Pustakawan ujung tombak perpustakaan

Cetak

Pustakawan, merupakan ujung tombak, untuk mendorong sebuah Perpustakaan itu, diminati pengunjung sehingga harapan semua pihak, khususnya Pemerintah dan masyarakat untuk ikut serta mendukung dan menumbuhkembangkan minat baca masyarakat semakin tinggi antusiasnya, untuk berkunjung ke gedung Perpustakaan yang ada di wilayahnya masing-masing. Pustakawan, adalah pelaku utama penyelenggaraan Perpustakaan itu sendiri.

 

Harapan yang begitu tingginya, kami sampaikan disini. Tidaklah sangat berlebihan. Bilamana seluruh elemen kelompok masyarakat, dan komponen di setiap lapisan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Jambi ini, ikut serta aktif mendorong dan mendukung keberadaan sebuah Perpustakaan yang ada di tengah masyarakat luas dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia untuk menghadapi arus perubahan dan dinamika globalisasi dewasa ini. Dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang serba digitalisiasi seperti sekarang ini, sehingga khawatir nantinya kita menjadi penonton di dalam panggung rumahnya sendiri.

 

Judul diatas, bukanlah kesombongan diri pribadi penulis sebagai seorang Pustakawan. Namun hal tersebut, merupakan kegelisahan kami sebagai seorang Pustakawan, bahwa mau tidak mau, bahwasanya kamilah ujung tombak maju atau tidaknya sebuah Perpustakaan yang ada, dalam rangka mendorong dan menumbuhkembangkan minat baca di tengah masyarakat sekarang ini, untuk ikut termotivasi dalam “Gerakan Indonesia Gemar Membaca (GIGM)" yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Pusat, maupun pemerintahan di daerah agar lahirnya sebuah gerakan kesadaran nasional yang tumbuh di masyarakat, untuk selalu gemar membaca setiap harinya. Dengan kata lain “Tiada Hari, Tanpa Membaca".

 

Seraya mengutip pidato sambutan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), saat pembukaan Rapat Koordinasi dan Temu Kerja Pustakawan Madya Pustakawan Utama di Jakarta, yang dikutip dalam situs resmi Pusat Pengembangan Pustakawan, dijelaskan bahwa Perpustakaan turut berperan serta dalam konsep Pendidikan Nasional. Konsep inilah, yang harus disadari bersama oleh masyarakat kita, Indonesia (termasuk juga di Provinsi Jambi ini), bahwa belajar tidak harus berhenti pada saat kita menyelesaikan pendidikan formal, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas), sampai dengan Perguruan Tinggi.

 

Namun sejatinya, kita ini diharapkan menjadi masyarakat pembelajar. Sepanjang hidup kita, terus berlajar. Cara belajar, bisa dilakukan dengan membaca sumber-sumber informasi, baik yang terekam maupun tercetak dan Perpustakaan berperan menyediakan hal tersebut. Pustakawan, merupakan ujung tombak dalam pengelolaan dan penyediaan layanan informasi di Perpustakaan, literasi informasi memberikan layanan informasi pada masyarakat.

 

Lalu yang menjadi pertanyaan di benak penulis, mengapa justru harus seorang Pustakawan saja yang menjadi ujung tombak dalam pengelolaan dan penyediaan layanan informasi kepada masyarakat. Tentu saja penulis, berharap pertanyaan diatas, bukanlah ditujukan kepada penulis semata, atau pun kepada seorang Pustakawan yang sehari-harinya berkerja untuk memberikan layanan informasi di Perpustakaan, literasi informasi memberikan layanan informasi pada masyarakat. Tapi yang terpenting, adalah mari bersama-sama menjadikan Perpustakaan sebagai pusat sumber baca masyarakat, sekaligus menjadi pusat belajar masyarakat. Kita semua tentu saja setuju, bahwa Perpustakaan memegang peranan penting, sehingga banyak yang menyebutnya sebagai Agent of Change. Seiring dengan berjalannya waktu, dan semakin meningkatnya jumlah Pustakawan di Indonesia, masih tersisa pertanyaan tentang peran dan arah Kepustakaan Indonesia bagi masyarakat luas.

