press release/siaran pers kirim ke rilis@berita2.com

berita2.com Jumat, 23 Juni 2017

You are here: Home Artikel Spektrum

Spektrum

Ayo semangat, Kita sambut MEA

E-mail Cetak PDF

Judul di atas, tidaklah terlalu berlebihan bila melihat ke belakang perjalanan panjang sejarah bangsa ini berdiri dan berdaulat, hingga puncaknya yang dimerdekakan oleh Dwi Tunggal Proklamator Bangsa Indonesia, yakni Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang. Kata dengan judul singkat di atas tersebut, memang sangat terlalu sederhana dan tegas diungkapkan menurut Penulis, dan itu menunjukkan bahwa bangsa ini selalu siap dalam kondisi dan resiko apa pun. Karena terbukti, bahwa semangat yang terus berkobar di dalam hati dan sanubari para putra-putri bangsa yang dilahirkan oleh rahim ibu pertiwi sampai sekarang ini, selalu siap menghadapi kondisi apa pun untuk memakmurkan negeri tercinta Indonesia ke depannya. Terbukti dengan di mulai berkuasanya pemerintahan Raja-Raja di seluruh pelosok negeri Nusantara ini, sampai dengan munculnya tokoh-tokoh nasional pergerakan kebangsaan di masa pergolakan perang revolusi melawan penjajahan asing, dan di masa pergolakan fisik upaya untuk merebut kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita selalu eksis sampai sekarang, dan selalu berada dalam “garda terdepan” koridor perjuangan yang selalu di cita-citakan oleh nenek moyang kita, dan para pendahulu dan pendiri bangsa kita yang telah gugur berkorban untuk negeri ini sampai sekarang, dengan berupaya keras untuk mewujudkan suatu negara dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Kita percaya itu. Apa itu, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Pertanyaan ini, pasti selalu ada di benak kita, sebenarnya makhluk apakah ini. Seperti yang sudah banyak kita ketahui yang diolah dari berbagai sumber, bahwa Pasar Bebas ASEAN (Association of South East Asian Nations) sudah di mulai saat ini, yaitu sejak 1 Januari 2016. Tujuan dibentuknya MEA itu, adalah sesungguhnya untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, yaitu dengan mengintegrasikan perekonomian di seluruh kawasan Asia Tenggara, ke dalam satu perekonomian tunggal. Hal ini diwujudkan dengan merealisasikan arus bebas barang, jasa, orang (tenaga kerja yang mempunyai dan memiliki skill lebih), modal dan investasi di antara negara-negara yang berada di seluruh wilayah Benua Asia bagian Tenggara. Dengan demikian, negara-negara di kawasan bagian Tenggara dari belahan Benua Asia ini, dapat menjadi “Pasar Tunggal” dan basis produksi yang atraktif bagi Perusahaan Multinasional untuk berinvestasi, melalui Foreign Direct Investment (FDI). Selain itu, juga diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antara negara se-ASEAN umumnya. Pemerintah Republik Indonesia, sudah mewanti-wanti, bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus sudah siap dan selalu siap, dari semua segi agar tidak kalah dengan negara-negara lain di ASEAN, yang perekonomiannya sudah lebih maju, dibandingkan Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia HM Jusuf Kalla pun, telah berulang kali menegaskan bahwa Pemerintah dan rakyat seluruh Indonesia, setidaknya harus mempersiapkan 3 hal pokok, untuk menyambut Pasar Bebas ASEAN ini. Adapun ketiga hal tersebut, yakni sebagai berikut; (1). Kesiapan infrastruktur yang ada di Indonesia guna menekan ongkos logistik. Seperti diketahui, bahwa negara Indonesia adalah negara yang luas maka arus distribusi pun seharusnya bisa lebih cepat mengalir, jika didukung oleh infrastruktur yang tepat. (2). Berdaulat atas bahan pangan, untuk menekan impor. Bukan rahasia umum lagi, bila Indonesia yang notabene adalah negara yang mempunyai kontur alam terbaik di ASEAN untuk memproduksi padi. Bahkan justru malah, Indonesia lebih sering mengimpor padi dari luar negeri. Hal ini, sangat ironis memang, dan diharapkan tidak terjadi lagi di tahun-tahun mendatang. Mengingat pasar bebas, mempunyai arti lebih menguntungkan bagi negara lain, untuk memasarkan produknya di Indonesia, dan bila kualitas bahan pangan kita masih kalah lagi. Bukan alasan lagi, bila perekonomian kita semakin merosot saat ini, dan di tahun-tahun mendatang. (3). Kesiapan di bidang manufaktur. Harapannya, bahwa Indonesia dapat bersaing. Memantapkan sumberdaya manusianya, atau SDM Indonesia agar tidak kalah dengan negara lain se-ASEAN khususnya. Ada 2 negara di kawasan ASEAN saat ini, yaitu Singapura dan Malaysia, yang mempunyai keuntungan karena sumberdaya manusia dari kedua negara tersebut, justru lebih unggul dibandingkan Indonesia, dan SDM mereka pun di atas rata-rata. Tapi, bangsa dan seluruh rakyat Indonesia tidak boleh kalah oleh mereka. Karena disamping negara kita, mempunyai kelebihan dalam soal kuantitas dengan jumlah penduduknya yang terbesar di seluruh negara-negara kawasan ASEAN bahkan di Benua Asia dan di dunia saat ini, juga negara Indonesia wilayahnya sangat luas, dan besar. Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia harus benar-benar serius, untuk mengakomodir betul potensi seluruh sumberdaya manusia Indonesia agar semakin lebih profesional, dan bisa bersaing di Pasar Bebas MEA saat ini. Bahkan bila perlu, Pemerintah Indonesia bisa mendominasi seluruh sektor bisnis di luar wilayah Indonesia, dan kita optimis dengan pencapaian ini. Terkait dengan Pasar Bebas MEA saat ini, yang kita hadapi bersama di seluruh daerah di wilayah negara Indonesia sekarang ini. Penulis ingin fokus, dengan menyoroti soal kepekaan masyarakat Indonesia, dalam upaya membangun perekonomian negara kita sendiri, dan apa yang bisa kita lakukan sebagai anak negeri yang mencintai tanah air ini ke depannya. Seluruh masyarakat dan bangsa ini, diharapkan dapat memulai “kepekaan itu” terus tetap tumbuh di dalam hati dan sanubari kita “sepanjang hayat masih di kandung badan” untuk membangun ekonomi negaranya sendiri. Jika bangsa asing saja, sudah tertarik dengan berbagai potensi yang ada di Indonesia, maka seluruh rakyat “harus mau tidak mau bersatu padu” untuk membangun Indonesia Jaya, dan menghadapi mereka para pendatang asing ini. Siapkah anda, untuk menghadapi persaingan yang sangat kompetitif di era Pasar Bebas MEA sekarang ini. Tentu saja jawabannya kita siap, dan sudah seharusnya selalu siap dalam kondisi dan resiko apa pun, kita selalu bersiap menghadapi ketatnya persaingan MEA ini. Indonesia, bersama-sama dengan negara-negara di kawasan ASEAN ini, telah bersepakat membentuk sebuah kawasan yang terintegrasi, yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA ini, merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terdapat 4 hal, yang akan menjadi fokus MEA, dan ini menjadikan momentum yang baik untuk rakyat dan bangsa Indonesia. (1). Negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini, akan di jadikan sebuah wilayah kesatuan pasar, dan basis produksi. Maka dengan demikian, akan terciptanya “kesatuan pasar” dan “basis produksi” di seluruh kawasan di negara-negara Asia Tenggara ini sehingga akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah besar, dan para tenaga kerja/worker yang “skilled labour” pun menjadi tidak ada hambatan lagi, dari satu negara ke negara lainya di seluruh wilayah negara-negara kawasan di Asia Tenggara ini.  (2). Berikutnya, adalah MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan, meliputi; Competition Policy, Consumer Protection, Intellectual Property Rights (IPR), Taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, maka dapat terciptanya iklim persaingan yang adil; terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen ; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem “Double Taxation” dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online. Kemudian; (3). MEA pun akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata, dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kemampuan daya saing, dan dinamisme UKM akan lebih ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini; kondisi pasar, pengembangan sumberdaya manusia, dalam hal peningkatan kemampuan, keuangan, serta teknologi.  Yang terakhir; (4). MEA akan terintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Dengan membangun sebuah sistem, untuk meningkatkan koordinasi terhadap negara-negara anggota. Selain itu, akan di tingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global, melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara-negara anggota ASEAN yang kurang berkembang. Hal tersebut, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan industri dan produktifitas, sehingga tidak hanya terjadi peningkatan partisipasi mereka pada skala regional, namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global. Dengan hadirnya MEA ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri, sebagai basis untuk memperoleh keuntungan. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan, dan resiko-resiko yang akan muncul bila MEA telah di implementasikan. Oleh karena itu, para “Risk Professional” diharapkan dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi, agar dapat mengantisipasi resiko-resiko yang muncul dengan cepat dan tepat. Selain itu, kolaborasi yang apik, antara otoritas negara dan para pelaku usaha sangat diperlukan, infrastruktur baik secara fisik dan sosial (baik itu terkait dengan hukum dan kebijakan), maka perlu dibenahi, serta perlu adanya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja, dan perusahaan di Indonesia. Simak beberapa hal pointer-pointer berikut ini, yaitu; (1). Sektor di bidang Wirausaha. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang PS Brodjonegoro telah menegaskan berulang kali, bahwa Kewirausahaan adalah salah satu dari 3 kunci untuk mencapai kemandirian bangsa Indonesia. Pernyataan ketegasan menteri keuangan di atas tadi, setidaknya kita bisa mencuri “start” lebih awal, dengan cara mengkaryakan yang namanya Wirausaha dari sekarang ini, untuk meningkatkan perekonomian lokal. Bila butuh modal, bukankah sudah disiapkan KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan panduan untuk mendapatkan kredit KUR ini, sebagai modal usaha. Kita dapat membacanya di Panduan Pinjaman KMUMKM-via LPDB. Atau bisa di lihat lagi di Panduan KUR. Patut diketahui, sebagai bahan informasi saja, bahwa jumlah pengusaha sukses yang ada di Indonesia hanya 1,56 persen dari total 250 juta penduduk kita. Padahal, Wirausaha merupakan salah satu profesi yang dapat menggerakkan ekonomi di satu negara. (2). Kerja keras, inovasi, dan tingkatkan kualitas produk lokal buatan kita. Buktikan, bahwa produk dalam negeri kita mempunyai kualitas yang tidak kalah dari produk asing, dan berbanggalah dengan produk Indonesia, cintailah produk Indonesia sekarang juga, kapan lagi untuk selalu mencintai negeri yang kaya dan besar ini. Dan syukur-syukur, justru anda malah bisa pasarkan produk berkualitas yang dimiliki dapat merambah dan laku di pasar luar negeri. Maka dengan begitu, kita sebagai anak bangsa sangat bangga, karena sudah memberikan upaya kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan dan kemandirian bangsa dan negara Indonesia di tingkat ASEAN khususnya, dan di tingkat regional dan di dunia, kebanggaan itu terutama dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri sendiri, dan juga barangkali turut mendukung sektor Pariwisata Nasional yang kita miliki, dan bahkan sudah terkenal di seluruh mancanegara agar dapat mempercepat kegiatan di sektor-sektor strategis lainnya, yakni di sektor strategis ekonomi domestik, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Dan yang terakhir, (3). Manfaatkanlah IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Banyak sekali para Blogger kita, yang berasal dari daerah di seluruh Indonesia ini, telah sukses menembus pasar dunia, dan mereka telah membuktikannya dengan mendapatkan dollar dari internet saja. Kalian bisa turut andil di situ, dan jadilah “Pahlawan Devisa” dengan mendatangkan dollar ke Indonesia, yaitu salah satunya adalah dengan cara berselancar di internet via google adsense, dan itu hanya salah satu contoh saja. Masih banyak juga peluang yang lainnya, dan semoga saja informasi ini dapat membantu anda menjadi “Pahlawan Indonesia” yang sejati untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan disegani di dunia internasional di era “Abad Digitalisasi” saat ini. Berdasarkan “ASEAN Economic Blueprint” MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara se-ASEAN umumnya, terutama dalam hal pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan ketergantungan antar anggota-anggota di dalamnya. MEA pun, dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai makanan, dan menghasilkan “bloke perdagangan tunggal” yaang dapat menangani, dan bernegosiasi dengan eksportir dan importir Non-ASEAN. Lalu bagaimana dengan Indonesia. Indonesia sendiri, dengan MEA ini, akan menjadi kesempatan yang baik sekali, karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang. Bahkan menjadi tidak ada. Hal ini, tentu saja akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Lalu di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia, berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjual belikan. Contoh untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Maka dalam hal ini “Competition Risk” akan muncul dengan makin banyaknya barang-barang impor yang akan mengalir dalam jumlah besar dan banyak ke Indonesia, dan tentu saja akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar ini, yang jauh lebih berkualitas. Pada akhirnya, akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi negara kita. Sementara di sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya FDI (Foreign Direct Investment), yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, yakni melalui perkembangan teknologi; penciptaan lapangan kerja; pengembangan sumberdaya manusia (human capital); dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Meskipun begitu, kondisi tersebut akan memunculkan “Exploitation Risk”. Indonesia, masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumberdaya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah sumberdaya alam yang melimpah, dibandingkan negara-negara lainnya di ASEAN. Tidak tertutup kemungkinan, juga terdapat eksploitasi yang dilakukan perusahaan asing, dan dapat merusak ekosistem di Indonesia. Sedangkan regulasi investasi yang ada di Indonesia, belum cukup kuat untuk menjaga kondisi alam kita, termasuk ketersediaan sumberdaya alam yang terkandung di dalam perut ibu pertiwi ini. Berikutnya di sisi aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi pencari kerja (pencaker). Karena dapat banyak tersedia lapangan kerja, dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri pun, dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah. Bahkan bisa jadi, tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga, menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan, untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yang justru dapat memunculkan “resiko ketenagakerjaan” bagi Indonesia sendiri. Ada 3 negara di ASEAN ini, yaitu Malaysia, Singapura dan Thailand, merupakan saingan berat bagi Indonesia bila dilihat dari sisi pendidikan dan produktifitas para tenaga kerjanya. Disamping itu, melihat urian di atas maka pihak Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jambi menekankan penegakkan hukum dalam hal pengawasan terhadap warganegara Asing terkait dengan pemberlakuan MEA. Bahkan pemberlakuan komunitas “Pasar Tunggal ASEAN” ini diprediksi akan meningkatkan jumlah para pekerja yang datang ke Indonesia, yang memiliki keahlian khusus (skilled labour), serta mereka memasuki ke wilayah negara-negara di kawasan ASEAN (Association of South East Asian Nations) ini, selain pergerakan pasar bebas untuk produk barang dan jasa lainnya. Guna meminimalkan pelanggaran Keimigrasian, yang dilakukan oleh warganegara Asing saat memasuki wilayah hukum kedaulatan negara Indonesia, yang paling utama dalam hal pengawasan, seperti pengawasan dokumen izin tinggalnya, dan izin visanya. Maka dalam hal tindak pengawasan terhadap kedua izin tersebut, tentunya pihak Kanwil Kemenkumham Jambi selalu melakukan pengawasan dan penindakkan hukum yang lebih tegas kepada pendatang berkewarganegaraan asing ini. Selain petugas Imigrasi, juga melibatkan aparat lainnya di dalam penegakkan keimigrasian bagi WNA (Warga Negara Asing) di Indonesia, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemda (pemerintah daerah). (disampaikan oleh Zulhendri Faisal, Penulis adalah PNS di Kanwil Kemenkumham Jambi).

