, dan yang terkait dengan teknis Perpustakaan.

 

Tuntutan penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mulai nyata, dan sekaligus menjadi tulang punggung kehidupan manusia dewasa ini. Dahulu Komputer, dianggap hal yang sangat mewah, namun sekarang boleh dikatakan siapa saja justru harus dapat memanfaatkan teknologi ini, agar tetap “survive” dalam kehidupannya sehari-hari. Sehubungan dengan penerapan TIK dalam kegiatan dokumentasi dan informasi ini, Konsep Usability berlaku umum, baik untuk pengembangan pangkalan data maupun situs lembaga di internet. Bahkan kebanyakan lembaga telah membangun situsnya masing-masing, dan berbagai situs yang indah ramai bermunculan. Namun yang menjadi pertanyaan besar, adalah apakah semua situs-situs yang indah bermunculan tersebut, sudah memenuhi konsep usability, atau tidak?

 

Jelas TIK ini, akan menjadi tulang punggung kehidupan Pustakawan. Maka penerapan teknologi ini, menjadi salah satu strategi pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan. Ilise Benun memberikan 5 Prinsip Usability dalam merancang situs yang bermunculan di internet (Benun, 2003), yakni sebagai berikut:

 

1.       Konsistensi. Untuk mencegah kebingungan dan kegusaran pengguna, hendaknya situs dibuat konsisten baik dalam rancangan grafis maupun cara interaksi dari satu halaman ke halaman lainnya, atau satu bagian ke bagian lainnya. Halaman harus mempunyai kesamaan dalam tata letak, tema grafis, aturan editorial, dan hirarki susunannya. Pengguna tidak harus mengingat apa arti elemen dari satu halaman ke halaman lain. Untuk ini perlu kesamaan terminologi, ikon, maupun tombol perpindahan halaman.

2.       Interaksi. Harus dapat diprediksi, terlihat, dan dapat berbalik. Saat pengguna menekan tombol perpindahan halaman, handaknya ada bagian dari halaman berganti sehingga pengguna tahu bahwa memang telah berpindah halaman. Pengguna akan lebih senang apabila ada kemudahan berbalik ke halaman sebelumnya. Jangan membuat halaman buntu. Pengguna harus percaya diri untuk menjelajah situs tanpa tersesat. Kalaupun salah dengan mudah kembali pada apa yang diinginkan.

3.       Instruksi. Hendaknya dibuat dengan jelas, mengutamakan terjadinya komunikasi dengan pengguna. Buatlah pengguna tidak tersita waktunya untuk berfikir dalam menggunakan situs anda, ada beragam minat pengguna dalam hal perintah ini. Ada pengguna senang dengan banyak instruksi. Namun ada pula sebaliknya. Maka kenalilah pengguna anda.

4.       Pilihan. Hendaknya dibuat ada, sehingga pengguna memilih apa yang diperlukan dan diminati. Jangan hanya ada jalan tunggal. Beri juga pilihan cara berinteraksi yang paling sesuai dengan pengguna. Ada pengguna senang dengan indeks, ada juga yang memilih teks dibanding rancangan grafis. Beri kemungkinan pengguna untuk memilih. Antar muka (interface) yang luwes selalu disenangi pengguna.

5.       Pengaturan. Personalisasi menjadi puncak pengaturan, khususnya bagi situs yang sering digunakan. Hendaknya pengguna dapat mengatur tampilan sesuai dengan kesukaan mereka, baik untuk warna dan tata letak. Demikian juga untuk ukuran huruf. Apabila pengguna dapat mengatur semua itu situs akan menjadi menarik untuk selalu dikunjungi pengguna.

 

Di Indonesia, aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Perpustakaan diawali pada tahun 1970 dengan mencoba memakai komputer untuk menyusun katalog induk majalah. Percobaan ini, dimaksudkan untuk mendukung konsep jaringan Perpustakaan Indonesia yang resminya baru lahir pada tahun 1971. Selanjutnya pada tahun 1982, komputer dipakai dalam mengembangkan basis data literatur. Pada saat hampir bersamaan dicoba juga akses pada Pangkalan asing di Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Pada tahun 1986, Pustakawan Indonesia, meluncurkan gagasan Ipteknet. Baru 1996, akses internet mulai dikenal oleh kalangan Perpustakaan.