 

Dengan membudayakan minat baca kepada masyarakat melalui kunjungan ke Perpustakaan setiap harinya, dan terus menerus melakukan upaya penyadaran kepada seluruh masyarakat untuk gemar membaca. Maka semakin tinggi dan antusias mereka, dalam mencari informasi yang sudah tersedia di Perpustakaan. Diharapkan melalui upaya menumbuhkan minat baca di tengah masyarakat saat ini, seiring dengan kondisi sekarang, tuntutan arus globalisasi dengan ditandai pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sekarang ini diharapkan oleh masyarakat untuk dapat diakses dengan mudah, serba cepat, dan juga harus tepat. Kesemuanya sudah serba digitalisasi, tentu saja tugas Pustakawan semakin berat dan tidak mudah. Namun melihat perkembangan Perpustakaan dewasa ini, kita patut mensyukurinya karena Perpustakaan sebagai pusat sumber baca masyarakat telah mengalami kemajuan yang menggembirakan. Demikian juga upaya membudayakan minat baca pada masyarakat, telah dilakukan di berbagai tempat, baik di pusat maupun di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, serta seluruh lapisan masyarakat.

 

Dewasa ini tantangan dan peluang dihadapi oleh para Pustakawan dalam mengembangkan Perpustakaan, dan membudayakan budaya membaca pada masyarakat kita. Yang pertama, tentu karena membaca belum menjadi budaya bagi masyarakat kita semua. Untuk itu, Pustakawan dimana pun harus selalu tidak bosan, harus selalu giat melakukan strategi untuk mengajak masyarakat menyenangi membaca, kalau tidak membaca ada yang kurang dalam hidup ini. Ini juga termasuk salah satu program Pemerintah, yang merencanakan Gerakan Indonesia Gemar Membaca (GIGM).

 

Yang kedua, adalah perkembangan teknologi informasi dan dokumentasi, dan Pustakawan mau tidak mau harus seoptimal mungkin memanfaatkan teknologi informasi. Kalau Perpustakaan tidak mau ditinggalkan penggunanya. Kita harus bersaing dengan media lain, yang semua bisa diperoleh dengan cepat, dan mudah. Oleh karena itu, Perpustakaan dan Pustakawan juga harus mengikuti perkembangan. Yang ketiga, berbagai pihak masih juga belum optimal dalam mengembangkan Perpustakaan. Sudah banyak pejabat kita yang memberikan apresiasi yang baik, fasilitas yang baik bagi Perpustakaan namun ada sebagian yang belum sebagaimana mestinya. Yang keempat, keluarnya berbagai peraturan, seperti kebijakan reformasi birokrasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Yang kesemuanya itu, menuntut agar para Pustakawan terus meningkatkan profesionalitasnya, dan juga Pustakawan terus meningkatkan kompetensinya.

 

Sejak beberapa tahun yang lalu, Pemerintah Republik Indonesia telah mengembangkan Jabatan Fungsional (JF), termasuk di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Jambi. Pengembangan jabatan ini, telah mendapat sambutan baik di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena dipandang sebagai pemecahan masalah stagnasi karir yang timbul karena jabatan struktural (jabatan pimpinan) yang jumlahnya lebih sedikit, dibandingkan dengan jumlah pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diangkat pada satu jabatan.

 

Pengembangan jabatan ini, memberikan beberapa manfaat, yaitu sebagai wadah pengembangan karir dan pembinaan tenaga-tenaga teknis yang lebih diarahkan, serta sebagai pengembangan spesialisasi dan sub-spesialisasi di kalangan PNS yang memungkinkan terjadinya penyerapan sains dan teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas umum dan Pemerintah. Dalam rangka merealisasikan jabatan fungsional tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa putusan dengan maksud bahwa pembentukkan jabatan fungsional diharapkan PNS yang menduduki jabatan tersebut, dituntut untuk lebih mandiri dan profesional dalam bidangnya.