Tugas Inspektorat Pemda dalam upaya pencegahan KKN

E-mail Cetak PDF

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel pada setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Semestinya pimpinan SKPD terkait, berupaya melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang di danai, melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Hal tersebut diatas, telah dipertegas yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1) di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Salah satu faktor utama, yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian, adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam hal ini, adalah Aparat yang berada di Inspektorat pemerintah daerah (pemda), baik Inspektorat di lingkungan pemerintah provinsi, maupun Inspektorat pemerintah di daerah kabupaten/kota.
Inspektorat ini, adalah Aparatur Pemerintah di daerah, sebagai salah satu Aparatur Pengendalian Intern Pemerintah (APIP), yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas, dan fungsi SKPD, sebagaimana yang di atur dalam peraturan daerah (perda), peraturan gubernur (pergub), maupun peraturan walikota dan bupati (perwal/perbup) di tingkat pemerintah kabupaten/kota, yang di danai melalui APBD.
Inspektorat di tingkat pemerintah provinsi, maupun di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota, mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas SKPD, terutama di lingkungan pemda sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi oleh Gubernur, dan pemerintah di wilayah kabupaten dan kota (Bupati/Walikota),  yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas Inspektorat, mereka menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain; (a). Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan pemerintah daerah; (b). Pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kejahatan keuangan; (c). Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan (d). Pelaksanaan urusan administrasi, dan dukungan teknis di pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota.
Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat di daerah terhadap pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi SKPD, yaitu bertujuan; (1). Mendorong  ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, melalui pengujian dan konsultasi saat pemeriksaan reguler; (2). Mendorong efisiensi, dan efektifitas pengelolaan tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan; (3). Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi, terhadap pengelolaan keuangan, melalui dukungan penyelenggaraan akutansi dan pelaporan keuangan; (4). Mengawal Reformasi Birokrasi melalui monitoring, dan evaluasi; (5). Mengawasi Aparat di pemerintahan daerah melalui investigasi; dan (6). Mempromosikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih dan berwibawa) terutama di seluruh jajaran SKPD di lingkungan pemerintah daerah.
Selajutnya untuk melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya maka Inspektorat di pemerintahan provinsi maupun Inspektorat pemerintahan kabupaten/kota, di berikan kewenangan untuk mengakses data, catatan, dan fisik aset, serta meminta keterangan dari proses pelaksanaan pemeriksaan/audit, yang terkait dengan penugasan. Berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam rangka memenuhi kebutuhan Inspektorat, maka sebaiknya di arahkan kepada hal-hal di bawah ini, yaitu; (1). Pelaksanaan transformasi pengawasan; (2). Pengawalan Reformasi Birokrasi di pemerintahan daerah; dan (3). Peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah.
Disamping itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kejadian-kejadian masa lalu, dan jangka pendek. Akan tetapi, lebih berorientasi kepada pemecahan masalah-masalah guna peningkatan kinerja SKPD. Kebijakan Pengawasan Internal Pemerintah di daerah khususnya, untuk memberikan arah dan acuan bagi Auditor, dalam melakukan pengawasan secara efektif, dan efisien yang dirincikan berikut ini, yaitu sebagai berikut; 