 

Sayang bahwa perkembangan TIK yang super cepat tidak diikuti dengan cepat oleh kalangan Perpustakaan di Indonesia. Dapat dikatakan Pustakawan Indonesia jauh tertinggal dengan koleganya dari negara maju. Oleh karena itu, sistem pembinaan Pustakawan perlu direvisi dan diperbaiki, termasuk aturan fungsional Pustakawan menurut SK MENPAN 132, Tahun 2003. Pustakawan, hendaknya diposisikan sebagai profesional dengan kompetensi yang dicapai melalui pendidikan formal, dan pengalaman teruji. Penyempurnaan aturan  mengenai Jabatan Fungsional Pustakawan (mardamsyah spd)

Sistem pengendalian intern pemerintah

E-mail Cetak PDF

Berdasarkan laporan ikhtisar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Semester II Tahun 2012, diperoleh kesimpulan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengendalian intern pada pemerintah daerah. Kelemahannya itu terletak pada sistem pengendalian akuntansi, dan pelaporan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.

 

Dalam penganggaran yang baik, sistem pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akurat, Presiden beserta para penyelenggara pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Hal ini harus didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pengendalian atas pelaksanaannya.

 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, di dalam Pasal 3 Ayat (1), telah disebutkan bahwa;“Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan, dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait”.

 

Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan ini, telah dikembangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peraturan Pemerintah ini, telah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun SPIP, guna mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefesienan dalam pencapaian tujuan organisasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dikeluarkan sebagai pengganti Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 01 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

 

Terjadi perbedaan yang signifikan, antara pengawasan melekat dan SPIP yakni, pengawasan melekat merupakan alat dan bersifat statis, tanggung jawab pelaksanaan berada di atasan langsung. Sementara keberadaannya berdiri sendiri, penekanannya pada pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Sedangkan SPIP, adalah merupakan proses dan bersifat dinamis, tanggung jawab berada pada seluruh pegawai, dan keberadaannya terintegrasi, dan penekanannya pada lingkungan pengendalian serta penilaian resiko.

 

Saat ini, justru para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sudah mulai pusing. Bagaimana caranya, agar manajemen dapat menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif, sesuai kaidah dan keyakinan. Jika tidak menyelenggarakan SPIP secara efektif, maka kegagalan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sudah menanti didepan mata. Namun disisi lain, agar manajemen dapat menerapkan SPIP secara efektif dibutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit, karena banyak hal yang diluar kendali APIP.

 

Sementara itu terkait dengan ketentuan mengenai penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur (Pergub), atau Peraturan Bupati (Perbup)/Peraturan Walikota (Perwal). Hal ini, diperkuat dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah daerah.

 

Untuk patut diketahui, bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian SPIP, merupakan suatu proses yang berjalan terus untuk semakin menyempurnakan pencapaian tujuan organisasi, dan pembentukan SPIP harus memperhatikan prinsip fleksibilitas. Dimana prinsip ini, sangat diperlukan mengingat arah perkembangan baik peraturan, manajemen, atau administrasi, maupun sistem teknologi yang terkait sangat dinamis. Hal ini, agar produk SPIP tidak menjadi kaku, dan justru menjadi penghambat proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

 

Unsur-Unsur SPIP

 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), terdiri dari 5 (lima) unsur, masing-masing yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

 

1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian, adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Pemimpin Instansi Pemerintah, atau kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif. Untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, hal ini dapat dilakukan dengan cara antara lain penegakkan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; adanya kepemimpinan yang kondusif; pembentukkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia); perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

 

2. Penilaian Resiko.

Penilaian Resiko, adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Sedangkan resiko, adalah kemungkinan yang belum terjadi atau mungkin dapat terjadi. Sesuatu yang telah terjadi disebut dengan masalah, dan agar jangan terjadi masalah maka perlu dikelola melalui identifikasi resiko, dan analisis resiko. Adapun identifikasi resiko, adalah instansi pemerintah mengidentifikasikan secara efesien dan efektif resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Identifikasi resiko ini, pada tujuannya ditingkatan kegiatan sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan cara; menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan internal; menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

 

Berikutnya adalah analisis resiko, yang dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah, dan pemimpin harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima. Pimpinan instansi pemerintah daerah, wajib melakukan penilaian resiko yang terlebih dahulu menetapkan tujuan. Dimana tujuan itu sendiri, terdiri dari tujuan pada tingkat pemerintah daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan akan mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