 

Jabatan Fungsional yang ada saat ini, di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, terdapat 2 (dua) jenis, yaitu Jabatan Fungsional Pustakawan, dan Jabatan Fungsional Arsiparis, yang seluruhnya berjumlah 24 (duapuluh empat) orang, yang terdiri 23 (duapuluh tiga) Pejabat Fungsional Pustakawan, dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Arsiparis. Dengan adanya pejabat fungsional tersebut, tidak dapat dipungkiri kiprahnya dalam memajukan, mengembangkan dan memberdayakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Jambi.

 

Landasan Hukum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pada BAB I, Pasal 1 dari ketentuan ini, menyatakan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Dalam aturan diatas, dapat diartikan secara tradisional, bahwa Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah.

 

Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun Perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Akan tetapi, Perpustakaan juga dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan dan rekreasi ilmiah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu, Perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apa pun. Apakah informasi itu disimpan dalam gedung Perpustakaan tersebut, atau tidak. Dalam Perpustakaan modern inilah, selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam Perpustakaan Digital (dalam bentuk data yang bisa diakses lewat jaringan komputer).

 

Peran Perpustakaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain; Kehidupan bangsa yang cerdas sebagai tujuan kemerdekaan; Bangsa yang hidup cerdas memerlukan setiap pribadi warga negara hidup cerdas; kehidupan pribadi yang cerdas mensyaratkan pembelajaran sepanjang hayat; Belajar dalam arti luas yaitu belajar dari perjalanan hidup pribadi, hidup sesama, hidup lingkungannya baik lingkungan sosial maupun lingkungan alam; dan Perpustakaan sebagai salah satu sarana pembelajaran.

 

Mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan salah satu dari tujuan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada Alinea IV. Cikal bakal kehidupan masyarakat yang cerdas, adalah meningkatnya Minat dan Budaya Gemar Membaca sebagai modal dasar Pembangunan Nasional yang harus seiring dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yaitu dengan cara menumbuhkembangkan Minat dan Budaya Gemar Membaca Masyarakat (reading society) dan Masyarakat Belajar (learning society) melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

 

Semua usaha pemberdayaan Perpustakaan harus mentaati semua peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Secara kronologis peraturan perundangan yang menyangkut Perpustakaan, dokumentasi, dan jasa informasi tersebut, adalah:

 

1.    Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintah (26 Desember 1961).

2.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (9 Agustus 1990).

3.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (29 Juli 2002).

4.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:144/KMA/SKNII/2007, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (28 Agustus 2007).

5.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (1 November 2007).

6.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (25 Maret 2008).

7.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (30 April 2008).

 

Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, diterima secara luas terutama oleh para pengelola Perpustakaan, dan juga masyarakat umum, maka sudah saatnya dimulai langkah penerapan seluruh komponen undang-undang dalam pengelolaan Perpustakaan. Penerapan ini, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia, yang hanya dapat disusun setelah ada kesepakatan mengenai standar yang baku secara nasional untuk menjalankan Perpustakaan. Dalam rangka inilah, seperti dari kutipan yang disampaikan oleh Agus Rukmana (Bandung, September 2009), bahwa dalam rangka penerapan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah yang baku secara nasional setelah ada kesepakatan mengenai standar nasional untuk menjalankan Perpustakaan, maka dirinya diminta untuk memberikan masukan bagi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Standar Nasional Perpustakaan.