(1). Pelaksanaan transpormasi pengawasan. Transformasi Pengawasan, dilakukan dengan mengacu pada standar internal audit. Baik untuk kegiatan assurance, maupun konsultasi, dan lebih mengedepankan pendekatanrisk based audit, yang meliputi; (a). Penyusunan tema pengawasan yang di prioritaskan dengan mengacu kepada pemahaman proses audit, pengidentifikasi sistim, dan pengawasan yang bersifat curent issue; (b). Memperhatikan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi; (c). Menyusun rencana audit yang digabungkan untuk dijadikan Program Kerja Pengawasan Tahunan; (d). Pengawasan lebih mengutamakan penyelesaian masalah, yang dihadapi oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (e). Penugasan Auditor, di arahkan pada spesialisasi, atau mempunyai kompentensi; dan (f). Pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat pemerintah provinsi, dan Inspektorat di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
(2). Pengawasan Reformasi Birokrasi di pemerintah daerah, diantaranya melalui pengawasan Reformasi Birokrasi di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan Pengawasan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemda itu, yakni dengan melakukan; (a). Pemetaan hasil survei setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menilai kinerja layanan publik; Penetapan kegiatan/program yang di dahului dengan penilaian resiko oleh Auditor; (b). Pelaksanaan pengawalan Reformasi Birokrasi, yang dilakukan oleh Inspektorat di masing-masing daerah kabupaten/kota; (c). Pemantauan/monitoring pelaksanaan rencana tindakan dari hasil pengawasan yang direkomendasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); (d). Pendekatan pengawalan Reformasi Birokrasi dapat dilakukan melalui monitoring, evaluasi, audit, atau kajian dengan mempedomani Standard Operating Procedures (SOP), terkait pelayanan publik.
(3). Peningkatan Laporan Keuangan pemerintah daerah. Pemenuhan Kontrak Kerja (KK) oleh Kepala/Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dengan Kepala Daerah untuk memperoleh Opini hasil audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan kemudian haruslah dengan program peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diantaranya dengan kegiatan pengawasan, yaitu; (a). Pemantauan/monitoring dan asistensi penyusunan laporan keuangan; (b). Pendampingan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan oleh Inspektorat; (c). Pemantauan/monitoring tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan; (d). Pengujian Sistim Akutansi Instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dilakukan oleh Inspektorat di tingkatan pemerintah provinsi maupun Inspektorat di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/Kota.
Dalam rangka menjalankan kebijakan pengawasan di lingkungan pemda, yang dilakukan oleh Inspektorat, telah ditetapkan untuk memberikan arah dalam melakukan kegiatan pengawasan secara efektif, dan efisien yang mengacu kepada Standar Audit (SA) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: Per 05//M.PAN/03/2008.
Pengawasan Intern Pemerintah, merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah. Melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah yang tugas, pokok, dan fungsi SKPD tersebut, telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan telah sesuai ketentuan. Selain itu Pengawasan Internal atas penyelenggaraan di lingkungan pemda di perlukan untuk mendorong terwujudnya good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), dan clean government (Pemerintahan yang bersih dan berwibawa), dan sekaligus juga mendukung Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan (keterbukjaan), akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). (disampaikan oleh Dedy Rembo,SE. Penulis saat ini bekerja sebagai Auditor Muda pada kantor Inspektorat Kota Jambi).

Dalam tugas penegakkan hukum, upaya pemberantasan korupsi jalan terus

E-mail Cetak PDF

Di era reformasi saat ini, setelah tumbangnya era Orde Baru (Orba) di masa Presiden Republik Indonesia yang kedua, yakni Jenderal Besar (Purn) TNI AD almarhum HM Soeharto berkuasa di Nusantara hingga lebih kurang 32 tahunsampai Mei 1998, upaya dan komitmen Pemerintah RI untuk memberantas korupsi menjadi tuntutan publik hingga sekarang. Karena perkembangan praktek korupsi yang sangat parah, yang trendnya dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan sudah begitu mengakar dalam setiap lini sendi kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara di tanah air. Sehingga Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan yang sangat luar biasa (extraordinary crime). 

Namun pada rezim pemerintah telah berganti setelah di era Presiden RI kedua, HM Soeharto, yang digantikan oleh wakilnya, yakni Bacharuddin Jusuf Habibie. Barulah upaya pemberantasan korupsi di tanah air, terus digelorakan dan dilaksanakan hingga di era Presiden RI yang ketujuh, Ir H Joko Widodo, yang akrab dipanggil Jokowi dalam pemerintahan Kabinet Kerja periode2014-2019 yang dipimpinnya saat ini.

Selanjutnya upaya pemberantasan korupsi di era reformasi yang sudah di mulai sejak 1998 sampai sekarang, sejakHM Soeharto digantikan wakilnya menjadi Presiden RI yang ketiga, yakni BJ Habibie, maka di masa pemerintahanBJ Habibie menjadi Presiden RI yang ketiga inilah, dia memulai upaya pemberantasan korupsi di seluruh tanah air, dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),dan berikutnya pembentukkan berbagai komisi-komisi independen lainnya, atauBadan Publik baru lainnya, sepert KPKPN (Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara), KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), ataulembaga baru lainnya yaitu lembaga Ombudsman RI, yang kita kenal sekarang ini

Kemudian setelah di era mantanPresiden RI BJ Habibie berakhir, justruupaya pemberantasan korupsi terusdilanjutkan di masa pemerintahanPresiden RI yang berikutnya, yakni Gus Dur. Di masa Presiden Gus Dur inilah, dia membentuk TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000. Memang niat dibentuknya TGPTPK tersebut, justru pada mulanya sangat ideal saat itu, sebagai tuntutan reformasi mahasiswa dan rakyat Indonesia, sekaligus sebagai salah satu upaya untuk menangani berbagai masalah yang bergolak dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang selama ini sudah menjadi tuntutan publik di seluruh Nusantara sampai sekarang.

Namun dalam perjalanannya, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota Tim TGPTPK ini, melalui suatu Judicial Review" ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Di usianya yang hanya sebentar saja, namun pada akhirnya bentukkan lembaga baru di era Presiden almarhum KH Abdurrahman Wahid ini, lembaga independen pemberantasan korupsiyang bernama TGPTPK ini pun, terpaksadibubarkan dengan dikeluarkannyaUndang-Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Nasib serupa, tapi tak sama. Hal ini, jugadi alami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adapun tugas KPKPNselanjutnya, akhirnya melebur masuk ke dalam institusi KPK, sehingga KPKPN sendiri akhirnya hilang, dan menguap. Artinya, bahwa KPK lah, merupakan satu-satunya lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih tetap eksissampai sekarang di Indonesia. 

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), dibentuk karena adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana dalam Pasal 43,dalam ketentuan undang-undang ini, disebutkan bahwa KPK,merupakan Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna, dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas, dan wewenangnya, serta merupakan lembaga yang mempunyai tujuan pencegahan atas tindak pidana korupsi.
Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di jelaskan dalam ayat (1); “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Selanjutnya di dalam ketentuan ayat (2), yaitu; “Komisi sebagaimana di maksud dalam ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Kemudian di dalam Pasal 43 ayat (3); “Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat”. Pasal 43 ayat (4); “Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Undang-Undang”.
27 Desember 2002, telah di sahkan dan di undangkan mengenai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Sebagaimana di sebutkan dalam bagian konsideran isi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut, yang menerangkan; bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat Pembangunan Nasional.
Sangat jelas, bahwa pembentukkan KPK RI, di bentuk untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang anti terhadap korupsi, dan untuk memaksimalkan penanganan perkara yang belum optimal oleh aparat Kejaksaan maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), sebagaimana konsideran yang menyatakan bahwa adanya lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Walaupun dalam Pasal 6 huruf a, dalam ketentuan Undang-Undang Republik |Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, mempunyai tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penjelasannya, juga dikatakan bahwa instansi yang dimaksud, untuk berkoordinasi dengan KPK adalah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Namun sejalan dengan perkembangan pencegahan pemberantasan korupsi, maka keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan di undangkannya paket undang-undang tersebut, maka berlakulah asas hukum, yaitu “Lex Posterior Derogat Legi Priori”, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan, bahwa hukum yang terbaru (posterior), mengesampingkan hukum yang lama (prior).