 

3. Kegiatan Pengendalian.

Pimpinan instansi pemerintah, wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian mempunyai tujuan, mengantisipasi agar resiko tidak menjadi masalah. Adapun kegiatan pengendalian ini, terdiri dari peninjauan atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan; pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia); pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan peninjauan atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi; otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern, serta transaksi dan kejadian penting. Peninjauan atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan. Tolok ukur kinerja tercantum dalam Renstra (Rencana Strategis), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang ditetapkan setiap tahun anggaran. Tolok ukur atau rencana kinerja, dibandingkan dengan realiasasi kinerja yang dicapai pada akhir tahun, dan dapat terlihat dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

 

4. Informasi dan Komunikasi.

Instansi Pemerintah, harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal. Informasi tersebut harus direkam, dan dikomunikasikan kepada pemimpin dan semua pihak di instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta kerangka waktu. Informasi sudah diidentifikasi, diperoleh dan didistribusikan kepada pihak yang berhak dengan rincian yang memadai, bentuk dan waktu yang tepat sehingga tugas dapat terlaksana dan tanggung jawabnya secara efesien dan efektif. Pemimpin instansi pemerintah, harus memastikan terjalinnya komunikasi internal dan ekternal yang efektif, yang memiliki dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi, dan kegiatan lain termasuk penganggaran dan pendanaannya. Instansi pemerintah mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus-menerus.

 

5. Pemantauan.

Pemantauan Sistem Pengendalian Intern, dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan penyelesaian audit. Pemantauan berkelanjutan, diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, suvervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Pelaksanaan pemantauan berkelanjutan, memerlukan kerjasama antara pemimpin instansi pemerintah dan semua pegawai, yang mesti terintegrasi sehingga tujuan tercapai.

 

Disamping itu, evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, peninjauan dan pengujian efektifitas Sistem Pengendalian Intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah, atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan Daftar Uji Pengendalian Intern (DUPI). Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan peninjauan lainnya, harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan pemeriksaan lainnya. Pemimpin instansi pemerintah mesti tanggap terhadap segala temuan dan rekomendasi audit dan tinjauan lainnya, guna memperkuat pengendalian intern, dan secara berkala pemimpin instansi pemerintah mendapat laporan status penyelesaian audit dan tinjauan sehingga pemimpin dapat memastikan kualitas, dan ketepatan waktu penyelesaian setiap rekomendasi.

 

SPIP diselenggarakan melalui tahapan yang sistimatis, meliputi tahapan pemahaman, pemetaan, infrastruktur, internalisasi dan pengembangan berkelanjutan. SPIP berhubungan erat dengan SOP (Standar Operasi dan Prosedur) dalam setiap aktifitas, atau pelayanan oleh instansi pemerintah pada SKPD. SOP ini, harus selalu ditinjau dan dilakukan perbaikan. Karena adanya perubahan peraturan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan perkembangan dalam masyarakat yang menuntut adanya perbaikan.

 

Implementasi SPIP pada SKPD, atau instansi pemerintah dewasa ini masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, atau pemerintah itu sendiri. Karena belum meratanya pemahaman tentang SPIP ini, sehingga diperlukan strategi yang efektif untuk mengimplementasikannya, diantaranya yakni melakukan pendidikan dan pelatihan bersama dengan lembaga kompeten untuk memperoleh pemahaman yang sama mengenai SPIP; mengadakan pendampingan bersama dengan lembaga yang kompeten untuk dapat menyelenggarakan SPIP secara efektif; dan mengadakan studi banding antara pemerintah daerah atau instansi yang berencana untuk menyelenggarakan SPIP bersama dengan pemerintah daerah, atau instansi yang telah menyelenggarakan SPIP secara efektif. (Zulbakri,SH, penulis adalah Auditor Madya pada Kantor Inspektorat Kota Jambi, Maret 2015).

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

BALI

Panglima TNI beri pengarahan prajurit TNI di Bali

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko di dampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Torry Johar Banguntoro memberikan pengarahan kepada 2.360 Prajurit TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara serta PNS se-wilayah Garnisun Bali, di GOR Praja Raksaka Kodam IX/Udayana, Kamis (28/5/2015).   Panglima TNI dalam pengarahannya menyampaikan hal-hal mendasar supaya dilaksanakan dengan baik oleh Prajurit TNI dan PNS TNI, yaitu jangan ada prajurit ya...