 

Menurutnya, usulan tersebut erat kaitannya dengan penjelasan sejarah penyusunan beberapa standar nasional, dan pengertian mendasar mengenai standard dan standardisasi serta usulan pendirian Pusat Standarisasi Nasional Perpustakaan (PSNP). Berikutnya, setelah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan ini, sangatlah penting bagi perkembangan dunia Pustaka, Kepustakaan, Perpustakaan, Pustakawan dan Kepustakawanan Indonesia.

 

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) adalah sebuah organisasi wadah interaksi Pustakawan terbesar di Indonesia dan menjadi “induk” dari berbagai ikatan dan asosiasi yang lahir berikutnya, seperti FPPTI (Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia), APISI (Asosiasi Pekerja Informasi Sekolah Indonesia), ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia), FPSI (Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia), dan lain-lain. maka sudah sewajarnya, organisasi ini dituntut untuk menjadi profesi yang dijalankan dengan ideal. Puji syukur kepada Allah SWT, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) yang didirikan di Istana Bogor, pada tanggal 25 Oktober 2001, telah melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) ke IV di Hotel Aston Soll Marina, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung (14-17 November 2011). Salah satu ketetapan dalam Munas tersebut, adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Program Kerja Umum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) untuk periode Kepengurusan 2011-2015.

 

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Program Kerja Umum periode Kepengurusan 2011-2015 Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi, baik untuk anggota maupun Pengurus Pusat GPMB (PP-GPMB), Pengurus Daerah GPMB (PD-GPMB) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Kecamatan.

 

Posisi Pustakawan PNS

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, jumlah gedung Perpustakaan masih sangat kurang. Demikian juga, dengan Pustakawan yang memiliki pendidikan formal di bidang Perpustakaan relatif sangat kecil jumlahnya. Inilah, dilema utama antara kebutuhan dan ketersediaan Pustakawan profesional. Fokus profesi Pustakawan, adalah manajemen informasi, dengan tugas utama menyediakan informasi yang cocok dan tepat waktu bagi pihak yang memerlukan. Tugas ini, dilakukan antara lain dengan memberikan bimbingan dan akses pada sumberdaya informasi, baik yang berada di dalam  Perpustakaan tempat dia bekerja maupun diluar, serta kerjasama antar Perpustakaan maupun dengan lembaga lainnya.

 

Fenomena yang lebih menariknya lagi, sehubungan dengan jabatan fungsional seorang Pustakawan. Tidak banyak diketahui, sesungguhnya diantara kita yang sejak awal masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) bercita-cita menjadi Pustakawan. Malah kebanyakan orang, saat melamar masuk PNS, dengan cita-cita memangku jabatan struktural. Menjadi ironis, saat menjelang akhir masa jabatan strukturalnya justru banyak PNS yang berupaya masuk dalam jabatan fungsional sebagai Pustakawan. Ada apa dengan semua ini? Apakah jabatan fungsional bagi mereka hanyalah sekedar memperpanjang masa kerja? Fenomena lain, muncul dalam penilaian angka kredit. Meski memiliki jabatan fungsional yang relatif tinggi, namun masih sering dijumpai pengusulan angka kredit dengan tugas melimpah, namun justru lebih banyak daripada tugas utamanya, dan masih banyak fenomena lainnya lagi, yang mencerminkan belum tepatnya pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP), seperti yang diidealkan selama ini.

 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) tentang Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP), mendefinisikan Pustakawan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Kepustakawanan pada unit-unit Perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi Pemerintah dan/atau unit tertentu lainnya. Peraturan ini memang hanya mengatur PNS. Agar batasan tersebut dapat diberlakukan secara umum. Kiranya rumusan berikut, dapat dipakai; Pustakawan adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan Kepustakawanan.

 

Tugas dan fungsi Perpustakaan, memang tidak akan mudah dilakukan apabila pelaksana tidak dibekali dengan idealisme perpustakaan, serta idealisme menjadi Pustakawan. Semua tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan, yang dilaksanakan dalam kondisi yang selalu berubah dan berkembang ini, selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari sisi moral dan etika. Inilah yang harus dicermati Pustakawan Indonesia, dalam membangun dan mengelola kode etiknya.