Apabila KPK RI, obyektif dan sejalan dengan perintah undang-undang, maka terhadap penentuan kerugian keuangan negara haruslah menggunakan data yang berasal dari penghitungan BPK (Badan |Pemeriksa Keuangan). Karena menurut isi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK RI, memiliki produk hukum dalam menghitung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yaitu berupa Opini, Temuan, maupun Rekomendasi. Di mana, bahwa Opini berasal dari Pemeriksaan Keuangan; Temuan berasal dari Pemeriksaan Kinerja; dan Rekomendasi berasal dari Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Berikut ini, Penulis memaparkan tentang kewenangan BPKP sebagai pre-audit dan BPK sebagai post-audit. Sekilas tentang BPKP, bahwa lembaga BPKP dibentuk oleh Keppres Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP. Mengenai fungsi, dijelaskan di dalam Pasal 3 dari ketentuan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 Tentang BPKP, di dalam huruf n; menerangkan bahwa BPKP melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun, dalam perkembangannya Keppres ini dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Lalu dari ketentuan mengenai BPKP ini, masuk ke dalam Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sama Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah 6 yang terdapat pada Pasal 53 ketentuan ini, yang menerangkan bahwa mengenai fungsi BPKP. Kemudian selanjutnya, dalam perkembangannya mengenai BPKP, telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pada Pasal 3 huruf (n) dari ketentuan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 Tentang BPKP, bahwa BPKP melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan, dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan, yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Begitu juga, pada Pasal 44 dari ketentuan isi Keppres tersebut, yang diterangkan; bahwa apabila dari hasil pemeriksaan di perkirakan terdapat unsur Tindak Pidana Korupsi. Kepala BPKP melaporkannya kepada Jaksa Agung. Sejak awal saja, ketentuan BPKP sudah tidak jelas sehingga mengalami kerancuan sebagaimana terteranya kata "DIPERKIRAKAN" yang merupakan suatu petunjuk, di mana dasar hukum BPKP “TIDAK TEGAS”, yang menerangkan bahwa BPKP yang menentukan kerugian negara, atau menentukan adanya unsur pidana. Karena peran dari BPKP hanya memperkirakan/menduga/memprediksiakan adanya unsur tindak pidana. Bukan menentukan suatu unsur tindak pidana. Artinya, BPKP itu bersifat Pre-Audit,  dengan melakukan pengelolaan keuangan negara. Selaku Post-Audit, justru BPK RI bertumpu pada pemeriksaan Pre-Audit.
Pasal 53 huruf (d) dan (e), dari ketentuan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sama Lembaga Pemerintah Non Departemen, menunjukkan bahwa fungsi BPKP selaku Pengawas Internal, melakukan tindakan preventif, guna mencegah adanya penyimpangan Keuangan Negara. Sangat jelas, bahwa BPKP hanya berfungsi menghitung keuangan negara, dalam kapasitas tindakan preventif yang bukan melakukan Post-Audit. Di mana setelah Post-Audit, dapat ditentukan ada, atau tidaknya kerugian keuangan negara. Namun lembaga yang melakukan Post-Audit, adalah BPK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.

Walaupun demikian, pada 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) RI, telah mengeluarkan Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012, tertanggal 23 Oktober 2012 yang pada halaman 53 menyatakan; “...oleh sebab itu menurut Mahkamah. KPK, bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, dalam rangka pembuktian suatu Tindak Pidana Korupsi. Melainkan dapat juga, berkoordinasi dengan instransi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli, atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal, atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, dari masing-masing Instansi Pemerintah. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil, dalam penghitungan kerugian negara, dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya...”.

Hal tersebut, memang sudah sesuai dengan Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, dan sudah ada sejak 2002, sebagaimana di jelaskan di atas, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, tertanggal 23 Oktober 2012 tersebut, hanya menyatakan kata berkoordinasi, sepanjang BPKP tetap pada koridor payung hukumnya. Sebagaimana  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Maka koordinasi antara KPK dengan BPKP, dibatasi oleh ketentuan peraturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, dan tidak melebihi kewenangan sebagaimana yang dimiliki oleh BPK. Putusan MK tersebut, tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kewenangan BPKP, yang dapat melakukan pemeriksaan, ataupun dapat menentukan kerugian negara/daerah, tetapi hanya mempertegas bunyi Penjelasan Pasal 6 huruf (a), sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012, tertanggal 23 Oktober 2012 tersebut, juga belum menjadi jalan keluar bagi BPKP, dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara. Karena masih terdapat putusan Mahkamah Agung (MA), yang bertolak belakang dengan itu, yaitu Putusan MA Nomor: 946 K/ PDT/2011, tertanggal 23 Agustus 2011, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan; kewenangan BPKP, dalam melakukan audit investigasi tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi. Karena kewenangannya, diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang tidak berwenang melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara.

Adapun contoh  kasus pernah terjadi di Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan), pada pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin (UNHAS), yang dilakukan oleh Rektor Prof  DR Dr Idrus Patturusi, yang meminta kepada BPK, sebagai pengawas terhadap program pembangunan rumah sakit pendidikan tersebut. Dengan demikian, maka pihak penyelenggara dan BPK, turut serta dalam melakukan pencegahan praktek korupsi. Program pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin tersebut, langsung dipantau oleh BPK sendiri. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK, menjadikan sistem pengelolaan keuangan negara, serta penghitungan keuangan negara lebih jelas, dan tegas dinyatakan oleh undang-undang.

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, di dalam Pasal 13 dari ketentuan undang-undang ini, juga menerangkan; bahwa pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah, dan/atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahkan menurut Pasal 10 huruf (a), bahwa BPK dapat melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, instansi yang berwenang dalam hal menindak lanjuti, jika di temukan adanya unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah BPK.

Bahwa antara Kejaksaan Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan telah membuat dan menandatangani suatu “Kesepakatan Bersama” antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Jaksa Agung Tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana. Pada 2007, kesepakatan bersama yang tertuang di dalam surat Nomor : 01/KB/I-VIII.3/07/2007, dan Nomor : KEP-071/A/JA/07/2007, tertanggal 25 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh Hendarman Supandji dan Anwar Nasution. Terhadap Kesepakatan Bersama tersebut, dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan; “apabila dari hasil pemaparan dan pembahasan, disimpulkan telah terpenuhi ada bukti permulaan yang cukup, tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Kejaksaan Agung, akan melakukan penyidikan”. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2); “dalam hal belum terpenuhi bukti permulaan yang cukup, Kejaksaan Agung dapat meminta kepada BPK, untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, guna melengkapi bukti yang diperlukan”.

Selain itu, adapun Fatwa MA Nomor: 068/KMA/HK.01/VII/2012, tertanggal 27 Juli 2012,  yang memperkuat dasar hukum selain undang-undang mengenai kewenangan pemeriksaan/audit keuangan oleh BPK, yang menyatakan; “…yang memiliki kewenangan, untuk menilai, dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, adalah Badan Pemeriksa Keuangan, serta jumlah kerugian negara, yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai, dan/atau ditetapkan dengan keputusan Badan Pemeriksa Keuangan”. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis menyimpulkan Pemberantasan korupsi harus tetap dilakukan secara menyeluruh, tetapi dengan tidak menabrak undang-undang. Penegakkan hukum harus adil, dan sesuai peraturan hukum. Karena sesuai dengan Konstitusi UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Jadi, terhadap Pejabat Administrasi, yang terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi berkaitan erat dengan penyalah gunaan wewenang, maka merupakan ruang lingkup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam melakukan pengawasan internal terlebih dahulu. Terkait adanya permasalahan keuangan negara/daerah, tidak langsung masuk ke ranah penyelidikan. Melainkan pembahasan pada pengawasan internal, yang dilakukan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah terlebih dahulu.

Setelah melalui tahap pembahasan pengawasan internal, serta Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK, barulah bisa ditentukan apakah keuangan negara/daerah mengandung kesalahan administrasi, atau terdapat indikasi tindak pidana. Apabila mengandung tindak pidana, maka penyelidikan yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan atau KPK, atau Polri dapat dilakukan. Namun sebaliknya, apabila hanya merupakan kesalahan administrasi, maka bukan ranah dari pada instansi-instansi tersebut. Setelah melalui tahap pembahasan oleh pengawasan internal, serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK. Barulah bisa ditentukan, apakah keuangan negara/daerah, mengandung kesalahan administrasi, atau terdapat indikasi tindak pidana. Apabila mengandung tindak pidana, maka penyelidikan dapat dilakukan. Namun sebaliknya, apabila hanya merupakan kesalahan administrasi, maka bukan ranah daripada penyelidik. Bahwa oleh karena itu, Penyelidik atau Penyidik seharusnya terlebih dahulu menunggu pembahasan pengawasan internal, yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Apabila terdapat dugaan Tindak Pidana Korupsi bagi Kepala Daerah, maupun pejabat administrasi lainnya.(disampaikan oleh Ratumas Atika,SE.Penulis adalah Auditor Ahli Madya, dan kini bekerja pada kantor Inspektorat Kota Jambi).