Selanjutnya

Banten

Politikus PDIP pakai plat nomor palsu

berita-beritadotcom (Cilegon, Banten): Suhemi, anggota DPRD Cilegon ditilang Satlantas Polres Cilegon, Jumat (31/1/2014) malam. Politikus dari PDIP itu kena tilang lantaran diduga memakai plat kendaraan palsu atau bukan keluaran dari kepolisian. Demikian disiarkan Divisi Humas Polri"Dia menggunakan plat nomor palsu atau bukan keluaran dari Lantas, ya kita tilang. Untuk sementara STNK mobilnya kita amankan sebagai bukti pelanggaranya," ujar salah seorang ...

Selanjutnya

Jawa Timur

Bupati Madiun Imbau Masyarakat Agar Dukung Tax Amnesty

berita-beritadotcom: Bupati Madiun, Jawa Timur, H Muhtarom, mengimbau kepada masyarakatg untuk mendukung program pemerintah berupa pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Karena hal tersebut berkaitan dengan perekonomian negera dan kemakmuran rakyat. Bupati Madiun H Muhtarom, mengatakan, karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah disah 1 Juli lalu, masyarakat harus mengefektifkan pajak. Karena pendapat ne...

Selanjutnya

Jawa Barat

LHE AKIP diserahkan, Bandung sabet nilai A

berita-beritadotcom Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP). Kegiatan yang merupakan putaran keempat ini dilakukan penyerahan kepada 156 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan memperbaiki akuntabiltas kinerja instansi pemerintah berarti memperbaiki Indonesia.   Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, memberikan apresiasi ...

Selanjutnya

Gorontalo

Anggota DPRD Gorontalo terlibat narkoba, Jaksa tuntut rehabilitasi

berita2.com (Jakarta): Anggota DPRD Gorontalo,Yamin Akuba terlibat menggunakan sabu seberat 0,467 gram dituntut rehabilitasi.Tuntutan tampa pemeriksaan saksi ahli kedokteran tersebut,dibacakan jaksa Iwan SH ( kejari jakbar red ) dihadapan ketua majelis hakim,Musari SH pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (23/11/2011 ."Menuntut terdakwa,Yamin Akuba telah terbukti bersalah menggunakan sabu tampa ijin,serta dijatuhi 2 tahun rehabilitasi," Ujar jaksa Iwan.Menurut jaksa Iwan diruangan ...

Selanjutnya

Sulawesi Tenggara

Menyapa Masyarakat Sultra, Danrem 143/HO mengadakan Program Dialog Interaktif Lewat Udara

beritaberitadotcom: Untuk lebih memaksimalkan peran serta terhadap masyarakat dalam rangka melakukan terobosan-terobosan yang positif dan memaparkan setiap keberhasilan program-program TNI khususnya kepada masyarakat Sultra, maka dalam hal ini Danrem 143/HO Kolonel CZI Rido Hermawan, M.Sc. akan secara intens mengadakan dialog interaktif di Stasiun Televisi dan Stasiun Radio. Hal tersebut disampaikan oleh Danrem 143/HO kepada Rekan-rekan Media beberapa waktu lalu tepatnya pada ...

Selanjutnya

NTB

Sekda NTB minta jajarannya untuk terus berinovasi

berita-beritadotcom: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Rosiadi H.Sayuti meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan inovasi seiring tuntutan zaman. “Kalau ada inovasi maka dinamika pemerintahan akan selalu berjalan baik dan berkembang,” ujar Rosiadi saat Workshop Layanan Masyarakat melalui Inovasi Daerah, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (14/06). Dikatakan Rosiadi, inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat me...

Selanjutnya

NTT

Peringati 16 HAKTP, remaja Biinmafo tulis surat untuk Jokowi

berita-beritadotcom: Dalam rangka meryakan 16 Hari Ant Kekerasan Terhadap Perempuan, Aliansi Remaja Biinmafo (ARBI) yang bernaung di bahwa Institut Hak Asasi Perempuan melakukan beberapa  ranakaian kegiatan untuk menggugah seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah untuk bersama-sama menghapus berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual.Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi, melakukan Focus Group Disscussion untuk memetakan potensi kasus kekerasan seksual di Kabupaten ...