 

Seperti yang sudah disampaikan penulis diatas, bahwa pada hakekatnya Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP), yang diperlukan oleh sebagian PNS ini, patut kita syukuri predikat kita sebagai Pejabat Pustakawan. Karena Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP), merupakan salah satu jabatan karir dalam sistem Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski JFP, lahir pada tahun 1998, namun sampai sekarang jabatan ini belum populer di kalangan kebanyakan PNS.

 

Marilah kita lihat kembali, apa itu Pustakawan menurut ketentuan dalam aturan JFP. Pustakawan, adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Kepustakawanan pada unit-unit Perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah, dan/atau unit tertentu lainnya. Sedang Kepustakawanan, adalah ilmu dan profesi di bidang Perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Batasan Kepustakawanan ini menurut penulis, memang masih sangat sumir, kurang mendalami makna Pustakawan dan Kepustakawanan.

 

Penulis lebih senang mengikuti pola pikir Driyarkara tentang “pribadi” dan “kepribadian” (Driyarkara, 2006). Apabila ditinjau dari analis tata bahasa, jelas “kepribadian” hanya berarti hal yang berhubungan dengan keadaan pribadi. Namun Driyarkara, menyatakan tentang maknanya, bahwa:

 

1.       Pribadi manusia supaya betul-betul menjadi Pribadi harus menjadi Kepribadian (perssonlijkheid).

2.       Pribadi yang tidak menjadi Kepribadian itu merupakan pribadi yang terjerumus, Pribadi yang tidak setia terhadap Tuhan, terhadap masyarakat dan dirinya sendiri, Pribadi yang kehilangan keluhuran dan kehormatannya.

3.       Kepribadian adalah perkembangan dari Pribadi. Perkembangan yang sedemikian rupa sehingga Pribadi betul-betul menjalankan kedaulatan dan kekuasaannya atas dirinya sendiri.

 

Sejalan dengan pribadi dan kepribadian, apabila ditinjau hanya dari analis arti kata, Kepustakawanan hanya berarti hal yang berhubungan dengan Pustakawan. Pustakawan adalah pelaku utama penyelenggaraan Perpustakaan. Kalaupun kita mengikuti alur pikir analis arti kata ini, penulis condong mengadopsi pola pikir Driyarkara. Dengan sedikit modifikasi maka 3 (tiga) butir diatas, menjadi:

 

1.       Pustakawan supaya betul-betul menjadi pustkawan harus menjadi dan memiliki Kepustakawanan.

2.       Pustakawan yang tidak menjadi dan memiliki Kepustakawanan itu merupakan Pustakawan yang terjerumus, Pustakawan yang tidak setia terhadap Tuhan, terhadap masyarakat dan dirinya sendiri, Pustakawan yang kehilangan keluhuran dan kehormatannya.

3.       Kepustakawanan adalah perkembangan dari Pustakawan. Perkembangan yang sedemikian rupa sehingga Pustakawan betul-betul menjalankan kedaulatan dan kewenangannya atas dirinya sendiri.

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, yang dijadikan dasar pembuatan Standard Nasional Perpustakaan (SNP), disebutkan mengenai Pustakawan sebagai Jabatan Fungsional (JF). Jenjang tertinggi dalam sistem JFP, adalah jabatan Pustakawan Utama (PU). Tingkat penggajiannya, termasuk golongan ruang IVd dan IVe. Merupakan dua jenjang tertinggi dari sembilan tingkat Pustakawan ahli. Ibaratnya dalam jenjang kemiliteran, jenjang ini setara dengan pangkat “Jenderal”. Jenjang dibawah PU (Pustakawan Utama), adalah Pustakawan Madya (PM), yang berada pada posisi golongan IVa, IVb, dan IVc, atau pada tingkat jenjang ke lima, enam dan tujuh dari sembilan jenjang Pustakawan Ahli (PA).