Pencegahan & Pemberantasan Korupsi di Sektor Kedinasan Internal Pemerintah

E-mail Cetak PDF

Di era reformasi, setelah tumbangnya rezim Orde Baru (Orba) di masa pemerintahan mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua Jenderal Besar (Purn) TNI AD (almarhum) HM Soeharto berkuasa. Maka usaha pemberantasan korupsi di mulai, di masa pemerintahan Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie yang menggantikan Soeharto pada Mei 1998, dan di masa Presiden BJ Habibie inilah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).Berikutnya, pembentukkan berbagai komisi-komisi lembaga pemerintah independen, atau Badan Publik (BP) yang baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), atau lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI), seperti yang kita kenal sekarang.
KPTPK, atau lazim biasa dikenal dengan sebutan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sampai saat ini, dibentuk karena adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana disebutkan Pasal 43 dalam undang-undang ini, KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna, dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta lembaga yang mempunyai tujuan pencegahan atas tindak pidana korupsi.
Sangat jelas, bahwa KPK dibentuk untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang anti terhadap korupsi, dan sekaligus untuk memaksimalkan penanganan perkara yang lamban, dan belum optimal dilakukan oleh pihak penegak hukum seperti Kejaksaan maupun Kepolisian. Sebagaimana konsideran, yang menyatakan bahwa adanya Lembaga Pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi, belum berfungsi secara efektif, dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Kemudian selanjutnya, dalam penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK, terkait adanya indikasi kerugian keuangan negara. KPK, seringkali membuat acuan dan perhitungan sendiri, tanpa melihat ketentuan yang sah menurut hukum. Bahwa dalam hal, untuk menentukan kerugian keuangan negara, yang memiliki kewenangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Serta kerugian keuangan negara, yang dapat dipertimbangkan dalam proses peradilan, adalah jumlah kerugian keuangan negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan keputusan BPK RI.
Selanjutnya, lembaga pemerintah lainnya, selain BPK RI ada yang di kenal dengan BPKP (Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan) yang langsung di bawah Presiden RI. Lembaga BPKP ini, dibentuk oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 1983 Tentang BPKP. Mengenai fungsi BPKP, seperti disebutkan di Pasal 3 huruf n, dalam aturan Keppres Nomor 31 Tahun 1983 tersebut, menerangkan; bahwa BPKP melakukan pemeriksaan khusus terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan, dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Namun dalam perkembangannya, Keppres Nomor 31 Tahun 1983 Tentang BPKP ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lalu berikutnya, ketentuan mengenai tentang BPKP tersebut, justru masuk ke dalam Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu diterbitkannya Keppres Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
Adapun BPKP, dijelaskan di dalam Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang tertuang di dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 dalam keputusan presiden ini, yaitu; BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52). Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi: (a). Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; (b). Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; (c). Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; (d). Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; (e). Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga (Pasal 53).
Sementara dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dalam Pasal 53, BPKP mempunyai kewenangan: (a). Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya; (b). Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro; (c). Penetapan sistem informasi di bidangnya; (d). Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidangnya; (e). Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya; (f). Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1). Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan, dan sebagainya; (2). Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan; (3). Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain; dan (4). Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya (Pasal 54). 
Selanjutnya kemudian dalam perkembangan berikutnya, mengenai BPKP ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sangat jelas, bahwa di dalam ketentuan peraturan pemerintah ini, BPKP hanya berfungsi menghitung kerugian keuangan negara dalam kapasitas tindakan preventif (tindakan pencegahan), yang bukan melakukan post-audit. Dimana setelah dilakukan post-audit, dapat ditentukan ada, atau tidaknya kerugian keuangan negara.
Namun justru lembaga yang melakukan post-audit ini, adalah BPK RI sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK(Badan Pemeriksa Keuangan).

Kerjasama antara Kejaksaan Agung dan BPK RI, telah berhasil membuat dan menanda tangani suatu kesepakatan bersama antara BPK RI dengan Jaksa Agung RI ketika itu, yang dijabat oleh Hendarman Supandji (23 Mei 2007-24September 2010) tentang tindak lanjut penegak hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK RI yang di duga mengandung unsur tindak pidana pada tahun 2007, dengan menerbitkan surat kerja sama Nomor: 01/KB/I-VIII/3/07/2007, dan Nomor: Kep.071/IA/JA/07/2007, bertanggal 25 Juli 2007 yang ditanda tangani oleh masing-masing Jaksa Agung RI Hendarman Supandji, dan Ketua BPK RI saat itu, Anwar Nasution (2004-2009) terhadap hasil kesepakatan bersama tersebut, yang tertuang di dalam Pasal 5 Ayat (1), dinyatakan apabila dari hasil pemaparan dan pembahasan, disimpulkan telah terpenuhi ada bukti permulaan yang cukup tentang dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dijelaskan di dalam Pasal184 Ayat (1) tentang alat bukti yang sah, ialah; (a). Keterangan saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa. Sedangkan Pasal 184 Ayat (2) mengenai hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
Kejaksaan Agung RI, akan melakukan pemeriksaan lanjutan guna melengkapi dan menjadikan suatu alat bukti yang diperlukan. Kemudian di dalam Pasal 5 Ayat (1), dipertegas dalam hal belum terpenuhi bukti permulaan yang cukupmaka Kejaksaan Agung dapat meminta BPK RI untuk melakukan pemeriksaan lanjutan guna melengkapi bukti yang diperlukan. Sebagaimana kedudukan Keppres, disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan lain, selain yang disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan di atas. Kedudukannya di akui, dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan pasal demi pasal dalam undang-undang ini, ternyata Keppres (Keputusan Presiden) dan Inpres (Intruksi Presiden), tidak dimasukkan sebagai salah satu peraturan perundang-undangan lainnya itu.     

Tidak bisa dipastikan, apakah bisa penyebutan bentuk-bentuk peraturan lain di luar yang disebutkan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu, bersifat limitatif, atau tidak mengenai Keppres, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, hanya mengatur dua hal; yang pertama, yaknipembuatan Keppres harus mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 ini. Kemudian yang keduayaitu, Keppres yang materinya berisi pengaturan, selanjutnya harus dibaca sebagai Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, posisi Keppres jelas setara dengan Perpres, jika materi yang diaturnya memuat pengaturan.
Terkait adanya permasalahan kerugian keuangan negara/keuangan daerah, yang terjadi di setiap provinsi di daerah, dan hal tersebut sesuai bunyi perintah undang-undang. Tidaklah langsung masuk ke ranah penyelidikan, atau tindak pidana. Melainkan pembahasan pada hal pengawasan intern yang dilakukan oleh Pejabat Pengawasan Intern Pemeritah. Setelah melalui tahap pembahasan dan pengawasan internal,suatu laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI, barulah bisa ditentukan apakah kerugian keuangan negara/keuangan daerah mengandung kesalahan administrasi, atau terdapat indikasi peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan.
Apabila mengandung unsur perbuatan tindak pidana korupsi, maka penyelidikan yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan, atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), atau Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat ditindak lanjuti sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sebaliknya, apabila hanya merupakan kesalahan administrasi, maka bukan ranah dari pada instansi-instansi tersebut.
Permasalahan kerugian keuangan negara/keuangan daerah tidak langsung masuk ke ranah penyelidikan atau tindak pidana, melainkan pembahasan pada hal pengawasan internal yang dilakukan oleh Pejabat Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Kemudian setelah itu, melalui tahap pembahasan oleh Pengawas Internal, serta pelaporan hasil pemeriksaan dari BPK RI, barulah mengandung kesalahan administrasi, atau terdapat indikasi perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Maka apabila mengandung unsur tindak pidana, maka penyelidikan dapat dilakukan.
Namun sebaliknya, apabila hanya merupakan kesalahan administrasi, maka bukan ranah dari pada penyelidik. Oleh karena itulah, Penyelidik dan Penyidik seharusnya terlebih dahulu menunggu pembahasan pengawasan internal Pemerintah. Apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi bagi Kepala Daerah, maupun PejabatAdministrasi lainnya. Dengan demikian, dengan dipertegasnya penerapan pasal kejahatan Jabatan tersebut, aparat penegak hukum khususnya Penyidik maupun Penuntut Umum (Jaksa Penuntut Umum/JPU) lebih hati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka (Tsk), khususnya para Pejabat Administrasi Pemerintah (PAP). Dimana masih ada prosedur hukum, sebelum dinyatakan layak masuk ke ranah penyelidikan (lid), penyidikan (dik), maupun penuntutan (tut).
Pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, akan tetapi dengan tidak menabrak undang-undang dan ketentuan peraturan. Penegakkan hukum harus adil, dan sesuai peraturan hukum yang berlaku. Karena sesuai dengan Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara RI adalah negara hukum. Di dalam Penjelasan UUD 1945 mengatakan, antara lain; "negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machsstaat)". Jadi khususnya terhadap Pejabat Administrasi, yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan penyalah gunaan wewenang, maka itu merupakan ruang lingkup yang di atur di dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,dalam melakukan pengawasan internal terlebih dahulu. (Rahmawinar Lubis,SE, saat ini penulis bekerja di Kantor Inspektorat Kota Jambi,sebagai Auditor Ahli Madya).