Selanjutnya

Kalimantan Tengah

MenPANRB 10 menit temui mahasiswa di Bandara Cilik Riwut

berita-beritadotcom: Bukan hanya keberangkatannya ke Palangkaraya yang mengalami perubahan jadwal, Jumat (1/4) Sesaat menjelang bertolak keberangkatannya ke Jakarta Sabtu (18/4) pagi, Menteri PANRB Yuddy Chirsnandi juga nyaris tertunda. Sesuai rencana awal, Yuddy berangkat ke Ibukota Kalimantan Tengah dengan menumpang pesawat pukul 05.45 dari bandara Soekarno Hatta. Tapi jadwal itu berubah, karena Menteri harus menghadiri pelantikan Kapolri di Istana Merdeka terlebih ...

Selanjutnya

Sumatera Barat

Izin PT TMAM Jasa Pengelolaan Objek Wisata Rimbo Panti diragukan

beritaberitadotcom: Belum memiliki izin yang sah dan jelas, pengelolaan tempat wisata alam Rimbo Panti yang berada di Kecamatan Panti akhirnya menimbulkan riak di tengah masyarakat setempat.Para niniak mamak dan masyarakat di Kecamatan Panti merasa dipermainkan oleh pemangku kepentingan atas adanya investor yakni PT. Tampuak Tangkai Alam Minangkabau (TTAM).Atas dasar itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman bersama Dinas Pemuda ...

Selanjutnya

Jawa Tengah

BKN persingkat layanan kepegawaian di Jawa Tengah

berita-beritadotcom : Badan Kepegawaian Negara (BKN) meresmikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Semarang (Rabu, 10/8) untuk mempercepat alur layanan kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah. UPT ini berlokasi di Eks Gedung Samsat Online Provinsi Jawa Tengah, Jalan Soekarno-Hatta Km.29, Bergas, Kabupaten Semarang. Peresmian dilakukan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. UPT Semarang merupakan salah satu dari 9 UPT ...

Selanjutnya

Yogyakarta

Ke Gunungkidul, Menteri Yuddy dorong deplikasi inovasi pelayanan publik

berita–beritadotcom: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul, Selasa (19/04). Salah satu kabupaten di Provinsi DIY ini menempatkan dua inovasi ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016, yakni Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dan One Stop Service Toilet (OSST) di SMKN 3 ...

Selanjutnya

Aceh

Simulasi CAT CPNS di Aceh

berita-beritadotcom : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menggelar sosialisasi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan sistem computer assisted test (CAT). Kali ini pelaksanaannya akan dilakukan di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, pada  Senin, 18 Agustus 2014.c Simulasi CAT ini dilaksanakan atas permintaan dari masyarakat di daerah tersebut, agar calon pelamar CPNS lebih siap dalam ...

Selanjutnya

Sumatera Utara

Mahasiswa USU berhasil ciptakan mobil listrik

News image

berita-beritadotcom: Salah satu karya mobil listrik berasal dari Mahasiswa Departemen Teknik Elektro USU yang tergabung dalam Tim Asatama USU. Berawal dari seorang mahasiswa yang ingin mempraktekkan ilmu yang dia dapat di bangku perkuliahan dalam kehidupan sehari-hari ternyata membuahkan hasil dan dapat menginspirasikan teman-temannya yang lain untuk sama-sama bergabung untuk menciptakan suatu karya yaitu mobil listrik yang hemat energi.Karya pertama dari As...

Selanjutnya

Riau

78 prajurit TNI bergeser ke lokasi kebakaran di Dumai

News image

berita-beritadotcom (Pekanbaru, Riau): Komandan Satgas Penanggulangan Bencana (Dansatgas PB) Asap Riau yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Korem 031/WB, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan pergeseran pasukan guna membantu pasukan TNI yang sudah ada, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Dumai dan sekitarnya. Menurut Dansatgas PB Asap Riau, pergeseran 78 Prajurit TNI adalah untuk memperkuat pasukan TN...

Selanjutnya

Jambi

2.500 hektar areal tanaman padi di Jambi telah diasuransikan ke JASINDO

berita-beritadotcom: Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yang diluncurkan oleh Pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan menunjuk salah satu asuransi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkemuka milik pemerintah, yakni PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (JASINDO) di daerah terutama di Provinsi Jambi khususnya, sejak aw...