 

Pustakawan sebagai Jabatan Fungsional

Di Indonesia, ada yang berpendapat bahwa Pustakawan masih sebatas sebutan sebuah pekerjaan dan belum menjadi profesi. Bahkan, banyak juga yang beranggapan bahwa tugas Perpustakaan tidak memerlukan keahlian. Mereka beranggapan, bahwa setiap orang dapat saja diserahi tugas penyelenggaraan Perpustakaan. Merupakan langkah yang benar, jika pada tahun 1998, sebagai kebijakan dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah telah mengakui Pustakawan sebagai Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP). Namun keberadaan JFP ini, belum menempati posisi seperti yang diharapkan. Ketidaktepatan posisi JFP tersebut, terutama disebabkan belum tepatnya pandangan, pemahaman, harapan, dan penghargaan atas perpustakaan, dan atas profesi Pustakawan.

 

Seiring dengan proses Otonomi Daerah (Otoda) sekarang ini, dan karena ingin memanfaatkan batas usia pensiun Pejabat Fungsional Pustakawan (JPF) yang sampai 60 tahun bagi Pustakawan Penyelia (PP), dan Pustakawan Madya (PM), serta 65 tahun bagi Pustakawan Utama (PU), ada beberapa daerah yang mengangkat PNS dalam jabatan ini, melulu untuk memperpanjang batas usia pensiun Pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap PNS yang ditugaskan di Perpustakaan, bebas saja menyebut dirinya Pustakawan. Dengan segala sub ilmu yang dikelolanya, yang tidak terbatas, karena menyadari ilmu pengetahuan yang sudah terekam, tercetak atau tulis sejak zaman dahulu, yang terbaru atau kini.

 

Terlebih di era globalisasi seperti saat ini, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dimana semua informasi diharapkan masyarakat untuk dapat diakses dengan mudah, serba cepat dan juga harus tepat, semua sudah memasuki era digital. Dengan kondisi sekarang, tentu tugas utama Pustakawan semakin berat, dan juga tidak mudah.

 

Dalam sistem Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP) ini, harus benar-benar difahami seluk beluk jabatan fungsional, Pustakawan, dan cara penyusunan rencana strategis. Tiga komponen inilah, modal penyusunan strategi pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan (JFP). Pertanyaan yang paling mendasar, adalah apakah makna fungsional sama dengan profesional? Dalam masyarakat umum terdapat pengertian bahwa profesional selalu dikaitkan dengan keahlian dan dengan tinggi rendahnya bayaran seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Mutu hasil kerja yang kurang baik, sering juga disebut kerja tidak profesional, atau amatiran. Maka jelas diperlukan Pustakawan, yang benar-benar profesional.

 

Bagi seorang profesional, mutu kerja harus tinggi karena dia dibayar untuk melaksanakan tugasnya, dengan kata lain dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia kerjakan. Apabila mutunya tidak memuaskan, tentu saja dia tidak akan laku. Dengan demikian, istilah profesional minimal harus mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu dari sisi kemampuan pelaku dan mutu hasil karyanya. Kedua-duanya, harus ada pada tingkat yang cukup tinggi untuk dapat dikatakan sebagai profesional. Menurut David H Maister, seperti dikutip oleh Harefa, bahwa profesionalisme adalah terutama masalah sikap, bukan seperangkat kompetensi.