Desa, pengelolaan Dana Desa dam beragam permasalahannya

E-mail Cetak PDF

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil, dan tersebar dari Kota Sabang di Pulau Weh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sampai di KotaMerauke, Provinsi Papua, dengan berbagai macam suku bangsa, agama, bahasa, kebudayaan dan lain-lainnya di bawah naungan Pemerintah RI, mulaidari pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,pemerintahan kecamatan hinggapemerintahan kelurahan/desa.
Pada zaman Orde Baru (Orba) berkuasa. di bawah kepemimpinan mantan Presiden RI yang kedua, almarhum Jenderal Besar (Purn) TNI AD HM Soeharto, melaksanakan pemerintahan sampai dengan berakhirnya masa kepemimpinan Presiden HM Soeharto selama 32 tahun (1968-1998), dan berubah ke era Reformasi sekarang ini. Pemerintah Desa, dengan segala permasalahannya belum begitu gamblang dibicarakan, baik tingkatPemerintah Pusat, pemerintah provinsi,pemerintah kabupaten/kota. Sedangkanpotensi sumberdaya alam (SDA) darisebuah lingkungan pemerintahan yang bernama Desa ini, begitu sangat besar memberikan pemasukan pendapatannegara dari berbagai sektor, antara lain sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, sektor pertambangan dan mineral, dan potensi hasil sumberdaya alam lainnya.
Akan tetapi seiring di era Reformasiyang sekarang ini bergulir sampai dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, barulah soal Desa, mulai diperbincangkan di tingkat elit di tingkat pusat, maupun pejabat pemerintahan di daerah. Karena hal ini, disebabkan wilayah Desa semakin sempit. Di karenakan lahan di desa yang dulu digunakan untuk pembangunanpertanian, perkebunan dan peternakan semakin berkurang, dan telah bergeser dan beralih fungsi. Sementara SDM (sumberdaya manusia) di desa,melakukan perpindahan (urbanisasi) kewilayah kota, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan layak dari pekerjaan yang selama ini ditekuninya sebagai Petani, sehingga banyak lahan-lahanpertanian, perkebunan dan lahan peternakan di desa pun, tidak tergarap lagi dengan baik sampai sekarang, sebagai gambaran potret kehidupan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat yang tinggal di pedesaansampai saat ini.
Di era OtDes (Otonomi Desa) saat ini dengan diterbitkannya undang-undang oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang DESA, justru belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga pada akhirnya desa-desa yang dulu sebagai lumbung pangan dan ketahanan nasional, dan menciptakanswasembada pangan, berubah menjadi kantong-kantong kemiskinan baru, dan sarat dengan ketimpangan sosial antara kehidupan di wilayah Desa dan Kota,yang menimbulkan beragam permasalahan bagi perjalanan bangsa Indonesia di kemudian hari.
Di dalam perjalanan sistem Ketatanegaraan Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu di lindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan, dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Desa, juga memiliki hak asal-usul, dan haktradisional dalam mengatur, dan mengurus kepentingan masyarakat di desanya. Dengan pertimbangan itulah, maka Pemerintah bersama DPR RI berhasil mengesahkan Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang DESA.
Dapat dijelaskan oleh penulis disini, bahwa Desa memiliki hak asal-usul, dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, biasa disingkat dengan sebutan UUD 1945. Di samping itu, menurut penjelasan yang disebutkan di dalam Ketentuan Umum dari isiUndang-Undang Republik IndonesiaNomor 06 Tahun 2014 Tentang DESA. Yang di maksud dengan Desa (Pasal 1; Angka 1); DESA adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan pra karsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan di berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang DESA, ini berarti Pemerintah telah mengakui keberadaan Desa itu sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sebagai satu-kesatuan berjalannya roda pemerintahan Republik Indonesia. Dengan telah diakui keberadaan Desaini, dalam suatu undang-undang makaPemerintah berusaha untuk memberdayakan Desa, sehingga potensi yang ada di suatu desa, baik potensi sumberdaya alamnya maupun masyarakatnya, bisa berjalan denganlebih baik lagi ke depannya, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai penjabaran dari undang-undang, yang telah dikeluarkan olehPemerintah dan DPR RI, maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dengan demikian, Desa dalam mengelola Dana Desa (DD) telah mempunyai payung hukum bagi Perangkat Desa, dalam melakukan pengelolaan dana desa ini, dan jugaselain mempunyai dana sendiri yang bersumber dari desa itu sendiri, yakniberupa; pengelolaan tanah desa seperti pertanian, perkebunan dan peternakan,dan juga bisa mendapatkan dana dari APBN, maka Pemerintah berkewajiban mengganggarkan Dana Desa (DD) ini,secara nasional dalam APBN setiap tahun anggarannya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, yang bersumber dari APBN itu, yang dijelaskan di dalamPasal 2 dari isi peraturan pemerintah tersebut, menyebutkan; “Dana Desa, di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”.
Sedangkan Dana Desa (DD), harus dikelola sesuai dan taat pada ketentuan yang berlaku, sementara yang menjadi permasalahan adalah, apakah Perangkat Desa (sumberdaya manusia di dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa ini) yang melaksanakan pemerintahan di desa itu sudah mampukah, atau tidak dalam pengelolaan dana desa tersebut? Sehingga diharapkan, dalam pengelolaan Dana Desa (DD) tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, dan diharapkan oknum Perangkat Desa tidak berurusan denganpihak Aparat Penegak Hukum (APH) di karenakan kekurang tahuan/kecakapan para oknum-oknum perangkat desatersebut, dalam mengelola anggarandana desa yang bersumber dari APBN ini.
Pengelolaan Dana Desa (DD), tidaklah mudah. Namun di perlukan sistem yang dibuat secara profesional, mulai perencanaan, dengan membentuk Musyawarah Desa (MusDes), untuk menentukan belanja bagi Dana Desa sampai dengan Penatau sahaannya, yang harus menggunakan sistem. Selainsistem, juga SDM Perangkat Desa, yangharus memiliki kapabilitas, dalam mengelola dana desa tersebut.
Di bawah ini, menurut hemat penulis, ada beberapa hal permasalahan yangkerap terjadi di dalam pengelolaan Dana Desa itu, antara lain terdiri dari; (1).Program dan kegiatan, pada RPJMDes(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan APBDes(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), yang tidak sesuai dengan aspirasi/kebutuhan masyarakat desa; (2).Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, yang sehat tidak di selenggarakan; (3).Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes terlambat,dan/atau tidak dibuat sama sekali; (4).Pengelolaan Aset Desa (berupa; kantor, tanah desa, peralatan, dan lain-lainnya) tidak sesuai peruntukkannya, atau salah dalam mengoperasionalkannya, seperti untuk kepentingan pribadi; (5).Penggunaan Kas Desa, secara tidak sah;(6). Mark Up (penggelembungan harga)pada pengadaan barang dan jasa; dan (7). Pungutan Liar (Pungli) yang tidak sah pada layanan desa, yang di berikan kepada masyarakat;
Untuk mengatasi, atau mengurangisegala permasalahan tersebut di atas,dalam mengelola Dana Desa (DD), perlu di lakukan hal-hal, sebagai berikut; (1).Program dan kegiatan, pada RPJMDes(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes(Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) harus sesuai dengan aspirasi/kebutuhan masyarakat desa.Bukan hanya untuk segelintir orang/oknum, dan untuk kepentingan golongan/kelompoknya saja. Sehingga pembangunan di desa tersebut, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat desa, dan tidak menimbulkan keresahan, dan protes (komplain) pada masyarakat desa; (2).Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, yang sehat di selenggarakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia (Permendagri)Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD).Dimana siklusnya, terdiri dari; (a).Perencanaan (MUSRENBANGDes/Musyawarah Rencana Pembangunan Desa), RPJMDes(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) setiap 6 tahun, RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa); (b).Penganggaran (APBDes/Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa); (c).Pelaksanaan dan Pelaporan tentang Laporan Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) padaSemester I dan Semester II; (d).Pertanggung jawaban atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (3). Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tepat waktu, dan di buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan berkualitas sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
(4). Pengelolaan Aset Desa (berupa kantor, tanah desa, peralatan, dan lain sebagainya) sesuai peruntukkannya,atau tidak salah dalam mengoperasionalkannya sehingga tidak mengakibatkan pemborosan Keuangan Desa sehingga Pembangunan Desa pada akhirnya tidak tercapai; (5). PenggunaanKas Desa secara sah, dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku,sehingga Dana Desa (DD) tersebut benar-benar untuk kepentingan masyarakat desa; (6). Pengadaan barang dan jasa,sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tidak melakukan peninggian harga pembelian (mark up), dan harga yang dapat dipertanggung jawabkan;dan (7). Pungli (Pengutan Liar) tidak sah,pada layanan desa yang di berikan kepada masyarakat di hilangkan,sehingga biaya tinggi dalam memberikan layanan ke masyarakat tidak di jumpai lagi ke depannya.(disampaikan oleh Zulbakri,SH, penulis adalah Auditor Madya padakantor Inspektorat Kota Jambi).

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

BALI

Panglima TNI beri pengarahan prajurit TNI di Bali

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko di dampingi Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Torry Johar Banguntoro memberikan pengarahan kepada 2.360 Prajurit TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara serta PNS se-wilayah Garnisun Bali, di GOR Praja Raksaka Kodam IX/Udayana, Kamis (28/5/2015).   Panglima TNI dalam pengarahannya menyampaikan hal-hal mendasar supaya dilaksanakan dengan baik oleh Prajurit TNI dan PNS TNI, yaitu jangan ada prajurit ya...