Selanjutnya

Sumatera Selatan

Panglima TNI tanam jagung dan kedelai perdana di Sumsel

News image

berita-beritadotcom (Palembang, Sumatera Selatan): “Bersama rakyat TNI kuat sebagaimana kebersamaan di masa perjuangan kemerdekaan. Untuk itu, TNI dan petani harus terus bekerjasama di lapangan bagi kepentingan rakyat seperti halnya kerjasama pengembangan pertanian jagung dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional”, demikian sepenggal sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pada acara tanam jagung dan kedelai perdana di Desa Pulau Kabel Kab. Ogan Il...

Selanjutnya

Bengkulu

Kejagung Pertimbangkan Banding Atas Putusan Bebas Gubernur Bengkulu

berita2.com (Jakarta): Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas Gubernur Bengkulu (non aktif) Agusrin M Najamuddin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.“Tentunya, sesuai  ketentuan upaya hukum itu akan kita pertimbangkan. Sekarang, kita tunggu dulu salinan putusan dan lalu ditentukan sikap,” kata Kapuspenkum Noor Rachmad menangapi putusan bebas perkara korupsi kas daerah Pemprov Bengkulu, Rabu 25 Mei 2011Menurut Noor, sesuai ...

Selanjutnya

Lampung

Korem 043/Gatam Serahkan Senjata Api Ilegal ke Polda Lampung

News image

berita-beritadotcom: Komando Resort Militer (Korem) 043/Garuda hitam (Gatam) Lampung yang diwakili oleh Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Joko P. Putranto, M.Sc menyerahkan 131 pucuk senjata api ilegal yang didapat dari penyerahan sukarela masyarakat di Provinsi Lampung kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang diterima secara langsung oleh Kapolda Lampung Brigjen Pol Edwardsyah Pernong, di ruang loby Polda Lampung, Rabu (2/12/2015). Penyerahan senjata ap...

Selanjutnya

Kep. Bangka Belitung

Curi bensin, ABG dihajar massa

News image

berita-beritadotcom: Pria berinisial ML (13) kepergok saat mencuri sebuah satu jerigen bensin berisi lima liter, satu teh pucuk dan satu pulpy orange milik toko kelontong Amri (36), Selasa (19/5/2015) dinihari. Akibatnya, sekujur tubuh ABG tersebut babak belur digebukin massa.Peristiwa itu berawal saat Amri sedang tertidur di toko kelontongnya, tiba-tiba tersentak dan melihat bensin, teh pucuk dan puly orangenya sudah tidak ad...

Selanjutnya

Kalimantan Timur

Pertama di Indonesia, Kabupaten Malinau lakukan pemilihan RT serentak

berita-beritadotcom: Senin (30/05/2016) pagi, sejak pukul 07.30 wita, ribuan warga kabupaten Malinau,Kalimantan Utara, warga datang ke tps untuk mengikuti tahapan pemilihan umum 378 ketua rukun tetangga (RT) secara  langsung dan serentak .Pelaksanaan pemilihan umum  yang tersebar di 109 desa yang digelar oleh pemerintah  kabupaten Malinau ini, warga diajak memilih ketua rt yang baru dilingkungan mereka secara rahasia. dengan hanya memilih ...

Selanjutnya

Kep. Riau

Dua anggota TNI di Batam memang lindungi penimbunan BBM

News image

berita-beritadotcom: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim investigasi gabungan kasus bentrok antara dua satuan saat penggerebekan gudang penimbunan BBM di Batam, Kepulauan Riau. Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dengan didampingi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie, Passuspom Mabes TNI Mayjen TNI Maliki Mift, S.I.P, M.H. selaku Ketua Tim Investigasi, dan Br...

Selanjutnya

Kalimantan Barat

Ini kata Panglima TNI soal kesejahteraan di perbatasan

News image

berita-beritadotcom (Pontianak, Kalimantan Barat): Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Ka...

Selanjutnya

Kalimantan Selatan

4 warga Banjarmasin tewas minum Miras oplosan

News image

berita-beritadotcom (Banjarmasin, Kalimantan Selatan): Korban meninggal dunia akibat menenggak minuman keras (Miras) oplosan di Pasar Batuah Banjarmasin terus bertambah, yakni semula tiga orang dan kini menjadi empat orang. Kepala Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur, Kompol Wildan Albert Sik, di Banjarmasin, mengatakan hingga saat ini sudah empat orang yang meninggal dunia akibat minuman keras oplosan itu. Sebelumnya,korban yang dikabarkan tewas akibat minuman keras op...