 

Seorang profesional sejati, adalah seorang teknisi yang peduli. Lebih tinggi lagi, dikatakan juga bahwa profesionalisme adalah buah cinta. Ibaratnya seorang menikah dengan profesi yang dipilihnya, sehingga melahirkan anaknya yang disebut profesionalisme. Masih banyak lagi yang disebut profesionalisme. Masih banyak lagi, teori-teori dibelakang pengertian tenaga profesional. Dikatakan ada 4 (empat) atribut profesional, yaitu:

 

1.       Keterampilan tinggi yang didasarkan pada pengetahuan teoritis dan sistematis;

2.       Pemberian jasa yang altruistis, artinya lebih berorientasi kepada kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi;

3.       Adanya pengawasan yang ketat atas perilaku pekerja melalui kode etik yang dihayati dalam proses sosialisasi pekerjaan; dan

4.       Suatu sistem balas jasa (berupa uang, promosi, jabatan, dan kehormatan) yang merupakan lambang prestasi kerja.

 

Namun apakah hanya masalah mutu dan harga saja, karakter profesional itu? Harefa menyebut sedikitnya ada 13 (tigabelas) hal yang menjadi karakter sesorang dapat disebut profesional, yaitu:

 

1.       Bangga pada pekerjaan; dan menunjukkan komitmen pribadi pada kualitas;

2.       Berusaha meraih tanggung jawab;

3.       Mengantisipasi dan tidak menunggu perintah, menunjukkan `inisiatif;

4.       Mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk merampungkan tugas;

5.       Melibatkan diri secara aktif dan tidak sekedar bertahan pada peran yang telah ditetapkan untuk mereka;

6.       Selalu mencari cara untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagi orang yang mereka layani;

7.       Ingin belajar sebanyak mungkin mengenai bisnis orang yang mereka layani;

8.       Benar-benar mendengarkan kebutuhan orang yang mereka layani;

9.       Belajar memahami dan berfikir seperti orang yang mereka layani sehingga bisa mewakili mereka ketika orang itu tidak ada di tempat;

10.     Adalah pemain tim;

11.     Bisa dipercaya memegang rahasia;

12.     Jujur, bisa dipercaya, dan setia;

13.     Terbuka terhadap kritik yang membangun mengenai cara meningkatkan diri.

 

Disamping itu, dengan luasnya cakupan tugas, tanggung jawab hak dan kewenangan yang dimiliki seorang Pustakawan, seiring dengan cepatnya perkembangan tugas tersebut. Tidak pelak harus ada tenaga tang dapat membantu pustakawan. Tenaga inilah, yang disebut Jabatan Fungsional Teknisi Perpustakaan (JFTP). Tugas Fungsional ini beragam, namun pada dasarnya juga harus mendukung tugas Perpustakaan dalam pengorganisasian dan pengelolaan informasi untuk memberikan informasi yang diperlukan pengguna secara benar dan tepat waktu. Karena tugas utama dalam membantu Pustakawan, maka Jabatan Fungsional Teknisi Perpustakaan (JFTP) juga berperan dalam 2 (dua) fungsi utama Perpustakaan, yaitu yang terkait langsung dengan pengguna, dan yang terkait dengan teknis Perpustakaan.

 

Tuntutan penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mulai nyata, dan sekaligus menjadi tulang punggung kehidupan manusia dewasa ini. Dahulu Komputer, dianggap hal yang sangat mewah, namun sekarang boleh dikatakan siapa saja justru harus dapat memanfaatkan teknologi ini, agar tetap “survive” dalam kehidupannya sehari-hari. Sehubungan dengan penerapan TIK dalam kegiatan dokumentasi dan informasi ini, Konsep Usability berlaku umum, baik untuk pengembangan pangkalan data maupun situs lembaga di internet. Bahkan kebanyakan lembaga telah membangun situsnya masing-masing, dan berbagai situs yang indah ramai bermunculan. Namun yang menjadi pertanyaan besar, adalah apakah semua situs-situs yang indah bermunculan tersebut, sudah memenuhi konsep usability, atau tidak?