Selanjutnya

Banten

Politikus PDIP pakai plat nomor palsu

berita-beritadotcom (Cilegon, Banten): Suhemi, anggota DPRD Cilegon ditilang Satlantas Polres Cilegon, Jumat (31/1/2014) malam. Politikus dari PDIP itu kena tilang lantaran diduga memakai plat kendaraan palsu atau bukan keluaran dari kepolisian. Demikian disiarkan Divisi Humas Polri"Dia menggunakan plat nomor palsu atau bukan keluaran dari Lantas, ya kita tilang. Untuk sementara STNK mobilnya kita amankan sebagai bukti pelanggaranya," ujar salah seorang ...

Selanjutnya

Jawa Timur

Bupati Madiun Imbau Masyarakat Agar Dukung Tax Amnesty

berita-beritadotcom: Bupati Madiun, Jawa Timur, H Muhtarom, mengimbau kepada masyarakatg untuk mendukung program pemerintah berupa pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Karena hal tersebut berkaitan dengan perekonomian negera dan kemakmuran rakyat. Bupati Madiun H Muhtarom, mengatakan, karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah disah 1 Juli lalu, masyarakat harus mengefektifkan pajak. Karena pendapat ne...

Selanjutnya

Jawa Barat

LHE AKIP diserahkan, Bandung sabet nilai A

berita-beritadotcom Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP). Kegiatan yang merupakan putaran keempat ini dilakukan penyerahan kepada 156 pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan memperbaiki akuntabiltas kinerja instansi pemerintah berarti memperbaiki Indonesia.   Menteri PANRB, Yuddy Chrisnandi, memberikan apresiasi ...

Selanjutnya

Gorontalo

Anggota DPRD Gorontalo terlibat narkoba, Jaksa tuntut rehabilitasi

berita2.com (Jakarta): Anggota DPRD Gorontalo,Yamin Akuba terlibat menggunakan sabu seberat 0,467 gram dituntut rehabilitasi.Tuntutan tampa pemeriksaan saksi ahli kedokteran tersebut,dibacakan jaksa Iwan SH ( kejari jakbar red ) dihadapan ketua majelis hakim,Musari SH pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (23/11/2011 ."Menuntut terdakwa,Yamin Akuba telah terbukti bersalah menggunakan sabu tampa ijin,serta dijatuhi 2 tahun rehabilitasi," Ujar jaksa Iwan.Menurut jaksa Iwan diruangan ...

Selanjutnya

Sulawesi Tenggara

Menyapa Masyarakat Sultra, Danrem 143/HO mengadakan Program Dialog Interaktif Lewat Udara

beritaberitadotcom: Untuk lebih memaksimalkan peran serta terhadap masyarakat dalam rangka melakukan terobosan-terobosan yang positif dan memaparkan setiap keberhasilan program-program TNI khususnya kepada masyarakat Sultra, maka dalam hal ini Danrem 143/HO Kolonel CZI Rido Hermawan, M.Sc. akan secara intens mengadakan dialog interaktif di Stasiun Televisi dan Stasiun Radio. Hal tersebut disampaikan oleh Danrem 143/HO kepada Rekan-rekan Media beberapa waktu lalu tepatnya pada ...

Selanjutnya

NTB

Sekda NTB minta jajarannya untuk terus berinovasi

berita-beritadotcom: Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Rosiadi H.Sayuti meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan inovasi seiring tuntutan zaman. “Kalau ada inovasi maka dinamika pemerintahan akan selalu berjalan baik dan berkembang,” ujar Rosiadi saat Workshop Layanan Masyarakat melalui Inovasi Daerah, di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (14/06). Dikatakan Rosiadi, inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat me...

Selanjutnya

NTT

Peringati 16 HAKTP, remaja Biinmafo tulis surat untuk Jokowi

berita-beritadotcom: Dalam rangka meryakan 16 Hari Ant Kekerasan Terhadap Perempuan, Aliansi Remaja Biinmafo (ARBI) yang bernaung di bahwa Institut Hak Asasi Perempuan melakukan beberapa  ranakaian kegiatan untuk menggugah seluruh komponen masyarakat termasuk pemerintah untuk bersama-sama menghapus berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual.Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan meliputi, melakukan Focus Group Disscussion untuk memetakan potensi kasus kekerasan seksual di Kabupaten ...

Selanjutnya

Kalimantan Tengah

MenPANRB 10 menit temui mahasiswa di Bandara Cilik Riwut

berita-beritadotcom: Bukan hanya keberangkatannya ke Palangkaraya yang mengalami perubahan jadwal, Jumat (1/4) Sesaat menjelang bertolak keberangkatannya ke Jakarta Sabtu (18/4) pagi, Menteri PANRB Yuddy Chirsnandi juga nyaris tertunda. Sesuai rencana awal, Yuddy berangkat ke Ibukota Kalimantan Tengah dengan menumpang pesawat pukul 05.45 dari bandara Soekarno Hatta. Tapi jadwal itu berubah, karena Menteri harus menghadiri pelantikan Kapolri di Istana Merdeka terlebih ...

Selanjutnya

Sumatera Barat

Izin PT TMAM Jasa Pengelolaan Objek Wisata Rimbo Panti diragukan

beritaberitadotcom: Belum memiliki izin yang sah dan jelas, pengelolaan tempat wisata alam Rimbo Panti yang berada di Kecamatan Panti akhirnya menimbulkan riak di tengah masyarakat setempat.Para niniak mamak dan masyarakat di Kecamatan Panti merasa dipermainkan oleh pemangku kepentingan atas adanya investor yakni PT. Tampuak Tangkai Alam Minangkabau (TTAM).Atas dasar itu, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman bersama Dinas Pemuda ...

Selanjutnya

Jawa Tengah

BKN persingkat layanan kepegawaian di Jawa Tengah

berita-beritadotcom : Badan Kepegawaian Negara (BKN) meresmikan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Semarang (Rabu, 10/8) untuk mempercepat alur layanan kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah. UPT ini berlokasi di Eks Gedung Samsat Online Provinsi Jawa Tengah, Jalan Soekarno-Hatta Km.29, Bergas, Kabupaten Semarang. Peresmian dilakukan oleh Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. UPT Semarang merupakan salah satu dari 9 UPT ...

Selanjutnya

Yogyakarta

Ke Gunungkidul, Menteri Yuddy dorong deplikasi inovasi pelayanan publik

berita–beritadotcom: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunung Kidul, Selasa (19/04). Salah satu kabupaten di Provinsi DIY ini menempatkan dua inovasi ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2016, yakni Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) dan One Stop Service Toilet (OSST) di SMKN 3 ...

Selanjutnya

Aceh

Simulasi CAT CPNS di Aceh

berita-beritadotcom : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali akan menggelar sosialisasi seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan sistem computer assisted test (CAT). Kali ini pelaksanaannya akan dilakukan di Universitas Syah Kuala Banda Aceh, pada  Senin, 18 Agustus 2014.c Simulasi CAT ini dilaksanakan atas permintaan dari masyarakat di daerah tersebut, agar calon pelamar CPNS lebih siap dalam ...

Selanjutnya

Sumatera Utara

Mahasiswa USU berhasil ciptakan mobil listrik

News image

berita-beritadotcom: Salah satu karya mobil listrik berasal dari Mahasiswa Departemen Teknik Elektro USU yang tergabung dalam Tim Asatama USU. Berawal dari seorang mahasiswa yang ingin mempraktekkan ilmu yang dia dapat di bangku perkuliahan dalam kehidupan sehari-hari ternyata membuahkan hasil dan dapat menginspirasikan teman-temannya yang lain untuk sama-sama bergabung untuk menciptakan suatu karya yaitu mobil listrik yang hemat energi.Karya pertama dari As...

Selanjutnya

Riau

78 prajurit TNI bergeser ke lokasi kebakaran di Dumai

News image

berita-beritadotcom (Pekanbaru, Riau): Komandan Satgas Penanggulangan Bencana (Dansatgas PB) Asap Riau yang kesehariannya menjabat sebagai Komandan Korem 031/WB, Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan pergeseran pasukan guna membantu pasukan TNI yang sudah ada, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Dumai dan sekitarnya. Menurut Dansatgas PB Asap Riau, pergeseran 78 Prajurit TNI adalah untuk memperkuat pasukan TN...

Selanjutnya

Jambi

2.500 hektar areal tanaman padi di Jambi telah diasuransikan ke JASINDO

berita-beritadotcom: Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yang diluncurkan oleh Pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan menunjuk salah satu asuransi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terkemuka milik pemerintah, yakni PT Asuransi Jasa Indonesia Persero (JASINDO) di daerah terutama di Provinsi Jambi khususnya, sejak aw...