Selanjutnya

Sulawesi Utara

XL salurkan SMS donasi banjir bagi masyarakat Manado dan Bekasi

berita-beritadotcom (Surabaya, Jawa Timur): Banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada awal 2014 telah membangkitkan kepedulian masyarakat luas, termasuk pelanggan XL. Melalui program SMS Donasi yang dibuka pada 17-31 Januari, telah terkumpul Rp. 278,130 juta yang telah disalurkan kepada korban banjir di sejumlah wilayah, antara lain di Manado dan Bekasi. Untuk Manado, donasi ini untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas ...

Selanjutnya

Sulawesi Tengah

Kasal gendong Balita, masyarakat Palu rindukan TNI AL

News image

berita-beritadotcom (Palu, Sulawesi Tengah):  Baru saja dua hari usai  digelarnya puncak peringatan Hari Nusantara (Harnus) 2013 di Anjungan Pantai Talise, tak sedikit masyarakat Palu yang terlihat bergerombol di beberapa sudut jalan yang berada di sepanjang Pantai Talise, Palu, Sulteng, sembari  mengelu-elukan Kepala Staf Angkatan laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio, maupun para prajurit TNI Angkatan Laut yang telah sukses dalam me...

Selanjutnya

Sulawesi Selatan

Jumat ini simulasi CAT di Unhas Makassar

berita-beritadotcom : Putaran kelima simulasi computer assisted test (CAT) akan dilakukan Kementerian PANRB di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat ini (18/7/2014). Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah yang akan menyelenggarakan tes kompetensi dasar (TKD) Aparatur Sipil Negara, khususnya CPNS dengan sistem CAT.Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, untuk memberikan penjelasan terkait dengan seleksi ...

Selanjutnya

Sulawesi Barat

China Investasi Rp 1,2 Triliun di Sulawesi Barat

berita2.com (Mamuju, Sulawesi Barat): Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat, Harry Warganegara mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan BUMD Sulbar telah menandatangani kerja sama dengan investor China PT China Geogchoubou Group Company (CGGC).Ia mengatakan, di bawah kesepakatan itu PT CGGC bersedia mengucurkan dana sekitar Rp22 triliun untuk pembangunan tiga mega proyek infrastruktur di Sulawesi Barat di mana provinsi ...

Selanjutnya

Maluku

Penipuan CPNS di Maluku terbongkar

berita-beritadotcom : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan surat resmi mengenai rencana ataupun jadwal rekruitmen CPNS. Masyarakat diminta tidak mempercayai informasi menyesatkan yang beredar, yang diyakini merupakan penipuan.   Adanya informasi terkait penjadwalan penerimaan CPNS tahun 2016 yang beredar di sejumlah media massa, baik cetak, online maupun media sosial, merupakan ...

Selanjutnya

Maluku Utara

Penculik Yudastira diamuk masa

berita-beritadotcom (Ternate, Maluku Utara): Seorang pria yang diketahui bernama Djamal Aziz, warga Desa Bajo Laluin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Sabtu (1/2/2014) dihakimi warga Kelurahan Kayu Merah. Ia dituding sedang berupaya menculik seorang bocah bernama Yudastira (2,8), warga RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Demikian disiarkan Divisi Humas PolriPeristiwa bermula saat ibu korban melihat ...

Selanjutnya

Papua

Yonif 406/CK Pasang Patok Perbatasan RI-PNG

berita-beritadotcom: Prajurit TNI yang tergabung dalam Batalyon Infantri 406/CK  mendapatkan kepercayaan melaksanakan tugas Pengamanan perbatasan  RI-PNG di sektor utara wilayah Distrik Senggi Provinsi Papua. Satgas Yonif 406/CK memiliki tanggung jawab memasang patok batas RI-PNG sejumlah 13 patok mulai dari MM 4.3 s.d 7.2. diantara ketiga belas patok tersebut baru terpatroli 4 patok oleh Satgas yang lama yaitu Patok MM 4.3, Patok ...

Selanjutnya

Papua Barat

Panglima TNI sidak Batalyon Infanteri 752 Papua Barat

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiharta, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dan Danrem Sorong Brigjen TNI Djoko Subandrio melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Batalyon Infanteri (Yonif) 752/Vira Yudha Sakti ya...

Selanjutnya

Berita Terkait