 

Jelas TIK ini, akan menjadi tulang punggung kehidupan Pustakawan. Maka penerapan teknologi ini, menjadi salah satu strategi pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan. Ilise Benun memberikan 5 Prinsip Usability dalam merancang situs yang bermunculan di internet (Benun, 2003), yakni sebagai berikut:

 

1.       Konsistensi. Untuk mencegah kebingungan dan kegusaran pengguna, hendaknya situs dibuat konsisten baik dalam rancangan grafis maupun cara interaksi dari satu halaman ke halaman lainnya, atau satu bagian ke bagian lainnya. Halaman harus mempunyai kesamaan dalam tata letak, tema grafis, aturan editorial, dan hirarki susunannya. Pengguna tidak harus mengingat apa arti elemen dari satu halaman ke halaman lain. Untuk ini perlu kesamaan terminologi, ikon, maupun tombol perpindahan halaman.

2.       Interaksi. Harus dapat diprediksi, terlihat, dan dapat berbalik. Saat pengguna menekan tombol perpindahan halaman, handaknya ada bagian dari halaman berganti sehingga pengguna tahu bahwa memang telah berpindah halaman. Pengguna akan lebih senang apabila ada kemudahan berbalik ke halaman sebelumnya. Jangan membuat halaman buntu. Pengguna harus percaya diri untuk menjelajah situs tanpa tersesat. Kalaupun salah dengan mudah kembali pada apa yang diinginkan.

3.       Instruksi. Hendaknya dibuat dengan jelas, mengutamakan terjadinya komunikasi dengan pengguna. Buatlah pengguna tidak tersita waktunya untuk berfikir dalam menggunakan situs anda, ada beragam minat pengguna dalam hal perintah ini. Ada pengguna senang dengan banyak instruksi. Namun ada pula sebaliknya. Maka kenalilah pengguna anda.

4.       Pilihan. Hendaknya dibuat ada, sehingga pengguna memilih apa yang diperlukan dan diminati. Jangan hanya ada jalan tunggal. Beri juga pilihan cara berinteraksi yang paling sesuai dengan pengguna. Ada pengguna senang dengan indeks, ada juga yang memilih teks dibanding rancangan grafis. Beri kemungkinan pengguna untuk memilih. Antar muka (interface) yang luwes selalu disenangi pengguna.

5.       Pengaturan. Personalisasi menjadi puncak pengaturan, khususnya bagi situs yang sering digunakan. Hendaknya pengguna dapat mengatur tampilan sesuai dengan kesukaan mereka, baik untuk warna dan tata letak. Demikian juga untuk ukuran huruf. Apabila pengguna dapat mengatur semua itu situs akan menjadi menarik untuk selalu dikunjungi pengguna.

 

Di Indonesia, aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Perpustakaan diawali pada tahun 1970 dengan mencoba memakai komputer untuk menyusun katalog induk majalah. Percobaan ini, dimaksudkan untuk mendukung konsep jaringan Perpustakaan Indonesia yang resminya baru lahir pada tahun 1971. Selanjutnya pada tahun 1982, komputer dipakai dalam mengembangkan basis data literatur. Pada saat hampir bersamaan dicoba juga akses pada Pangkalan asing di Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Pada tahun 1986, Pustakawan Indonesia, meluncurkan gagasan Ipteknet. Baru 1996, akses internet mulai dikenal oleh kalangan Perpustakaan.

 

Sayang bahwa perkembangan TIK yang super cepat tidak diikuti dengan cepat oleh kalangan Perpustakaan di Indonesia. Dapat dikatakan Pustakawan Indonesia jauh tertinggal dengan koleganya dari negara maju. Oleh karena itu, sistem pembinaan Pustakawan perlu direvisi dan diperbaiki, termasuk aturan fungsional Pustakawan menurut SK MENPAN 132, Tahun 2003. Pustakawan, hendaknya diposisikan sebagai profesional dengan kompetensi yang dicapai melalui pendidikan formal, dan pengalaman teruji. Penyempurnaan aturan  mengenai Jabatan Fungsional Pustakawan (mardamsyah spd)

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Website:
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.