Selanjutnya

Sumatera Selatan

Panglima TNI tanam jagung dan kedelai perdana di Sumsel

News image

berita-beritadotcom (Palembang, Sumatera Selatan): “Bersama rakyat TNI kuat sebagaimana kebersamaan di masa perjuangan kemerdekaan. Untuk itu, TNI dan petani harus terus bekerjasama di lapangan bagi kepentingan rakyat seperti halnya kerjasama pengembangan pertanian jagung dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional”, demikian sepenggal sambutan Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko pada acara tanam jagung dan kedelai perdana di Desa Pulau Kabel Kab. Ogan Il...

Selanjutnya

Bengkulu

Kejagung Pertimbangkan Banding Atas Putusan Bebas Gubernur Bengkulu

berita2.com (Jakarta): Kejaksaan Agung tengah mempertimbangkan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas Gubernur Bengkulu (non aktif) Agusrin M Najamuddin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.“Tentunya, sesuai  ketentuan upaya hukum itu akan kita pertimbangkan. Sekarang, kita tunggu dulu salinan putusan dan lalu ditentukan sikap,” kata Kapuspenkum Noor Rachmad menangapi putusan bebas perkara korupsi kas daerah Pemprov Bengkulu, Rabu 25 Mei 2011Menurut Noor, sesuai ...

Selanjutnya

Lampung

Korem 043/Gatam Serahkan Senjata Api Ilegal ke Polda Lampung

News image

berita-beritadotcom: Komando Resort Militer (Korem) 043/Garuda hitam (Gatam) Lampung yang diwakili oleh Danrem 043/Gatam Kolonel Inf Joko P. Putranto, M.Sc menyerahkan 131 pucuk senjata api ilegal yang didapat dari penyerahan sukarela masyarakat di Provinsi Lampung kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang diterima secara langsung oleh Kapolda Lampung Brigjen Pol Edwardsyah Pernong, di ruang loby Polda Lampung, Rabu (2/12/2015). Penyerahan senjata ap...

Selanjutnya

Kep. Bangka Belitung

Curi bensin, ABG dihajar massa

News image

berita-beritadotcom: Pria berinisial ML (13) kepergok saat mencuri sebuah satu jerigen bensin berisi lima liter, satu teh pucuk dan satu pulpy orange milik toko kelontong Amri (36), Selasa (19/5/2015) dinihari. Akibatnya, sekujur tubuh ABG tersebut babak belur digebukin massa.Peristiwa itu berawal saat Amri sedang tertidur di toko kelontongnya, tiba-tiba tersentak dan melihat bensin, teh pucuk dan puly orangenya sudah tidak ad...

Selanjutnya

Kalimantan Timur

Pertama di Indonesia, Kabupaten Malinau lakukan pemilihan RT serentak

berita-beritadotcom: Senin (30/05/2016) pagi, sejak pukul 07.30 wita, ribuan warga kabupaten Malinau,Kalimantan Utara, warga datang ke tps untuk mengikuti tahapan pemilihan umum 378 ketua rukun tetangga (RT) secara  langsung dan serentak .Pelaksanaan pemilihan umum  yang tersebar di 109 desa yang digelar oleh pemerintah  kabupaten Malinau ini, warga diajak memilih ketua rt yang baru dilingkungan mereka secara rahasia. dengan hanya memilih ...

Selanjutnya

Kep. Riau

Dua anggota TNI di Batam memang lindungi penimbunan BBM

News image

berita-beritadotcom: Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membentuk tim investigasi gabungan kasus bentrok antara dua satuan saat penggerebekan gudang penimbunan BBM di Batam, Kepulauan Riau. Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dengan didampingi Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F Sompie, Passuspom Mabes TNI Mayjen TNI Maliki Mift, S.I.P, M.H. selaku Ketua Tim Investigasi, dan Br...

Selanjutnya

Kalimantan Barat

Ini kata Panglima TNI soal kesejahteraan di perbatasan

News image

berita-beritadotcom (Pontianak, Kalimantan Barat): Penanganan kawasan perbatasan tidak cukup dengan pendekatan keamanan, tetapi lebih efektif melalui pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di perbatasan. Demikian disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko saat menjadi keynote speaker di seminar nasional yang mengambil tema "Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ketahanan Nasional" pada Dies Natalis Untan Pontianak ke-55 di Universitas Tanjungpura, Ka...

Selanjutnya

Kalimantan Selatan

4 warga Banjarmasin tewas minum Miras oplosan

News image

berita-beritadotcom (Banjarmasin, Kalimantan Selatan): Korban meninggal dunia akibat menenggak minuman keras (Miras) oplosan di Pasar Batuah Banjarmasin terus bertambah, yakni semula tiga orang dan kini menjadi empat orang. Kepala Kepolisian Polsek Banjarmasin Timur, Kompol Wildan Albert Sik, di Banjarmasin, mengatakan hingga saat ini sudah empat orang yang meninggal dunia akibat minuman keras oplosan itu. Sebelumnya,korban yang dikabarkan tewas akibat minuman keras op...

Selanjutnya

Sulawesi Utara

XL salurkan SMS donasi banjir bagi masyarakat Manado dan Bekasi

berita-beritadotcom (Surabaya, Jawa Timur): Banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia pada awal 2014 telah membangkitkan kepedulian masyarakat luas, termasuk pelanggan XL. Melalui program SMS Donasi yang dibuka pada 17-31 Januari, telah terkumpul Rp. 278,130 juta yang telah disalurkan kepada korban banjir di sejumlah wilayah, antara lain di Manado dan Bekasi. Untuk Manado, donasi ini untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas ...

Selanjutnya

Sulawesi Tengah

Kasal gendong Balita, masyarakat Palu rindukan TNI AL

News image

berita-beritadotcom (Palu, Sulawesi Tengah):  Baru saja dua hari usai  digelarnya puncak peringatan Hari Nusantara (Harnus) 2013 di Anjungan Pantai Talise, tak sedikit masyarakat Palu yang terlihat bergerombol di beberapa sudut jalan yang berada di sepanjang Pantai Talise, Palu, Sulteng, sembari  mengelu-elukan Kepala Staf Angkatan laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Marsetio, maupun para prajurit TNI Angkatan Laut yang telah sukses dalam me...

Selanjutnya

Sulawesi Selatan

Jumat ini simulasi CAT di Unhas Makassar

berita-beritadotcom : Putaran kelima simulasi computer assisted test (CAT) akan dilakukan Kementerian PANRB di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jumat ini (18/7/2014). Kegiatan ini merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah yang akan menyelenggarakan tes kompetensi dasar (TKD) Aparatur Sipil Negara, khususnya CPNS dengan sistem CAT.Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian PANRB Tasdik Kinanto, untuk memberikan penjelasan terkait dengan seleksi ...

Selanjutnya

Sulawesi Barat

China Investasi Rp 1,2 Triliun di Sulawesi Barat

berita2.com (Mamuju, Sulawesi Barat): Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat, Harry Warganegara mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan BUMD Sulbar telah menandatangani kerja sama dengan investor China PT China Geogchoubou Group Company (CGGC).Ia mengatakan, di bawah kesepakatan itu PT CGGC bersedia mengucurkan dana sekitar Rp22 triliun untuk pembangunan tiga mega proyek infrastruktur di Sulawesi Barat di mana provinsi ...

Selanjutnya

Maluku

Penipuan CPNS di Maluku terbongkar

berita-beritadotcom : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan surat resmi mengenai rencana ataupun jadwal rekruitmen CPNS. Masyarakat diminta tidak mempercayai informasi menyesatkan yang beredar, yang diyakini merupakan penipuan.   Adanya informasi terkait penjadwalan penerimaan CPNS tahun 2016 yang beredar di sejumlah media massa, baik cetak, online maupun media sosial, merupakan ...

Selanjutnya

Maluku Utara

Penculik Yudastira diamuk masa

berita-beritadotcom (Ternate, Maluku Utara): Seorang pria yang diketahui bernama Djamal Aziz, warga Desa Bajo Laluin, Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan, pada Sabtu (1/2/2014) dihakimi warga Kelurahan Kayu Merah. Ia dituding sedang berupaya menculik seorang bocah bernama Yudastira (2,8), warga RT. 01 RW. 03, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan. Demikian disiarkan Divisi Humas PolriPeristiwa bermula saat ibu korban melihat ...

Selanjutnya

Papua

Yonif 406/CK Pasang Patok Perbatasan RI-PNG

berita-beritadotcom: Prajurit TNI yang tergabung dalam Batalyon Infantri 406/CK  mendapatkan kepercayaan melaksanakan tugas Pengamanan perbatasan  RI-PNG di sektor utara wilayah Distrik Senggi Provinsi Papua. Satgas Yonif 406/CK memiliki tanggung jawab memasang patok batas RI-PNG sejumlah 13 patok mulai dari MM 4.3 s.d 7.2. diantara ketiga belas patok tersebut baru terpatroli 4 patok oleh Satgas yang lama yaitu Patok MM 4.3, Patok ...

Selanjutnya

Papua Barat

Panglima TNI sidak Batalyon Infanteri 752 Papua Barat

News image

berita-beritadotcom: Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, Asintel Panglima TNI Laksda TNI Amri Husaini, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiharta, Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya dan Danrem Sorong Brigjen TNI Djoko Subandrio melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Batalyon Infanteri (Yonif) 752/Vira Yudha Sakti ya...

Selanjutnya

Berita Terkait